Bupati Polman Jadikan Dualisme Pengurus Karang Taruna, Farid: Tabayyun Dengan Mendengar Kedua Belah Pihak

05 January 2021 21:59
Bupati Polman Jadikan Dualisme Pengurus Karang Taruna, Farid: Tabayyun Dengan Mendengar Kedua Belah Pihak
Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar lantik kepengurusan karang taruna masa bakti periode 2021-2026 di aula kantor bupati Polman, Sulbar. (Dok. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar)
.

POLEWALI MANDAR, TRANS89.COM – Bupati Polewali Mandar (Polman), Andi Ibrahim Masdar lantik kepengurusan karang taruna masa bakti periode 2021-2026 di aula kantor bupati Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin kemarin 4 Januari 2021.

Disaat bersamaan, di cafe Indah depan kantor bupati Polman, pengurus karang taruna periode 2019-2024 gelar rapat koordinasi (rakor) menyikapi adanya karang taruna tandingan yang di Ketuai Irfan Pahri Putra bersama A Raden Mulyo dan Muhammad Abid Mario Febrian Ibrahim yang tak lain putra Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar.

Akibatnya, terjadi dualisme kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Polman ditandai dengan dilantiknya pengurus baru periode 2021-2026 oleh bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar.

Sementara kepengurusan lama yang dinahkodai Fariduddin Wahid periode 2019-2024 masih aktif telah melantik beberapa pengurus karang taruna tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, dimana juga berdasarkan surat keputusan bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar.

Sambutan Andi Ibrahim Masdar saat melantik kepengurusan Karang Taruna Polman periode 2021-2026 mengatakan, selama menjabat kepala daerah baru kali ini melantik pengurus karang taruna untuk tingkat kabupaten.

“Baru kali ini saya lantik pengurus karang taruna kabupaten. Jadi inilah kepengurusan yang saya akui karena sudah dilantik. Sedangkan pengurus yang lama itukan belum pernah dilantik dan yang dimiliki itu hanya sebuah pengakuan atau defacto,” kata Ibrahim.

Sementara Ketua Karang Taruna periode 2019-2024, Fariduddin Wahid, menyampaikan karang taruna yang sekarang ini dipimpinnya memiliki surat keputusan (SK) Bupati Polman pertanggal 18 November 2019 yang ditandatangani Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar sendiri.

“Apabila hendak lakukan pergantian pengurus di karang taruna kabupaten terlebih dahulu harus menggelar temu karya luar biasa (TKLB) sesuai pedoman dasar (PD) bedasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos),” papar Farid melalui aplikasi whatsapp (WA), Selasa (5/1/2021).

Menurut dia, seperti halnya dengan organisasi lain yang kita tahu bersama dengan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub), sedangkan di pengurus karang taruna yang baru saja dikukuhkan itu memang telah menggelar TKLB di 16 wilayah kecamatan, dan hampir semua yang hadir pada TKLB itu orang yang tidak dikenal dan bukan pengurus karang taruna.

“Mekanisme dan syarat pengurus untuk menggelar TKLB itu ada tiga poin, yakni kalau ketuanya meninggal, mengundurkan diri secara sukarela dan kurun waktu 1 tahun tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh pengurus,” tutur Farid yang juga anggota DPRD Polman ini.

Ia menjelaskan, dari dasar ketiga poin inilah boleh digelar TKLB atau diberhentikan dari kepengurusannya selaku ketua.

“Setelah itu, diusulkanlah penggantian yang direstui oleh 2/3 pengurus, maka dilakukanlah TKLB dan yang memiliki kewenangan untuk memilih yakni pengurus kecamatan yang difasilitasi pengurus kabupaten dan itu sudah diatur oleh organisasi,” jelas Farid.

Akan tetapi, kata Farid, TKLB yang dilakukan oleh pengurus yang baru ini sama sekali tidak diketahuinya, sehingga dia menganggap bahwa pengurus yang baru saja dilantik dan dikukuhkan itu adalah ilegal.

“TKLB ini juga hanya dihadiri oleh beberapa pengurus karang taruna kecamatan dan diinisiasi oleh pemerhati dan bukan pengurus, disamping tidak kuorum, juga tidak dilengkapi dengan dokumen risalah rapat,” kata Farid.

Untuk itu, Farid menyatakan, pihaknya akan mengambil langkah dan kita lihat saja dulu karena ini sudah pendzholiman dan tindakan kriminalisasi, makanya kami bersama pengurus kecamatan akan melakukan dulu konsolidasi terkait langkah apa yang akan kita tempuh.

“Ternyata Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar mempertontonkan hal yang tidak seharusnya sebagai pembina utama organisasi yang berada dalam wilayahnya dengan melakukan pelantikan pengurus karang taruna dari hasil TKLB abal-abal,” ujar Farid.

Farid menyebutkan, mestinya Andi Ibrahim Masdar sebagai bupati bisa tabayyun (teliti) dengan mendengar kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan.

“Kalau dia pemimpin (Andi Ibrahim Masdar) yang mengedepankan kebersamaan seharusnya tabayyun, karena terlebih kita di Sulbar ini sebagai tanah Malaqbi,” ujar Farid.

Lanjut Farid, Bupati Polman jauh dari nilai kearifan lokal, karena maunya yang harus jadi (diikuti), dan itu merupakan arogan dan semena- mena, dan maskot Polman ‘jago’ ternyata hanya sebatas begitu saja.

“Kami pengurus karang taruna periode 2019-2024 menunggu (terbitnya) SK pengurus baru, dan kemudian lakukan somasi, salah satunya membuat laporan ke Ombudsman dan jika memungkinkan kita ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini kami lakukan semata-mata untuk memberi edukasi bahwa mengemban amanah organisasi itu ada aturannya,” imbuhnya. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya