Aliansi Perjuangan Rakyat Kabupaten Pinrang Kembali Aksi Terkait Kenaikan Pupuk Subsidi

14 January 2021 09:04
Aliansi Perjuangan Rakyat Kabupaten Pinrang Kembali Aksi Terkait Kenaikan Pupuk Subsidi
Aliansi Perjuangan Rakyat Kabupaten Pinrang kembali unjuk rasa di perempatan lampu merah depan Mall Sejahtera Jaln Sultan Hasanuddin, kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Jalan Gatot Subroto, kantor Polres dan Bupati Polres Jalan Bintang, Kabupaten Pinrang, Sulsel. (Rangga Saleh/Trans89.com)
.

PINRANG, TRANS89.COM – Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) Kabupaten Pinrang kembali lakukan unjuk rasa menyikapi kelangkaan pupuk dan menolak Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 49 Tahun 2020 tentang kenaikan pupuk bersubsidi.

Aksi dipimpin Azis dan koordinator lapangan (korlap) Syamsul lakukan aksi di perempatan lampu merah depan Mall Sejahtera Jaln Sultan Hasanuddin, kantor Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jalan Gatot Subroto, kantor Polres dan Bupati Polres Jalan Bintang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (13/1/2021).

Dalam tuntutan APR Kabupaten Pinrang, Azis dengan tegas menolak kenaikan harga pupuk subsidi dan meminta pendistribusian pupuk secaa adil ke petani.

“Tolak penggunaan kartu tani, berikan kepastian harga yang layak hasil produksi petani, hentikan kriminalisasi petani yang sedang berkonflik dengan penambang pasir, hentikan seluruh kegiatan tambang yang tidak berizin, stop kriminalisasi rakyat, dan menolak undang-undang (UU) Omnibus Law,” tegasnya.

Sekda Kabupaten Pinrang, Andi Budaya menemui APR depan kantor Bupati Pinrang untuk memberikan penjelasan bahwa sudah dilakukan pertemuan oleh bupati dan seluruh distributor (pupuk) yang ada di Kabupaten Pinrang.

“Bupati juga membahas Permentan tentang kenaikan harga pupuk bersubsidi. Jadi diharapkan kepada petani bersabar dulu karena ini bukan kewenangan kabupaten, namun langsung dari pemerintah pusat.

Sementara Kepala Distanak Kabupaten Pinrang, Andi Tjalo Kerrang, menjelaskan pupuk sudah didistribusikan ke dua belas kecamatan di wilayah Kabupaten Pinrang.

“Kami sudah menyurat ke Kementerian Pertanian, agar petani yang tidak terdaftar di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), maka segera di masukkan dalam daftar,” jlasnya. (Rangga/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya