Forum Pemuda Desa Kabupaten Serang Desak Kejati Banten Usut Pengadaan Kalender dan Pengadaan Mobil Ambulance

08 January 2021 01:43
Forum Pemuda Desa Kabupaten Serang Desak Kejati Banten Usut Pengadaan Kalender dan Pengadaan Mobil Ambulance
Forum Pemuda Desa Kabupaten Serang aksi dan berdoa bersama mendukung Kejati Banten untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan kalender dari 20 OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pemkab Serang, berlangsung depan kantor Kejati Banten Jalan Serang-Pandeglang, Kota Serang. (Andre/Trans89.com)
.

SERANG, TRANS89.COM – Massa dari Forum Pemuda Desa Kabupaten Serang aksi dan berdoa bersama mendukung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan kalender dari 20 organisasi perangkatdaerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

Aksi dipimpin Kojil berlangsung depan kantor Kejati Banten Jalan Serang-Pandeglang, Kota Serang, Kamis (7/1/2021).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, kami mendoakan Kejati Banten agar berani dan tegas dalam menindak kasus dugaan korupsi pengadaan kalender dan bantuan keuangan untuk pengadaan 110 unit ambulance desa serta terhindar dari godaan dolar yang terkutuk.

Forum Pemuda Desa Kabupaten Serang awali dengan melakukan doa dan membacakan surah Yasin secara bersama-sama.

Kemudian membagikan rilis dan dan dibacakan Kojil, mengatakan perkara dugaan korupsi pengadaan kalender di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Serang diduga telah merugikan negara sekitar Rp2 miliar.

“Angka Rp2 miliar tersebut diambil dari 20 OPD dan badan usaha milik daerah (BUMD) di lingkup Pemda Kabupaten Serang,” kata Kojil.

Menurut dia, setiap OPD diketahui menggelontorkan anggaran sebesar Rp100.000.000 untuk pembuatan kalender, dan tentu tidak menjadi persoalan jika anggaran yang digunakan jelas sesuai peruntukannya.

“Namun sebaliknya akan menjadi persoalan serius jika anggaran yang digunakan tersebut bukan merupakan peruntukannya dalam konteks perkara pengadaan kalender yang ditangani Kejati Banten, dimana ini jelas sekali anggaran yang digunakan oleh seluruh OPD tersebut diduga kuat anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) bukan peruntukan pengadaan kalender,” tutur Kojil.

Ia menyatakan, perkara di atas telah lama ditangani oleh Kejati Banten dan telah melewati tahap lidik, yang sejatinya perkara tersebut sudah memasuki tahap sidik.

“Akan tetapi mengingat pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pentingnya menjaga kondusifitas sosial politik jelang pilkada, maka penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kalender pun dipending hingga selesai pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020 lalu,” ujar Kojil.

Dirinya mempertanyakan, kini sudah hampir genap satu bulan pelaksanaan pilkada berlalu, dan kenyataan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kalender masih saja belum dimulai.

“Dengan demikian, maka wajar jika masyarakat Kabupaten Serang bertanya dan menagih janji Kejati, kapan kelanjutan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kalender dimulai,” tanya Kojil.

Kojil mengungkapkan, bukankah Kejati Banten mengatakan bahwa setelah pelaksanaan pilkada usai penanganan perkara tersebut akan dilanjutkan, pilkada sudah satu bulan berlalu, apakah Kejati Banten telah tergoda rayuan dolar terkutuk.

“Kejati Banten adalah tumpuan harapan masyarakat Kabupaten Serang dalam hal penegakan hukum khususnya terkait kasus pengadaan kalender dan bantuan keuangan untuk pengadaan 110 unit ambulan desa ini,” ungkapnya.

Kejati Banten, seut Kojil menjadi pihak yang paling berdosa kepada masyarakat Kabupaten Serang jika kedua kasus tersebut mangkrak atau tak dilanjutkan.

“Tak hanya penanganan perkara korupsi pengadaan kalender, dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang pemberian bantuan keuangan kepada 110 desa untuk pengadaan 110 ambulance desa inipun jelas diduga sarat dengan praktek curang bahkan mark-up,” sebutnya.

Masih kata Kojil, dugaan ini amatlah wajar, karena proses pembelanjaan 110 unit ambulance tersebut dilakukan di bulan Desember 2019, padahal sumber anggarannya adalah APBD murni tahun 2019.

“Kami meminta Kejati Banten berani melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan kalender dan perkara bantuan keuangan untuk pengadaan ambulance,” katanya.

Lanjut Kojil juga meminta agar Kejati Banten tidak tergoda bujuk rayu dollar terkutuk.

“Segera lanjutkan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kalender dan dugaan penyalahgunaan wewenang pemberian bantuan keuangan untuk pembelian 110 unit mobil ambulance desa. Jika Kejati tak berani melanjutkan penanganan ke dua perkara tersebut, semoga Allah menghukum Kejati,” imbuhnya. (Andre/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya