Dana Hiba Covid-19 Rp9,5 Miliar, Aliansi Pemuda Peduli Aceh Geruduk Kantor Gubernur

23 January 2021 16:04
Dana Hiba Covid-19 Rp9,5 Miliar, Aliansi Pemuda Peduli Aceh Geruduk Kantor Gubernur
Aliansi Pemuda Peduli Aceh unjuk rasa menggugat dana hibah Covid-19 yang diberikan Pemprov Aceh kepada 100 lembaga, berlangsung di kantor Gubernur Aceh Jalan T Nyak Arif, Syiah Kuala, Kota Banada Aceh. (Agusti/Trans89.com)
.

BANDA ACEH, TRANS89.COM – Sejumlah massa dari Aliansi Pemuda Peduli Aceh unjuk rasa menggugat dana hibah Covid-19 yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kepada 100 lembaga organisasi kepemudaan (OKP), organisasi masyarakat (Ormas), organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dengan total dana Rp9.597.000.000, yang bersumber dari dana refocusing anggaran pendapatan belanja Aceh (APBA) tahun 2020.

Aksi dipimpin T Wariza Aris Munandar dan Sultan Alfarabi berlangsung di kantor Gubernur Aceh Jalan T Nyak Arif, Syiah Kuala, Kota Banada Aceh, Kamis (21/1/2021).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, rakyat butuh transparansi, menggugat dana hibah, kemiskinan sedih kami rakyat ini pak, rumah dhuafa apa kabar, pengangguran, pemberdayaan UMKM, Nanggroe Hana Meoh Aceh Lemak (negeri tidak jelas Aceh lemah). Kemaslahatan rakyat diutamakan dong, jangan cuma kemaslahatan petinggi, rakyat kelaparan, petinggi kekenyangan.

Orasi Sultan Al Farabi mengatakan, kedatangan kami ini di sini untuk kita ketahui bersama saat ini Aceh bahkan seluruh dunia sedang pandemi Covid-19, dan saat ini pemerintah sudah tidak jelas penggunaan dana hibah tersebut.

“Kami hadir untuk mengingatkan bahwa kebijakan gubernur tersebut tidak penting. Saat ini masyarakat Aceh lebih membutuhkan rumah dhuafa, bukan untuk OKP yang tidak jelas. Lebih baik dan itu digelontorkan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi, bukan lagi dana untuk pencegahan Covid-19,” katanya.

Orasi Bukhari menyatakan seperti kita ketahui bahwa kita tak perlu dana hibah tersebut, kami sampaikan, pertama lebih penting rakyat miskin dibandingkan untuk 100 lembaga OKP di Aceh.

“Sebaiknya dana hibah tersebut di berikan untuk masyarakat yang membutuhkan, sekarang banyak sekali permasalahan di Aceh, dan kami meminta selaku Gubernur Aceh harus bisa merealisasikannya,” ujar Bukhari.

Ia menjelaskan, saat ini yang dibutuhkan mahasiswa proses belajar di kampus, mahasiswa tidak perlu dengan dana hibah itu, mahasiswa akan tetap kritis, banyak yang berkomentar mahasiswa akan diam setelah diberikan dana tersebut.

“Kami ingin sampaikan, kami mahasiswa tidak bisa di bungkam dalam proses apapun, kehadiran kami disini menuntut pemerintah Aceh segera bentuk tim kepastian,” jelas Bukhari.

Dirinya meminta kepada Pemprov Aceh dan panitia khusus untuk mempublikasikan penyaluran dana hibah yang nilainya Rp9,5 miliar, dan kami meminta kepada pemerintah daerah agar membatalkan pemberian dana hibah serta yang sudah diberikan kepada OKP yang tidak jelas keberadaannya.

“Saya sudah lama di Aceh, tapi saya tidak pernah lihat ada 50 OKP tersebut. Kami tidak pernah melihat dan kita tidak pernah mendengar, kok bisa mereka menerima dana tersebut. Baru-baru ini Aceh terkena musibah, lebih baik digunakan untuk yang bermanfaat dan rumah dhuafa,” terang Bukhari.

T Wariza Aris Munandar menyampaikan, hari ini Aceh tidak baik-baik saja, dimana saat ini kemiskinan sekarang menyengsarakan rakyat Aceh.

“Oleh karena itu, kami dari pemuda peduli Aceh segera mendesak pemerintah agar penanganan penyaluran dana hibah ini diberikan kepada OKP yang tidak jelas keberadaannya, jadi apa gunanya tim medis, secara tidak langsung ini sudah menggagalkan rencana yang sudah direncanakan seharusnya,” paoar Wariza.

Ia menegaskan, lebih baik dana tersebut diberikan untuk masyarakat miskin agar mereka tidak susah lagi membayar vaksin.

“Saat ini penggunaan dana hibah belum tepat sasaran dan kami juga meminta agar pemerintah Aceh segera bentuk tim, kemudian kami menuntut oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah, jika dalam 3×24 jam aksi kami tidak ditindaklanjuti, kami akan melakukan kembali aksi unjuk rasa jilid 2,” ancam Wariza.

Hasbar mengatakan, pada sore yang berbahagia ini kami sudah datang di gedung tercinta ini, kami hadir disini karena masyarakat menaruh harapan untuk bapak yang ada di gedung (kantor) ini.

“Hari ini kami bukan hadir dengan tangan kosong, kami menuntut hak-hak dari masyarakat, dimana saat ini masyarakat melarat, pemerintah Aceh tidak melakukan hal yang bermanfaat untuk masyarakat Aceh,” kata Hasbar.

Dirinya menegaskan, di tengah pandemi ini banyak UMKM yang bangkrut, saat ini kemiskinan semakin banyak, kami tetap menuntut apa yang sudah di sampaikan oleh orator sebelumnya.

“Hari ini Gubernur Aceh sudah menampakkan dirinya tidak pro terhadap rakyat berdasarkan apa yang sudah disampaikan bahwa tuntunan kami sangat sederhana, bentuk tim untuk mengawal dana hibah tersebut. Tindak tegas oknum yang sudah melakukan dana hibah tersebut, karena dana tersebut punya rakyat,” tegas Hasbar.

Lanjut Hasbar, kami disini untuk memperjuangkan hak rakyat Aceh, hari ini kami menuntut transparansi dana hibah tersebut, dimana sudah lama dibentuk oleh tim pusat, dan untuk apalagi diberikan kepada OKP. Kami meminta tim pengawas apakah sudah tepat sasaran.

“Saya dengar paguyuban kecamatan tidak berhak menerima dana tersebut, lebih baik kita berikan kepada rakyat miskin dibandingkan diberikan kepada OKP yang gak jelas ini. Saya sudah melakukan verifikasi dan saya tidak sepakat, dan saat ini saya sepakat kepada rakyat Aceh. Rakyat yang saat ini tingkat kemiskinannya makin tinggi,” sambungnya.

Saat aksi berlangsung, tidak ada perwakilan dari Pemprov Aceh menemui peserta unjuk rasa. (Agusti/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya