Bawaslu Pasangkayu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pembagian Sarung

02 December 2020 21:38
Bawaslu Pasangkayu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pembagian Sarung
Ketua Bawaslu Pasangkayu, Ardi Trisandi didampingi Kordiv Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pasangkayu, Syamsuddin dan Sekretaris Bawaslu Pasangkayu, Sarwan di ruang media center Bawaslu Jalan Muh Hatta, Kabupate Pasangkayu, Sulbar. (Aspar Sapto/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Bawaslu Kabupaten Pasangkayu gelar konfrensi pers terkait penanganan dugaan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Psangkayu tahun 2020 oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Muhammad Saal-Musawir Azis Isham.

Konfrensi pers dipimpin Ketua Bawaslu Pasangkayu, Ardi Trisandi didampingi Kordiv Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pasangkayu, Syamsuddin dan Sekretaris Bawaslu Pasangkayu, Sarwan di ruang media center Bawaslu Jalan Muh Hatta, Kabupate Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (1/11/2020).

Ardi Trisandi mengatakan, kami Bawaslu Pasangkayu satu pekan terakhir ini telah menangani laporan dugaan pelanggaran pemilukada oleh paslon nomor urut 1, dengan membagikan sarung kepada warga.

“Sarung tersebut dibagikan oleh simpatisan paslon nomor urut 1 di wilayah kecamatan Pedongga, Bulutaba, Baras dan kecamatan Duripoku,” kata Ardi.

Menurut dia, laporan itu telah teregistrasi dengan nomor 0129, dan diduga telah melanggar PKPU nomor 11 tahun 2020, tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota.

“Berdasarkan hasil kajian kami terkait pembagian sarung itu, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan,” tutur Ardi.

Ia menjelaskan, hal ini juga kami koordinasikan dengan Sentra Gakkumdu pada saat kami meregistrasi laporan ini.

“Berdasarkan fakta, keterangan saksi, keterangan pihak terlapor dan bukti – bukti yang ada, maka kami sampaikan bahwa laporan terkait pembagian sarung itu tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran pemilihan,” jelas Ardi.

Dirinya menyatakan, sarung yang dibagikan oleh simpatisan paslon nomor urut 1 itu merupakan bagian dari bahan kampanye, dimana dalam ketentuan PKPU nomor 11 tahun 2020, pasal 26 ayat 1 huruf (a) disebutkan, bahwa bahan kampanye yang dapat dicetak sendiri oleh paslon disitu disebutkan pakaian.

“Hasil kajian Bawaslu, bahwa sarung itu adalah bagian dari pakaian dan sarung yang dibagikan ini terdapat logo, nomor urut dan nama pasangan calon,” ujar Ardi.

Ardi mengungkapkan, berdasarkan kajian dan keterangan yang kami peroleh, bahwa harga sarung itu tidak melebihi atau dibawah harga Rp60.000, sehingga kami nyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti atau prosesnya dihentikan.

“Karena dikategorikan sebagai bahan kampanye, pembagian sarung oleh simpatisan paslon, itu bisa dilakukan sebagai wujud sosialisasi ke warga,” ungkap Ardi.

Kata Ardi, apabila ada paslon atau pihak yang merasa dirugikan karena dihalang-halangi saat proses pendistribusian bahan berkampanye serta dihalangi untuk bersosialisasi itu bisa dilaporkan.

“Bahan kampanye seperti sarung dan sejenisnya bisa dicetak oleh paslon, 100% dari jumlah kepala keluarga (KK) di daerah pemilihan,” katanya.

Sementara Syamsuddin menyampaikan, PKPU nomor 11 tahun 2020, pasal 1 ayat 23 disebutkan bahwa bahan kampanye itu semua benda atau bentuk lain memuat visi-misi, program paslon, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye dengan tujuan untuk mengajak orang memilih paslon tertentu, baik yang difasilitasi oleh KPU maupun dibiayai sendiri oleh paslon.

“Pasal 26 ayat 1 huruf (a), pakaian disitu disebutkan dapat dicetak oleh paslon. Nah, berkaitan dengan sarung, kami mengambil kesimpulan itu dikategorikan sebagai bahan kampanye,” paparnya. (Par/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya