FGPBR Kota Maba Aksi di Kantor Bupati Halmahera Timur Terkain Ganti Rugi Lahan Warga

01 December 2020 16:11
FGPBR Kota Maba Aksi di Kantor Bupati Halmahera Timur Terkain Ganti Rugi Lahan Warga
FGPBR Kota Maba unjuk rasa terkait pembayaran lahan masyarakat yang telah digusur oleh Pemda Haltim, berlangsung di halaman kantor bupati di Desa Soagimalaha, Kecamata Kota Maba, Kabupaten Haltim, Malut. (Aripin/Trans89.com)
.

HALMAHERA TIMUR, TRANS89.COM – Sejumlah massa dari Front Gerakan Pemuda Bersama Rakyat (FGPBR) Kota Maba unjuk rasa terkait pembayaran lahan masyarakat yang telah digusur oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).

Aksi FGPBR Kota Maba dipimpin Ilham Rajak berlangsung di halaman kantor bupati di Desa Soagimalaha, Kecamata Kota Maba, Kabupaten Haltim, Maluku Utara (Malut), Senin (30/11/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, 19 M 2019 posisi? 15M 2020 posisi? Torang cuma mau tuntut torang pe hak, DPR ada keadilan pa ngoni? Jangan rampas torang pe hak. Penggusuran sepihak adalah pembodohan terhadap masyarakat. Anggaran ganti rugi lahan masyarakat dari 2019 sampai 2020 pergi kemana.

Pernyataan sikap massa aksi, Ilham Rajak meminta segera ganti rugi yang layak lahan masyarakat dan merevisi surat keputusan (SK) bupati tentang penetapan harga dasar tanah dan tanaman sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan tertanggal 14 September 2020.

“Segera ganti rugi tanah dan tanaman masyarakat korban salah gusur. Segera selesaikan lahan masyarkat yang digusur sejak tahun 2017 hingga 2019 dan berikan ganti rugi yang layak kepada pemilik lahan,” pinta Ilham.

Ia juga meminta untuk segera berikan bukti bukti pembayaran berupa berita acara pembayaran (BAP) dan Kwitansi pembayaran kepada pemilik lahan yang akan dan sudah dibayarkan.

“Sitem pemerintahan yang baik akan melahirkan tatanan ekonomi, sosial dan politik yang baik pula. sistem yang buruk melahirkan tatanan sosial, ekonomi dan politik yang buruk juga,” terang Ilham.

Menurut dia, penggusuran lahan (tanah) masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Haltimr melalui Dinas Pertanahan sampai hari ini belum mendapatkan kejelasan terkait pemenuhan hak bagi pemilik lahan penggusuran yang mengatas namakan pembangunan umum.

“ini telah mengalih fungsi lahan perkebunan masyarakat menjadi bangunan beton aspal dan jembatan, itu justru terus mengalienasi masyarakat dari sumber kehidupan fundamental sebagai alat poduksi mandiri,” tutur Ilham.

Ia menjelaskan, penggusuran dengan dalih pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang (UU) nomor 12 tahun 2012, yang mecakupi perencanaan sosialisasi, konsultasi hingga pembangunan tersebut hanya menjadi potret buram belaka dan meninggalkan perintahnya.

“Faktanya, penggusuran lahan milik masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah mulai sejak tahun 2017 hingga 2020 jauh dari perintah konstitusi, belum lagi pada level praktik pemerintah justru meninggalkan proses-proses pembangunan tersebut,” jelas Ilham.

Dirinya menyatakan, data yang dihimpun oleh FGPBR kurang lebih hampir 100 sekian masyarakat pemilik lahan yang kehilangan tanah perkebunan, dan sampai saat ini tidak dipenuhi hak-haknya sebagai pemilk lahan.

“Perjuangan masyarakat Maba Sangaji Wailukum Soagimalaha dan Tewil yang tergabung dalam FGPBR, dalam perjuangan-perjuangannya terus mengalami jalan buntu akibat tidak adanya etikat baik dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut,” ujar Ilham.

Ilham mengungkapkan, dalam nota kesepakatan yang di hasilkan dalam duduk bersama antara FGPBR, Dinas Pertanahan, Dinas Keuangan, pemerintah dan DPRD pada 14 september, akan di selesai pada akhir bulan September dengan total anggaran sebesar Rp2 miliar sekian yang dikonsentrasikan lahan-lahan dalam Kota Maba, sisanya Rp4 miliar pada Oktober minggu pertama untuk lahan-lahan di luar Kota Maba.

“Padahal kalau dilihat dalam pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dibahas dan disahkan pada 20 November 2019, total anggaran untuk Dinas Pertanahan dalam program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah terkait pemberian ganti kerugian atas tanah untuk infrastruktur Rp15.150.000.000,” ungkapnya.

Selain itu kata Ilham, pemenuhan hak terkait ganti rugi, pemerintah dan DPRD juga berjanji akan merevisi SK bupati nomor 188.45/593.82-30/2012, tentang penetapan harga dasar tanah dan tanaman pada bulan November untuk di masukan dalam pembahasan rencana APBD tahun 20219.

“Beberapa pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemilik lahan ada hal-hal yang sengaja di tutup-tutupi terkait transparansi pembayaran,” katanya.

Pasalnya, masih Ilham, setiap pembayaran lahan tidak disertai dengan bukti-bukti administrasi terkait lahan mereka yakni BAP kwitansi pembayaran, karena masyarakat hanya dimintai tandatangan dan disertai penyerahan uang lahan mereka.

“Lahan-lahan masyarakat yang di gusur oleh pemerintah pada tahun 2017, 2018 dan 2019, belum juga mendapatkan ganti rugi hingga tertunda sampai sekarang,” terang Ilham.

Ia juga menyebutkan, dalam rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, uraian rincian laporan realisasi dari dinas pertanahan terkait pemberian ganti kerugian atas tanah untuk infarstrukur pemerintah daerah sebanyak Rp21.020.000.000, dengan realisasi sebanyak Rp19.786.571.600.

“Belum lagi soal lahan masyarakat Tewil sejauh hampir 500 meter yang digusur tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan dibiarkan terbengkalai tanpa pertanggungjawaban oleh pemerintah dengan alasan salah gusur, lantas pertanyaanya siapa yang akan bertanggungjawab atas kerugian masyarakat akibat semua ketelodaran ini,” sebut Ilham,

Masaa aksi ditemui Penjabatsementara (Pjs) Sekda Kabupaten Haltim, Thamrin Bahara dan Kepala Dinas (Kadis) Pertanahan dan Lingkungan Hidup (LH) Haltim, Harjon.

Thamrin Bahara menyampaikan, Pemda Kabupaten Haltim akan membenahi sistem administrasi seperti tuntutan adik-adik sekalian.

“Untuk pembayaran, saya sudah memerintahkan kepada Kadis Keuangan dan Kadis Pertanahan agar paling lambat minggu kedua bulan Desember sudah terselesaikan,” papar Thamrin.

Menurutnya, kendala pembayaran lahan masyarakat terjadi karena adanya berkas administrasi yang belum lengkap dari masyarakat.

“Hal ini justru akan menghambat proses pembayaran ganti rugi lahan,” tutur Ilham.

Kadis Pertanahan dan LH, Harjon menyatakan, sesuai dengan kesepakatan kita saat pertemuan di kantor DPRD dengan Ketua DPRD Haltim, pembayaran ganti rugi lahan paling lambat bulan Desember 2020.

“Saat ini yang masih tersisa yaitu lahan yang masih terdapat masalah tumpang tindih dan salin klaim antara pemilik,” ujar Harjon.

Lanjut Harjon, pemerintah dalam hal ini mengambil langkah untuk lahan yang masih dalam sengketa, agar diselesaikan di tingkat desa.

“Sehingga saat tiba pembayaran Dinas Pertanahan tidak terbebani lagi dengan penyelesaian sengketa yang seharusnya telah selesai di tingkat pemerintah desa,” sambungnya. (Aripin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya