Paripurna Pandangan Fraksi DPRD Kota Padang Terhadap Tiga Ranpeda Usulan Pemkot

29 December 2020 07:59
Paripurna Pandangan Fraksi DPRD Kota Padang Terhadap Tiga Ranpeda Usulan Pemkot
Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani pimpin rapat paripurna terkait penyampaian pendapat fraksi terhadap 3 Ranperda usulan Pemkot Padang, berlangsung di gedung DPRD Jalan Sawahan Kota Padang, Sumbar. (Rizaldi/Trans89.com)
.

PADANG, TRANS89.COM – Ketua DPRD Padang Syafrial Kani pimpin rapat paripurna didampigi Wakil Ketua DPRD Amril Amin, Ilham Maulana dan Arnedi Yarmen terkait penyampaian pendapat fraksi terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang.

Hadi di paripurna tersebut, Wakil Walikota (Wawali) Padang Hendri Septa, mewakili Dandim 0312 Pasang Kapten Inf Harmen, mewakili Kapolresta Padang Kompol Darto, menwakili Kajari Padang Ridho dan para anggota DPRD berlangsung di gedung DPRD Jalan Sawahan Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Senin (28/12/2020).

Wakil Walikota Padang, Hendri Septa mengatakan, sesuai nota penjelasan dari tugas Ranperda tersebut yakni Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), dimana Ranperda tersebut sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Perda tersebut untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak disiplin protokol kesehatan (prokes), karena masih banyaknya masyarakat yang abai dengan prokes,” kata Hendri.

Menurut dia, Pemkot Padang menyesuaikan dengan Perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dengan menjadikannya adaptasi kebiasaan baru yang sesuai dengan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011.

“Ranperda adaptasi kebiasaan baru disusun juga bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19, sehingga masyarakat terlindungi serta memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutur Hendri.

Kata Hendri, materi dari Ranperda adaptasi kebiasan baru yang mengatur tentang tanggungjawab dan kewenangan, hak dan kewajiban.

“Termasuk mengatur peran serta masyarakat juga yang lebih pentingnya pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, selanjutnya Ranperda Penanganan dan Pengendalaian Rabies, dimana berdasarkan data dari Januari-Juli 2019, kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) terjadi sebanyak 553 kasus.

“Kasus HPR paling tinggi terjadi di Dharmasraya, sebanyak 108 kasus, Tanah Datar sebanyak 57 kasus dan Kota Padang sebanyak 56 kasus dan Sumbar menjadi daerah nomor dua tertinggi di Indonesia dalam kasus HPR,” jelas Hendri.

Dirinya menerangkan, Ranperda penanganan dan pengendalaian rabies, akan ada sanksi bagi setiap orang yang memelihara atau menelantarkan hewan yang terindikasi rabies.

“Pemkot Padang mengenakan denda sebesar Rp1 juta, agar masyarkat yang memiliki HPR dapat menjaga hewannya sehingga tidak menularkan rabies,” terang Hendri.

Lanjut Hendri, Ranperda pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

“Ranperda tersebut lebih menekankan pada fasilitas dan rehabilitasi pecandu untuk memulihkan ketergantunagan narkotika dan precursor narkotika, sehingga pecandu dapat kembali kepada kehidupan normal,” tambahnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, menyampaikan Ranperda yang diusulkan Pemkot Padang merupakan yang terbaik untuk masyarakat Kota Padang, dimana sebanyak 3 Ranperda tersebut telah diusulkan Pemkot Padang pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu.

“Ranperda tersebut yakni AKB, penanganan dan pengendalian rabies, serta fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap dan prekursor narkotika. Pembahasan tiga Ranperda tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat komisi, tingkat fraksi hingga pada tingkat pengesahan DPRD nantinya,” paparnya. (Rizaldi/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya