Juru Bicara Satgas Tanggap Bencana Sulawesi Barat Imbau Masyarakat Tidak Mudah Percaya Berita Hoaks
MAMUJU, TRANS89.COM – Pasca bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berpusat di 2,98 LS, 118,94 BT atau 6 kilometer Timur Laut Majene dengan skala magnitudo 6,2 pada Jumat 15 Januari 2021 dini hari lalu, menyisahkan berbagai cerita dan isu khususnya di media sosial (medos) oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Bahkan terdapat pesan berantai melalui medsos whatsapp (wa) dan facebook (fb), bahwa akan terjadi gempa yang jauh lebih besar dan dahsyat dari pada gempa sebelumnya. Hal ini membuat warga di Sulawesi Barat dan sekitarnya merasa cemas dengan adanya isu tersebut.
Menanggapi adanya isu itu, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar melalui Asisten I Sekretariat Provinsi (Setprov) yang juga juru bicara (jubir) Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Bencana Sulbar, M Natsir menyampaikan agar tidak terpengaruh dengan isu yang beredar tersebut.
“Diharapakan masyarakat khususnya di Sulbar tidak terpengaruh dengan isu atau berita seperti itu yang tidak ditahu dari mana sumbernya,” kata Natsir saat konfrensi pers di Mamuju, Sulbar, Senin (18/1/2021).
Natsir juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai berita yang tidak benar atau hoaks.
“Imbauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), jika terjadi gempa susulan untuk menjauhi daerah pantai dan berlindung di tempat ketinggian yang dirasa aman. Dalam rangka penyaluran sembako dan bantaun lainnya, pada hari ini Satgas telah menyalurkan di 21 titik tempat pengungsian,” ujar Natsir.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta agar masyarakat Mamuju tidak mudah terpengaruh dengan kabar bohong atau informasi hoaks yang beredar dan meresahkan warga terkait peristiwa gempa bumi Sulawesi Barat (Sulbar) 6,2 magnitudo.
“Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Doni.
Begitupun Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati juga menanggapi informasi mengenai himbauan pemerintah untuk mengosongkan wilayah Mamuju adalah tidak benar.
“Pemerintah tidak pernah meminta masyarakat untuk keluar dari Mamuju,” ujar Dwikorita.
Menurut dia, informasi yang dikeluarkan BMKG adalah imbauan masyarakat untuk menjauhi bangunan yang sudah roboh, sehingga diharapkan informasi itu dapat disikapi dengan baik dan tetap tenang.
“Tidak pernah BMKG menyatakan hal seperti itu. Yang kami imbau adalah jauhilah bangunan-bangunan yang sudah runtuh,” tutur Dwikorita.
Jadi kata dia, jauhilah lereng yang rawan longsor dan cukup jauh dari pantai.
BMKG telah merilis informasi mengenai adanya potensi gempa susulan, akan tetapi pihaknya memastikan bahwa kekuatannya tidak akan sebesar gempa kedua atau mainshock seperti yang terjadi pada Jumat 15 Januari 2021 dini hari kemarin.
Lanjut Dwikorita, BMKG meminta agar masyarakat tetap tenang namun waspada guna mengantisipasi adanya potensi gempa susulan tersebut.
“Namun perlu mewaspadai adanya gempa susulan, tetapi tidak akan sampai sebesar 8,2 magnitudo. Kurang lebih sebesar kemarin (magnitudo 6,2) dan itu yang paling besar. Tetapi akan lebih banyak yang lebih rendah dari kemarin,” imbuhnya. (Nis)
