DPRD Gelar Paripurna Pemberhentian Bupati Majene Periode 2016-2021 dan Persetujuan Raperda APBD Tahun 2021

02 December 2020 01:13
DPRD Gelar Paripurna Pemberhentian Bupati Majene Periode 2016-2021 dan Persetujuan Raperda APBD Tahun 2021
Ketua DPRD Majene, Salmawati Jamado pimpin rapat paripurna pemberhentian bupati Majene periode 2016-2021 karena meninggal dunia, dan persetujuan bersama Ranperda APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Majene di ruang rapat paripurna DPRD Jalan Ammara Patowali, Kabupten Majene, Sulbar. (Abner/Trans89.com)
.

MAJENE, TRANS89.COM – Ketua DPRD Majene, Salmawati Jamado pimpin rapat paripurna pemberhentian bupati Majene periode 2016-2021 karena meninggal dunia, dan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Majene.

Hadir di giat tersebut, Penjabatsementara Bupati Majene M Natsir, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Majene Medi Batara Ramba, Kajari Majene Nur Surya, Ketua Pengadilan Agama Mejene Marwan Wahdin, Sekretaris Dewan (Sekwan) Majene Mattalunru, mewakili Kapolres Majene AKP Achmad, Pasilog Kodim 1401 Majene Lettu Inf Alimuddin, berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Jalan Ammara Patowali, Kabupten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (30/11/2020).

Ketua DPRD Majene, Salmawati Jamado menyatakan secara resmi membuka rapat paripurna pemberhentian bupati Majene karena meninggal dunia untuk periode 2016-2021.

“Ketentuan tentang kepala dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang undang (UU) nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU nomor 9 tahun 2015,” ujar Salma.

Menurut dia, berdasarkan UU pemberhentian kepala daerah karena sesuatu hal, maka dengan ini disaksikan para Forkopimda, maka secara resmi diberhentikan secara hormat Fahmi Massiara (almarhum) karena meninggal dunia untuk periode 2016-2021.

“Almarhum Fahmi massiara secara resmi digantikan oleh Wakil Bupati Majene, Lukman untuk periode 2016-2021,” tutur Salma.

Sementara Pjs Bupati Majene, M Natsir, mengatakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 64 tahun 2020, tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021, bahwa persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah tentang APBD Kabupaten Majene paling lambat 30 hari sebelum tahun anggaran berakhir.

“Prinsip penyusunan APBD yang tepat waktu serta sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pada hari ini kita telah sampai kepada persetujuan antara DPRD dan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Majene,” kata Natsir.

Ia menjelaskan, persetujuan bersama tentang Ranperda APBD tahun anggaran 2021, semoga sinegritas ini dapat terjaga untuk agenda berikutnya, dan terima kasih kepada Sekda Majene selaku ketua tim TPAD yang telah mengkoordinir tim SKPD mulai dari pembahasan KUA PPAS sampai dengan APBD.

“Persetujuan ini bukanlah tahap akhir penyusunan APBD, setelah ini akan dilakukan evaluasi dan asistensi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, hasil evaluasi ini akan dilakukan penyempurnaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan tim anggaran pemerintahan daerah (TPAD) yang hasilnya akan dijadikan bahan pembentukan perda APBD Kabupaten Majene tahun 2021,” jelas Nasir. (Abner/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya