Aksi Damai Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia West Papua di Malang

20 December 2020 17:41
Aksi Damai Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia West Papua di Malang
Mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia West Papua peringati 59 tahun Trikora, berlangsung depan Balaikota Malang Jalan Tugu, Klojen, Kota Malang, Jatim. (Adhitya/Trans89.com)
.

MALANG, TRANS89.COM – Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia West Papua (FRI-WP) dipimpin Robert Alua aksi damai peringati 59 tahun Tiga Komando Rakyat (Trikora), berlangsung depan Balaikota Malang Jalan Tugu, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (19/12/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, Trikora: awal penjajahan Indonesia terhadap bangsa West Papua, tolak Otsus Jilid II. Hentikan segala bentuk diskriminasi di West Papua, hentikan politik adu domba terhadap bangsa West Papua, cabut Omnibus Law, tolak otonomi baru di West Papua, fuck the police, bebaskan seluruh Tapol West Papua tanpa syarat.

Selanjutnya, free West Papua, biarkan kami bebas dan merdeka, tarik organik militer dan non organik di tanah Papua, tutup Freeport, BP, LN, Tangu dan tolak pengembangan Blok Wabu, saya rakyat Indonesia mendukung Papua merdeka, referendum yes, cabut SK DO 4 mahasiswa Unkhair Ternate, hukum Indonesia rasis.

Orasi Robert Alua mengatakan, setelah bangsa Papua mendeklarasikan kemerdekaan sebagai warga negara West Papua melalui manifesto 1 Desember 1961, dimana kemerdekaan itu dinyatakan sah secara de facto and de jure yang disiarkan melalui radio Belanda.

“Namun Soekarno yang menjabat sebagai Presiden pertama Indonesia mengkomandangkan operasi militer Trikora di alun-alun utara Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961, sehingga bangsa Papua menganggap 19 Desember sebagai hari lahirnya kolonialisme primitif di tanah West Papua (Papua Barat),” kata Robert.

Menurut dia, Trikora bertujuan untuk menghancurkan embrio bangsa dan menggabungkan Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia, dan itulah mula-mula malapetaka bagi rakyat West Papua.

“Militer Indonesia hadir di tanah West Papua untuk merampas hak politik bangsa West Papua,” tutur Robert.

Ia menyatakan, pasca Trikora, Belanda yang semestinya bertanggungjawab untuk melakukan dekolonisasi sebagaimana janji sebelumnya malah menandatangani perjanjian New York (New York Aggrement) terkait penyelesaian sengketa wilayah West Nieuw Guinea pada 15 agustus 1962.

“Perjanjian tersebut hanya melibatkan 3 pihak yaitu Indonesia, Belanda dan Amerika sebagai penengah, tidak melibatkan rakyat West Papua, meski terang perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat West Papua,” ujar Robert.

Dirinya mengungkapkan, 59 tahun sudah berlalu sejak aneksasi (penggabungan atau pencaplokan) yang dilakukan Indonesia terhadap bangsa West Papua.

“Setengah abad bukan waktu yang singkat, tapi yang terjadi tetap tak berubah diantaranya kecurangan, manipulasi sejarah, diskriminasi rasialis, genosida perlahan, penjarahan kekayaan alam, distorsi informasi, penangkapan, penculikan, penyiksaan dan pemenjaraan,” ungkap Robert.

Untuk itulah, kata Robert, rakyat Papua terus mulai dari gerakan gerilya, sipil kota, diplomat, mahasiswa dan solidaritas internasional eksis dalam melakukan perlawanan menentang pengurasan sumber daya alam (SDA), genosida, dan penindasan.

“Hal itu yang dilakukan kolonial Indonesia serta imperialisme Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang,” katanya. (Adhitya/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya