Rumah Rusak Didata Untuk Pemulihan Pasca Gempa Sulawesi Barat, Doni: BNPB Tidak Membangun Huntara

23 January 2021 14:53
Rumah Rusak Didata Untuk Pemulihan Pasca Gempa Sulawesi Barat, Doni: BNPB Tidak Membangun Huntara
Warga melihat reruntuhan bangunan rumah usai gempa bumi magnitudo 6,2 Sulbar Jumat 15 Januari 2021 dini hari lalu di kota Kabupaten Mamuju. (FB. Boerhan Samawarea)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta proses pendataan kerusakan rumah warga terdampak gempa bumi Sulawesi Barat (Sulbar) magnitudo 6,2 agar segera diselesaikan.

Kepala BNPB Doni Monardo, mengatakan hal itu harus dilakukan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat segera dilakukan, meskipun statusnya masih dalam masa transisi darurat menuju pemulihan.

“Kita upayakan pendataan harus sesegera mungkin selesai, supaya program rehabilitasi dan rekonstruksi itu dapat segera berjalan walaupun statusnya masih dalam status transisi darurat,” kata Doni melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/1/2021).

Menurut dia, sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke lokasi terdampak gempa bumi Sulbar pada Senin 18 Januari 2021 lalu, masyarakat akan diberikan dukungan berupa dana stimulan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak terdampak gempa bumi.

“Adapun besaran dana stimulan tersebut adalah Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta bagi rumah rusak sedang dan Rp10 juta untuk rusak ringan,” tutur Doni.

Ia menjelaskan, dalam implementasinya, dana stimulan diharapkan dapat dikelola oleh masyarakat dengan dukungan TNI dan Polri, agar prosesnya dapat lebih cepat, sehingga tidak ada masyarakat yang belama-lama di pengungsian.

“Dana stimulan ini diharapkan nantinya bisa dikelola oleh masyarakat dengan dukungan TNI dan Polri,” jelas Doni.

Oleh sebab itu, dirinya menekankan bahwa BNPB tidak akan membangun hunian sementara (huntara) seperti yang telah dilakukan pada program rehabilitasi dan rekonstruksi Gempa Lombok 2018 silam, melainkan hanya memberikan dukungan bagi masyarakat melalui dana stimulan tersebut.

“Kita menghindari membangun huntara. Kita akan mempercepat proses pembangunan rumah masyarakat yang rusak berat dan rusak sedang,” ujar Doni.

Lanjut Doni, bagi yang rumah rusak ringan, pemerintah akan tetap mendukung dengan besaran dana stimulan sesuai dengan yang telah ditentukan serta mendampingi proses perbaikan yang dianggap perlu, sehingga rumah dapat segera kembali ditempati.

“Kalau rusak ringan mungkin nanti setelah dinilai bisa ditempati setelah situasi normal kembali, dan mungkin tidak begitu banyak direnovasi. Tetapi bagi mereka yang rumahnya sudah rusak berat dan tentu tidak mungkin ditempati lagi,” demikian Doni. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya