Pembangunan GOR Bima Rp11 Miliar, KAPAK dan APM Desak Aparat Penegak Hukum Tetapkan Tersangka

21 January 2021 17:32
Pembangunan GOR Bima Rp11 Miliar, KAPAK dan APM Desak Aparat Penegak Hukum Tetapkan Tersangka
KAPAK dan APM unjuk rasa terkait adanya dugaan korupsi pembangunan GOR Kabupaten Bima, berlangsung di simpang jalan cabang Bolo tepatnya Jalan Lintas Bima-Sumbawa Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. (Bayu Aji/Trans89.com)
.

BIMA, TRANS89.COM – Sejumlah massa dari Kesatuan Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) dan Aliansi Pemuda Madapangga (APM) unjuk rasa terkait adanya dugaan korupsi pembangunan gedung olahraga (GOR) Kabupaten Bima yang sedang dilakukan penyidikan pihak Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Aksi dipimpin Rizky AR dan Anhar mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menetapkan tersangka oknum yang terlibat di pembangunan GOR Bima, dimana aksi berlangsung di simpang jalan cabang Bolo tepatnya Jalan Lintas Bima-Sumbawa Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, NTB, Rabu (19/1/2021).

Orasi Rizky AR mengatakan, hari ini kami dari gabungan KAPAK NTB dan Aliansi Pemuda Madapangga (APM) kembali ke jalan mengawal sebuah kebijakan yang ditangani pihak Polda NTB terkait pembangunan GOR Kabupaten Bima di Desa Panda.

“Bukan lagi menjadi rahasia jika monopoli pelaksanaan sejumlah proyek besar di Kabupaten Bima diduga di kuasai dan di kendalikan oleh orang-orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan, dan dugaan pemberian fee atau suapan oleh para oknum kontraktor nakal sebagai pemenang tender kepada oknum yang mengatur proses pelelangan tender proyek atau para aktor di balik oknum pemerintahan menjadi hal yang klasik ditengah carut marutnya pembangunan Kabupaten Bima,” kata Rizky.

Menurut dia, salah satu kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang saat ini ramai di perbincangkan dan menjadi viral di media sosial (medsos) adalah pembangunan GOR Bima yang menelan anggaran negara mencapai Rp11 miliar lebih yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima tahun 2019.

“Bau amis dari dugaan tipikor pembangunan proyek GOR Bima tercium setelah sejumlah oknum yang terlibat di panggil dan di periksa oleh penyidik Polda NTB, diantaranya Kepala Bidang (Kabid) Olahraga Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek GOR Bima.

Selain itu, kata Rizky, Kepala Seksi (Kasi) Olahraga Dikbudpora Kabupaten Bima yang merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPATK) dan masih banyak yang lain ikut diperiksa penyidik Polda NTB.

“Namun hingga saat ini, Polda NTB tak punya taring untuk menyatakan sikap dalam menentukan tersangka terhadap otak intelektual dalam konspirasi busuk dugaan korupsi GOR Bima,” katanya.

Ia mempertanyakan kasus tersebut, mengapa kasus sebesar seperti pembangunan GOR Bima tidak diproses sampai tuntas, sedangkan kasus Undang-undang (UU) informasi transaksi elektronik (ITE) yang dilakukan Syamsul Rizal yang merupakan kasus ecek itu cepat direspon oleh penegak hukum.

“Kami menilai proses hukum di NTB ini sangat lemah, karena kami menduga hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan tidak pernah menindaklanjuti dengan adil, sehingga menilai bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam kebawah,” ujar Rizky.

Tuntutan massa aksi disampaikan Anhar, menyatakan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, untuk segera mengaudit harta kekayaan para oknum yang terlibat pada kasus dugaan korupsi GOR Bima.

“Kami menduga oknum terlibat di pembangunan GOR Bima, yakni Bupati Bima sebagai pucuk pimpinan daerah, Wakil Bupati Bima yang diduga kuat sebagai otak intelektual kasus dugaan korups GOR Bima, Kasi Olahraga Paudnipora Dikbudpora Bima yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda NTB dan Kadis Dikbudpora,” ujar Anhar.

Dirinya mengungkapkan, dari sejumlah oknum yang kita sebutkan tadi, perlu untuk diaudit terkait harta kekayaannya agar menjaga dari adanya dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kami mendorong institusi KPK di Jakarta agar segera mengambil alih kasus dugaan korupsi GOR Bima yang sedang dilakukan penyidikan oleh Polda NTB. Mendesak Polda NTB agar segera tetapkan tersangka kusus dugaan korupsi GOR Bima. Dan tangkap serta adili para oknum mafia anggaran pembangunan GOR Bima,” ungkapnya. (Bayu/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya