KSPI Unjuk Rasa di Silang Monas Barat Daya dan Kantor MK, Minta UU Cipta Kerja Dibatalkan

18 December 2020 02:09
KSPI Unjuk Rasa di Silang Monas Barat Daya dan Kantor MK, Minta UU Cipta Kerja Dibatalkan
KSPI unjuk rasa di Silang Monas Barat Daya Patung Kuda Indosat, depan kantor Sapta Pesona dan kantor MK Jakarta Pusat. (Irvan Akmal/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Puluhan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dipimpin Kahar S Cahyono, Ramidi dan Esy Kuncoro unjuk rasa di Silang Monas Barat Daya Patung Kuda Indosat, depan kantor Sapta Pesona dan kantor Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, buruh Indonesia menuntut #batalkanomnibusLaw, buruh Indonesia menuntut batalkan Omnibus Law naikan UMSK 2021, buruh Indonesia menuntut naikan UMMS.

Orasi Kahar mengatakan, hari ini kita sengaja malakukan aksi di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan uji materi Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2020, tentang cipta kerja.

“Ada dua yang kita ajukan, yaitu uji material dan formil, dalam uji formil KSPI meminta MK untuk membatalkan UU nomor 11 tahun 2020, tentang cipta kerja, karena kita tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan dan pembahasan UU tersebut,” katanya.

Sementara Yudi menyampaikan, negara telah mengeluarkan kebijakan baru yang bertolak belakang dengan arah perjuangan bangsa kita.

“Yang terjadi sampai hari ini, mayoritas bangsa Indonesia hidupnya sengsara dan miskin, sehingga ada saudara kita yang sampai bunuh diri dan bercerai,” papar Yudi.
Menurut dia, buruh yang tadinya punya pekerjaan menjadi menganggur dan di PHK (pemutusa hubungan kerja) sepihak, kebijakan baru tersebut adalah lahirnya UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja atau UU Omnibus Law cipta kerja.

“Oleh karena itu, kita hadir disini untuk menggagalkan UU nomor 11 tahun 2020, karena UU ini adalah bertolak belakang dengan cita-cita bangsa Indonesia,” tutur Yudi.

Sementara Khahar S Cahyono meminta kepada MK untuk memutuskan perkara ini dengan adil.

“Kami juga mengajukan yudisal ke MK dalam bentuk uji formil dan materil. Kami meminta MK membatalkan Omnibus Law UU nomor 11 tahun 2020, tentang cipta kerja,” pintanya. (Irvan/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya