Perhimpunan Masyarakat Madani Desak BPK RI Audit Dana Bansos Kemensos

07 January 2021 16:34
Perhimpunan Masyarakat Madani Desak BPK RI Audit Dana Bansos Kemensos
Perhimpunan Masyarakat Madani unjuk rasa depan kantor BPK RI Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Irvan Akmal/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Massa yang tergabung dari Perhimpunan Masyarakat Madani dipimpin Yonpi unjuk rasa depan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2021).

Massa aksi membawa poster bertuliskan audit dana bansos

Orasi Yonpi mengatakan kami datang kesini yaitu untuk satu kata, satu tujuan audit dana bantuan sosial (bansos) sampai tuntas dan transparansi.

“Dana bansos adalah hak kita, tetapi saat ini sangat ironis, dimana dana bansos di korupsi oleh pihak yang ingin menguntungkan dirinya sendiri. Sungguh sedih dan ironis, dana yang seharusnya diperuntukan untuk warga tidak mampu yang terdampak pandemi, tetapi dana bansos dirampok, di korupsi,” katanya.

Yonpi juga membagikan rilis dan membacakan pernyataan sikap usut tuntas korupsi bansos, dimana gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berani membongkar kasus korupsi bansos patut diapreasi.

“KPK juga berani menangkap mantan Menteri Sosial (mensos) Jualiari Batubara, namun hendaknya KPK tidak berhenti di situ saja, KPK harus berani menuntaskan apa yang dimulainya,” ujar Yonpi.

Menurut dia, korupsi bansos adalah tindakan yang tidak bermoral di saat bangsa ini sedang dirundung musibah pandemi Covid-19, ada sejumlah okonum yang mengeruk keuntungan pribadi, nilainyapun fantastis.

“Dana Bansos yang semestinya disalurkan untuk meringakan beban rakyat, namun nyatanya di korupsi. Mantan Mensos mengutip Rp10 ribu per paket bansos,” tutur Yonpi.

Ia menyatakan, anggaran pemerintah untuk proyek bansos adalah Rp300 ribu perkemasan atau paket untuk 21,6 juta kemasan yang dibagikan dalam 14 gelombang.

“Artinya, nilai korupsi mantan Mensos mencapai setidaknya Rp 216 miliar. (Majalah Tempo, edisi 21-27 Des 2020, halaman 25),” ujar Yonpi.

Dirinya mengemukakan, Juliari Batubara juga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag (tas jinjing), dimana dua staf Kementerian Sosial (Kemensos) bercerita, Juliari meminta mereka menghentikan pencarian vendor penyedia tas kain itu.

“Penyebabnya, tas yang digunakan sebagai wadah oleh Integra Padma Mandiri itu akan diproduksi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex,” ujar Yonpi.

Yonpi mengungkapkan, menurut dua anggota staf Kemensos tersebut, masuknya nama Sritex diduga merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

“Itu bagian anak Pak Lurah, tutur seorang di antaranya. Sebutan Pak Lurah mengacu pada Jokowi. Dan akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah itu untuk memproduksi tas pembungkus bahan pokok. (Majalah Tempo, edisi 21- 27 Des 2020, halaman 31),” ungkap Yonpi.

Dirinya menyebutkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan penggelembungan harga tas bansos, dengan kelebihan pembayaran sekitar Rp6.09 miliar.
“Kemensos menganggarkan Rp15 ribu untuk setiap tas bantuan dengan harga wajar Rp6.500 perbuah (www.law-justice.co),” sebut Yonpi.

Menanggapi pemberitaan yang berkembang, kata Yonpi, Gibran mempersilahkan semua pihak mengkrosceknya ke KPK. Selain itu, juga mempersilahkan untuk mengecek di LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), Gibran juga mempersilahkan aparat hukum untuk menangkapnya bila ada buktinya.

“Tempo sudah melakukan investigasi. Gibran juga sudah menanggapinya. Bagaimana dengan sikap KPK? Hingga sekarang sikap KPK masih normatif,” kata Yonpi.

Masih kata Yonpi, namun sayangnya ada salah satu Komisioner KPK, Alexander Marwata yang menyatakan tidak akan menindaklanjutinya karena hal tersebut hanya rumor.

“Ngapain (ditindaklanjuti), nggak itu kan baru rumor. Kalau hanya rumor banyak banget kita dengar. Sepanjang semua ada alat buktinya. Jadi kita akan melakukan dengan profesional, dengan basis alat bukti. Kalau hanya rumor, nggak. (www.detik.com, edisi 23 Desember 2020),” kata Yonpi.

Yonpi meminta penegakan hukum harus berdasarkan asas equality before the law atau semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. DanBila ada kesaksian bahwa Gibran diduga terlibat, maka kewajiban aparat hukum dalam hal ini KPK untuk menelusurinya.

“Sikap KPK yang sudah menyatakan tidak akan menindaklanjutinya menunjukkan ketidakberdayaan. Seyogyanya KPK memanggilnya dulu untuk dimintai keterangannya. Bila perlu dikonfrontir dengan Juliari Batubara dan Sritex,” pibta Yonpi.

Menanggapi hal tersebut, Yonpi mengatakan kami yang tergabung dalam Pergerakan Masyarakat Madani mendesak KPK untuk membongkar tuntas korupsi bansos semua pihak yang terkait, dan harus dipanggil untuk dimintai keterangannya. Bila ada terbukti korupsi maka harus ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.

“Terkait pernyataan Gibran yang mempersilahkan pengecekan keterlibatan dirinya dan LHKPN-nya ke KPK, maka kami sebagai warga dengan tulus ikhlas menindaklanjuti permintaan tersebut,” kata Yonpi.

Ia menjelaskan telah mendatangi KPK untuk mendesak KPK segera menindaklanjuti temuan Tempo. Selain itu, kami mendesak KPK untuk menelusuri LHKPN milik Gibran.

“Harta kekayaan Gibran dalam LHKPN mencapai Rp21 miliar, berupa tanah/bangunan, alat transportasi, uang/kas, dan lain-lain,” jelas Yonpi.

Dienya menyampaikan tambahan informasi yang berkembang di sejumlah media, sejumlah warganet membongkar Martabak Gibran sepi pembeli (www.suaranasional.com). Kedua, Gibran mendapat kucuran dana dari firma modal ventura Alpha JWC Ventures sebesar Rp28,3 milyar untuk startup Mangkok Ku (23 November 2020) dan sebelumnya juga untuk startup Goola sebesar Rp71 milyar (17 Agustus 2019).

“Ada kejanggalan, yaitu memiliki harta Rp 21 miliar, bisnis martabak sepi, tapi masih diberi suntikan dana puluhan miliar, dan yang terakhir dikait-kaitkan dengan penunjukkan Sritex. Gibran sudah mempersilahkan untuk mengecek LHKPN-nya,” papar Yonpi.

Untuk itu, Yonpi mendesak KPK segera menyelidikinya terkait kasus dana bansos ini.

“Kepada BPK untuk melakukan audit investigatif terhadap aliran dana bansos. Kerugian negara dan rakyat yang terdampak Covid-19 sudah nyata di depan mata. Saatnya BPK membongkar aliran dana korupsi bansos,” tegasnya.

Lanjut Yonpi ucapkan terimakasih telah diterima di sini menyampaikan aspirari terkait dana bansos, dan kami ingin kasus ini di audit setuntas-tuntasnya dan transparan, apabila ada temuan baru dalam audit, silahkan BPK lakukan tugas setuntas-tuntasnya.

“Opini saat ini dana tersebut diduga mengalir disalah satu partai dan beberapa oknum. Kami ingin BPK bekerja dengai baik dan transparan,” ucapnya.

Tanggakapan Humas BPK RI yang menemui mass aksi, Tajudin Hasan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan, aspirasi kami tampung dan kami akan sampikan kepimpinan.

“Kalau memang ada bukti, silahkan dilampirkan biar kami nanti yang menindak Lanjuti. Semua aspirasi kami tampung nanti kami sampikan kepenyidik,” imbuh Tajudin.

Yonpi kemudian menyerahkan secara tertulis kepada Humas BPK RI apa yang menjadi tuntutan massa aksi. (Irvan/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya