Bawaslu Provinsi Tetapkan Sengketa Pilkada Sumbawa, Jarot: Tahapan Berikutnya Proses Sengketa di MK

13 January 2021 02:15
Bawaslu Provinsi Tetapkan Sengketa Pilkada Sumbawa, Jarot: Tahapan Berikutnya Proses Sengketa di MK
Sidang proses sengketa pilkada serentak Kabupaten Sumbawa telah di putuskan di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Abd Rosyid/Trans89.com)
.

SUMBAWA, TRANS89.COM – Proses sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Kabupaten Sumbawa telah di putuskan di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (11/1/2021).

Sesuai putusan yang telah ditetapkan, Bawaslu NTB menyatakan jika pasangan calon (paslon) nomor 4 Mo-Novi tidak terbukti secara hukum melakukan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif (TSM).

Setelah mendengar putusan Bawaslu Provinsi NTB, calon bupati (cabup) Sumbawa, Syarafuddin Jarot melalui rilisnya disampaikan kepada media menegaskan, putusan Bawaslu bukan keputusan final untuk pilkada Sumbawa, karena masih ada tahapan lanjutan yaitu di Bawaslu RI dan menunggu hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

“Tahapan berikutnya sesuai saluran hukum yang disediakan oleh negara adalah proses sengketa di MK,” ungkap Jarot sapaan akrabnya, Selasa (12/1/2021).

Menurut dia, sesuai jadwal yang telah ditentukan, pihaknya telah mendaftar di MK dan dokumen gugatan yang diajukan ke MK telah memenuhi semua persyaratan untuk diproses dan disidangkan lebih lanjut.

“Kita telah melewati salah satu tahapan atau proses di Bawaslu, yakni laporan gugatan, saksi dan bukti-bukti sudah dihadirkan di persidangan dan masyarakat bisa menilainya,” tutur Jarot.

Ia menyatakan, pihaknya telah memperlihatkan dan membuktikan bagaimana proses berdemokrasi melalui pilkada, sehingga semua berjalan baik.

“Kita sudah buktikan sesuai aturan hukum yang ada, kita sudah sajikan bukti dan fakta lapangan terkait kejanggalan dan ketimpangan yang sangat signifikan, dan fantasitik,” ujar Jarot.

Dirinya menyebutkan, dalam sengketa pilkada Sumbawa ini, begitu banyak tanggapan, reaksi, dukungan masyarakat, tokoh politik bahwa proses pilkada Sumbawa pada periode ini menjadi sorotan berbagai pihak.

“Ini semua harus menjadi referensi untuk pilkada Sumbawa ke depan, siapapun pemenang agar menjadi pembelajaran dalam proses berpolitik dan demokrasi,” sebut Jarot.

Kata Jarot, sesuai keputusan yang sudah diputuskan Bawaslu, bahwa ada banyak temuan atau fakta yang ada, namun dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran, meskipun saksi yang diajukan Jarot-Mokhlis berasal dari penyalur atau pelaku yang langsung terlibat dari paslon nomor 4 itu sendiri.

“Berbagai bantuan pemerintah juga banyak dijalankan menjelang pilkada dan hari tenang yang disalurkan melalui tim sukses paslon nomor 4 juga, tetapi tidak dianggap ada hubungannya sama sekali dengan pilkada, sehingga tuntutan TSM tidak dipenuhi. Semua keputusan tetap berada pada sidang Majelis Bawaslu,” katanya.

Jarot ucapkan terimakasih atas segala dukungan dan doa dari semua pihak, tim relawan, simpatisan baik dari paslon 1, 2 dan 3 yang telah bersama-sama dan berkontribusi dalam mengikuti serta mengawal proses sengketa pilkada Sumbawa di Bawaslu.

“Mari kita hormati semua proses hukum yang ada, jaga kekompakan, persatuan dan kondusifitas di daerah,” ucapnya.

Ia juga memohon doa dan dukungan kepada semua pihak, agar proses persidangan tahap berikutnya di MK berjalan lancar dan sukses.

“Kita lakukan yang terbaik untuk Suabdmbawa yang lebih baik lagi,” pintanya.

Sekedar diketahui, pilkada serentak Kabupaten Sumbawa 9 Desember 2020 lalu diikuti oleh lima paslon.

Dalam hitungan manual KPU Sumbawa, paslon nomor urut 4 Mo-Novi unggul dengan selisih 0,4% atau 882 suara dari paslon nomor urut 5 Jarot Mokhlis.

Sementara di urutan ketiga paslon Talif Sudir, kemudian paslon Husni Djibril-M Ikhsan dan urutan terakhir paslon Nurdin Rangga Barani-Burhanudin Jafar Salam. (Rosyid/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya