Cantrang Kembali Dilegalkan, Nelayan Kepuluan Anambas Unjuk Rasa di PSDKP KKP

25 December 2020 00:16
Cantrang Kembali Dilegalkan, Nelayan Kepuluan Anambas Unjuk Rasa di PSDKP KKP
Aksi penolakan Permen-KP nomor 59 tahun 2020 oleh puluhan massa dari HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, atas diizinkannya kembali alat tangkap cantrang beroperasi, berlangsung di halaman kantor PSDKP KKP di Desa Tarempa Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepri. (Broto Swasono/Trans89.com)
.

KEPULAUAN ANAMBAS, TTANS89.COM – Aksi penolakan Peraturan Menteri Kelautan Perikana (Permen-KP) nomor 59 tahun 2020 oleh puluhan massa dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, atas diizinkannya kembali alat tangkap cantrang beroperasi di laut Natuna Utara.

Aksi dipimpin Sekretaris HSNI Kepulauan Anambas, Dedy Syahputra berlangsung di halaman kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementeria Keluatan Perikana (KKP) di Desa Tarempa Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (23/12/2020).

Massa aksi bergerak dari pelabuhan nelayan Desa Tarempa Barat kemudian menujut kantor PSDKP di Desa Tarempa Timur.

Sekretaris HSNI Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra mengatakan, hari ini kami katakan pelanggaran zonasi tangkap, itu karena kekosongan pengawasan di laut. Kalau pemerintah tidak menanggapi aksi kami hari ini, maka kami akan mengulang aksi secara besar-besaran.

“Kami minta penjelasan dari pak Widodo sebagai koordinator PSDKP Kabupaten Kepulauan Anambas tentang keluarnya Permen-KP nomor 59 tahun 2020. Kami sampai hari ini masih belum melihat dari instansi bapak yang datang ke desa-desa untuk menertibkan kapal-kapal pukat mayang,” kata Dedi.

Menurut dia, sampai saat ini, kapal mayang masih beroperasi di laut kami dan masih melanggar zona tangkap, di mana pengawasan dari instansi bapak.

“Kalau Cantrang di izinkan, kami juga meminta bom dan potasium juga di izinkan di Kabupaten Kepulauan Anambas Ini,” tutur Dedi.

Dewan Penasehat HSNI Kepulauan Anambas, Iwan, menyatakan nelayan kami disini seperti di ketahui pakai pancing ulur.

“Kami mohon pak Widodo mengajukan ke pusat masalah ini,” ujar Iwan.

Ketua Harian HSNI Kepulauan Anambas, M Yusuf meminta Satuan Tugas Pengawasan (Satwas) PSDKP turun ke lapangan dan meminta ke PSDKP sesegra mungkin menyampaikan ke pusat bahwa nelayan Anambas menolak keras Permen-KP nomor 59 tahun 2020.

“Kami sebagai masyarakat nelayan dengan adanya trol saja sudah kewalahan, apalagi dengan legalnya cantrang,” terang Yusuf.

Tanggapan Koordinator PSDKP Kepulauan Anambas, Widodo menyampaikan kami disini statusnya hanya pelaksana kebijakan, ketika ada aspirasi dari masyarakat, kami hanya menampung dan melaporkan ke pimpinan kami untuk selanjutnya di teruskan ke pusat.

“Terkait kapal pukat mayang, setiap mereka mau masuk selalu kami sampaikan titik labuh mereka tetap di antang sesuai dengan kesepakatan kita bersama di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk kapal patroli sampai saat ini masih kurang maksimal dan masih dalam proses perbaikan di Batam,” paparnya.

Peryntaan sikap nelayan Kepulan Anambas dibacakan Dedi Syahputra, bahwa melalui surat ini, seluruh nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang berhimpun di HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan sikap atas keluarnya Permen-KP nomor 59 tahun 2020.

Permen-KP tersebut tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan laut lepas terkait diizinkannya kembali beroperasi alat penangkapan ikan (API) cantrang dan pukat hela atau trawl/pukat harimau pada jalur penangkapan ikan III di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) laut Natuna Utara (perairan Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna),” ujar Dedi.

Ia menolak Permen-KP nomor 59 tahun 2020 terkait diizinkannya beroperasi API cantrang dan pukat hela atau trawl/pukat harimau pada jalur penangkapan ikan III di ZEEI di laut Natuna Utara atau perairan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna.

“Alat penangkapan ikan cantrang dan pukat hela atau trawl/pukat harimau tidak ramah lingkungan dan merusak sumber daya ikan. Alat tangkap tersebut sebelumnya dilarang dalam Permen-KP nomor 2 tahun 2015, tentang larangan penggunaan API pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) dan Permen-KP nomor 71 tahun 2016, tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan API di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia,” terang Dedi.

Menurut dia, API cantrang dan pukat hela atau rawl/pukat harimau di laut Natuna Utara di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna akan menimbulkan konflik sosial dan ekonomi, karena API cantrang dan pukat hela atau trawl/pukat harimau di laut Natuna Utara di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna mengancam hasil tangkapan dan keberlangsungan mata pencarian nelayan lokal.

“Nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menderita dengan keberadaan kapal-kapal ikan dari luar daerah yang berukuran 30 GT keatas izin KKP berjumlah 830 unit dengan berbagai jenis alat tangkap yang tersebar di laut Natuna Utara di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna yang sering melakukan pelanggaran zona tangkap,” tutur Dedi.

Dirinya mengungkapkan, ini akan memicu kecemburuan sosial, dikarenakan nelayan lokal dengan armada dari 1-10 GT menggunakan pancing ulur, sedangkan alat penangkapan ikan cantrang dan pukat hela atau trawl/pukat harimau dengan armada dari 30 GT-150 GT menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.

“Kami meminta PSDKP KKP Republik Indonesia memperkuat pengawasan dan pengamanan di laut Natuna Utara di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna kepada kapal ikan asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dan penertiban pelangaran zona tangkap kapal ikan perikanan dari dalam negeri. Meminta Satwas SDKP Kepulauan Anambas untuk segera menuntas persoalan nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas terkait pelanggaran zonasi jalur tangkap
ikan dan penertiban kapal penangkapan ikan dari luar daerah,” ungkapnya. (Broto/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya