Paripurna Persetujuan Ranperda APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021

01 December 2020 16:15
Paripurna Persetujuan Ranperda APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021
DPRD Kabupaten Pasangkayu gelar rapat paripurna persetujuan bersama terkait Ranperda tentang APBD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021, berlangsung gedung paripurna DPRD Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Ocha Cz/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – DPRD Kabupaten Pasangkayu gelar rapat paripurna persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pasangkayu terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pasangkayu tahun 2021.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Pasangkayu, Alwiaty didampingi Wakil Ketua DPRD Arwi dan dihadiri Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, Kapolres Pasangkayu AKBP Leo H Siagian, Kasdim 1427 Pasangkayu Mayor Inf Andi Ismail, Kasi Datun Kajari Pasangkayu Jul Indra Nasution berlangsung gedung paripurna DPRD Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (30/11/2020) malam.

Ketua DPRD Pasangkayu, Alwiaty mengatakan, ucapkan salam hormat kepara hadirin, kam informasikan saat in dari catatan Serketariat DPRD, bahwa anggota DPRD yang mewakili semua unsur fraksi telah menandatangani daftar hadir, maka dengan jumlah yang hadir sudah kourum.

“Oleh karena itu, rapat paripurna persetujuan bersama antara DPRD Pemda Kabupaten Pasangkayu terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Pasangkayu tahun anggaran 2021, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ucap Alwiaty.

Ia menyatakan, Ranperda APBD ini telah memenuh syarat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan peraturan pemerintah PP tahun 2010 tentang pengelolaan keuangan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 104 ayat 1.

“Kepala daerah wajib mengajukan RAPBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari dan sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir,” ujar Alwiaty.

Menurut dia, untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD, pada pasal 19 ayat 3 dinyatakan bahwa pembahasan Ranperda APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

“Alhamdulillah, tepat 30 November 2020, APBD secara maraton dirampungkan untuk pembahasan Perda tentang APBD tahun anggaran 2021, selanjutnya dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dan bupati melalui rapat paripurna,” tutur Alwiaty.

Sementara sambutan Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa, menyampaikan salam hormat kepara hadirin dan kita masih diberi kesempatan untuk bersama bertemu ditempat ini dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasangkayu dengan agenda persetujuan bersama Ranperda tentang APBD Kabupaten Pasangkayu tahun anggaran 2021.

“Agenda yang saat ini sedang kita laksanakan sejalan dengan pasal 106 ayat (1) PP nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama,” papar Agus.

Ia menjelaskan, APBD tahun Anggaran 2021 merupakan rencana keuangan tahunan Kabupaten Pasangkayu yang terdiri satu kesatuan berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

“Adapun klasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi daerah, secara garis besar APBD tahun anggaran 2021 dapat digambarkan, pendapatan daerah Rp794.396.171.936,” jelas Agus.

Dirinya menyebutkan, peraturan bupati (Perbup) tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

“Oleh karena itu, diharapkan kepada pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan Ranperda tentang APBD sesuai dengan berita acara persetujuan yang ditandatangani hari ini,” sebut Agus.

Dilanjutkan pandangan DPRD Pasangkayu diwakili anggota DPRD, Saipuddin Andi Baso menyampaikan hasil pembahasan Ranperda terkait Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah dinyatakan, bahwa merupakan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang berfungsi dalam rangka pengawasan yang dijalankan.

“Oleh karena itu, kepala daerah dalam pemerintahan sejalan peraturan pemerintah tentang pedoman penyusunan peraturan tentang pengelola keuangan,” paparnya.

Lanjut Saifuddin, APBD ini telah memenuhi ketentuan tersebut yang diawali dengan rapat paripurna DPRD penyerahan Ranperda APBD tahun 2020 pada 19 Oktober 2020, selanjutnya dilakukan rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD pada tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Permendagri nomor 46 tahun 2020.

“Dalam rangka pengawasan yang dijalankan DPRD, kepala daerah dalam pemerintahan sejalan peraturan pemerintah tentang pedoman penyusunan peraturan tentang
pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Pasangkayu,” sambungnya.

Selanjutnya pendatanganan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2021 oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu Alwiaty, Ketua DPRD Arwi dan anggota DPRD lainnya serta Bupati Pasangkayu, dilanjutkan penyerahan Ranperda. (Ocha/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya