Jarak dan Ames Unjuk Rasa di Balaikota DKI Jakarta, Ini Tuntutannya

09 January 2021 01:24
Jarak dan Ames Unjuk Rasa di Balaikota DKI Jakarta, Ini Tuntutannya
Jaringan Aktivis Jakarta dan Ames unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. (Arief Djumadi/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Sejumlah massa dari Jaringan Aktivis Jakarta (Jarak) dan Aliansi Masyarakat Seara (Ames) dipimpin Fian bersama Salim unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Jaringan Aktivis Jakarta (Jarak), segera lakukan evaluasi atas kinerja dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Jaktour, pecat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Jaktour Novita Dewi, Gubernur dan Direksi BUMD harus bertanggungjawab karena sudah salah menempati orang yang tidak bisa mengelolah aset dan menambah aset, serta perbaiki rekrutmen dan peningkatan skil SDM PT Jaktour.

Massa membagikan press release juga dibacakan Fian, mengatakan pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) untuk tahun 2021, total senilai Rp187.503.454.996 begitu sangat absurd alias tidak jelas.

“Dari 14 rincian item kegiatan usaha yang diajukan dalam PMD PT Jaktour tersebut, banyak yang tumpang tindih dengan wilayah kerja atau tugas pokok (tupoksi) kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta,” kata Fian.

Menurut dia, untuk Direksi Jaktour sebelum mengajukan PMD seharusnya perhatikan ikhtisar keuangan, identifikasi aset, verifikasi aset, bedakan mana tugas SKPD, dan studi investasi bisnis, sehingga kinerja dari Komisaris dan Direksi PT Jaktour patut dipertanyakan.

“Sudah beberapa kali PT Jaktour mengajukan PMD dengan alasan kerugian dan juga kurang modal. Selama ini terlihat kinerja PT Jaktour terlihat seperti event organizer (EO) saja,” tutur Fian.

Ia menerangkan, kalau pempinan perusahan tidak bisa bedakan core bisnis perusahan, mendingan jadi EO saja itu swasta murni.

“PT Jaktour harus provitable, jangan terus jadikan PT Jaktour sebagai benalu yang selalu meminta bantuan PMD ke Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta,” terang Fian.

Dirinya mempertanyakan PT Jaktour minta PMD apa EO? Karena Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), bukan habisin APBD.

“Maka dari itu, kami dari Jarak mendesak kepada Gubernur DKI Jakarta, segera lakukan evaluasi atas kinerja dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Jaktour,” ujar Fian.

Fian juga meminta pecat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Jaktour, Novita Dewi. Dan Gubernur serta Direksi BUMD harus bertanggungjawab atas masalah ini.

“Ini sudah salah nempatin orang yang tidak bisa mengelola aset dan menambah aset. Kami minta perbaiki rekrutmen dan peningkatan skil SDM PT Jaktour,” pintanya.

Sementara orasi Salim menyampaikan, berdasarkan peraturan soal masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi mengharuskan bar, restoran dan cafe membatasi jumlah pengunjung, membatasi jam operasial, tapi ada saja bar yang mengabaikan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

“Seperti yang terjadi di Shamrock Bar yang telah menyalahi peraturan Maklumat Kapolri dan Pemprov DKI Jakarta mengenai jam buka cafe, restoran dan bar yang dibatasi hingga pukul 19.00 WIB malam,” paparnya.

Salim mengungkapkan, dalam pantauan kita beberapa hari ini, Shamrock Bar di Jalan DR Saharjo (Tebet) ini sangat fatal betul sudah meiebihi kapasitas pengunjung, serta tidak jaga jarak dan sudah melewati batas jam operasional.

“Sesuai surat yang diterbitkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 101 tahun 2020 dan surat Kepala Dinas (Kadisi) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 441 tahun 2020, bar atau resto yang melanggar prokes akan di beri sanksi, denda, pidana atau penutupan tempat usaha,” ungkapnya. (Arief/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya