Pilkades Serentak Lombok Timur Menunggu Hasil Evaluasi Perbup Atas Perubahan Permendagri

23 January 2021 08:04
Pilkades Serentak Lombok Timur Menunggu Hasil Evaluasi Perbup Atas Perubahan Permendagri
Kabid Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur, Lukman Nul Hakim (baju putih). (Bayu A/Trans89.com)
.

LOMBOK TIMUR, TRANS89.COM – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), dibagi tiga tahap.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Kelembagaan Desa (PKD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lotim, Lukman Nul Hakim, mengatakan pilkades secara serentak di Kabupaten Lombok Timur iniakan terbagi menjadi 3 tahap.

“Gelombang atau tahap pertama tahun 2016 diikuti 53 desa, gelombang kedua tahun 2017 di ikuti 159 desa, dan gelombang ketiga tahun 2021 diikuti 29 desa,” kata Lukman di kantor DPMD Jalan Cipto Mangun Kusumo, Selong, Kabupaten Lotim, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (22/1/2021).

Menurut dia, seharusnya pilkades tahap tiga ini dilakukan pada tahun 2020 lalu, namun karena terkendala pandemi Covid-19, akhirnya pilkades serentak itu ditunda pelaksanaannya dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini.

“Rencana pelaksanaan pilkades serentak itu belum bisa dipastikan kapan waktunya, mengingat rancangan peraturan bupati (Perbup) terkait hal itu belum selesai,” tutur Lukman.

Ia menjelaskan, saat ini rancangan perbup masih dievaluasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, karena hal ini menjadi dasar pelaksanaan teknis dari pilkades serentak di Kabupaten Lotim.

“Ada dua masalah atau kendala yang membuat perbup itu dievaluasi, pertama karena tahun pelaksanaannya berbeda, kedua karena adanya perubahan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 72 tahun 2020, tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 112, tentang pilkades,” jelas Lukman.

Dirinya menyatakan, inti dari Permendagri itu karena adanya perubahan di dalam tim panitia yang ada di tingkat kabupaten serta masuknya Tim Satgas Penanganan Covid-19 di dalamnya.

“Sehingga nantinya dalam proses pelaksanaan pilkades serentak akan tetap mengedepankan protokol kesehatan (prokes) untuk pencegahan penularan virus corona. Itulah yang menyebabkan perbup itu dievaluasi kembali, karena adanya perubahan peraturan tadi,” ujar Lukman.

Kata Lukman, dirinya tidak bisa memprediksi kapan pelaksanaan pilkades bisa dilaksanakan, mengingat tim panitia penyusun jadwalnya saja belum terbentuk. Nanti kalau sudah terususun semua barulah kita adakan (pilkades).

“Kami berharap, hasil evaluasi perbup itu bisa keluar minggu depan, supaya segera ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim,” katanya.

Lanjut Lukman, nanti setelah di undangkan (aturan), kita akan membentuk tim panitia kabupaten yang dikukuhkan oleh bupati.

“Jadi nanti tim tersebut yang akan menyusun tahapan dan nama-nama di desa yang akan melaksanakan pilkades serentak,” sambungnya. (Bayu/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya