Pemda Wakatobi Berencana Lakukan Pinjaman Dana Pembangunan Sekitar Rp200 Miliar, BOM KEPTON Unjuk Rasa

29 November 2020 02:39
Pemda Wakatobi Berencana Lakukan Pinjaman Dana Pembangunan Sekitar Rp200 Miliar, BOM KEPTON Unjuk Rasa
BOM KEPTON unjuk rasa meminta klarifikasi terkait penandatanganan Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi terkait rencana peminjaman Rp200 miliar ke BPD Sultra oleh Pemda Wakatobi, berlangsung di kantor DPRD Jalan Poros Wungka Barakati Desa Wungka, Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sultra. (Rony Wijaya/Trans89.com)
.

WAKATOBI, TRANS89.COM – Sejumlah massa dari Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton (BOM-KEPTON) unjuk rasa meminta klarifikasi terkait penandatanganan Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dalam rencana peminjaman Rp200 miliar ke BPD Sultra oleh Pemda Wakatobi.

Aksi dipimpin Muh Roziq Arifin berlangsung di kantor DPRD Jalan Poros Wungka Barakati Desa Wungka, Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (28/11/2020).

Orasi Muh Roziq Arifin meminta dengan tegas kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Wakatobi untuk mengklarifikasi penandatanganan yang dilakukan Ketua DPRD Wakatobi terkait peminjaman dana sekitar Rp200 miliar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi.

“Kami meminta Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi untuk menemui kami, dan menjelaskan terkait rencana peminjamam dan Pemda Wakatobi,” pinta Roziq.

Ia mendukung penuh keputusan pemerintah yang mendukung kepentingan masyarakat, namun kini masyarakat Wakatobi akan dihadapkan dengan utang yang jumlahnya hingga ratusan miliaran rupiah atas rencana pinjaman Pemda Wakatobi melalui BPD Sultra.

“Tentunya hal itu kami anggap hal ini pemerintah sangat menjajah masyarakat Wakatobi. Perbuatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan peraturan pememrintah (PP) nomor 56 tahun 2018, tentang pinjaman daerah yaitu tidak memperbolehkan pimpinan daerah lakukan peminjaman diakhir masa jabatannya,” urai Roziq.

Dirinya mempertanyakan dasar hukum Penjabatsementara (Pjs) Bupati Wakatobi untuk lakukan peminjaman Rp200 miliar dari Bank BPD Sultra.

“Seluruh peminjaman harus melalui kajian dan sesuai prosedur. Kami meminta DPRD Wakatobi untuk membatalkan dan menghentikan seluruh proses rencana pinjaman tersebut,” tegas Roziq.

Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, Laode Hamirudin didampingi Kapolres Wakatobi AKBP Suharman Sanusi dan para anggota DPRD Wakatobi menerima massa aksi.

Laode Hamirudin menjelaskan, peminjaman tersebut masuk pada PP nomor 56 tahun 2018, yaitu bupati dan wakli bupati terpilih boleh melakukan peminjaman serta akan dibayarkan ditahun ke lima.

“Dokumen yamg dipegang saudara-saudara adalah nota kesepakatan pada rapat paripurna, dan itu bukan pinjaman,” jelas Laode.

Laode mengungkapkan, pinjaman ini bisa dilakukan apabila disetujui oleh bupati terpilih, olehnya itu walaupun sudah ditandatangani oleh DPRD tapi tidak disetujui oleh bupati terpilih, maka pinjaman tersebut tidak bisa dilakukan.

“Adapun alokasi pinjaman Rp200 miliar, dengan rincian pembangunan kantor bupati Rp62 miliar, jalan bypass Rp50 miliar, sarana olahraga Rp50 miliar, jalan pulau Binongko Rp10 miliar, jalan pulau Kaledupa Rp15 miliar, jalan pulau Tomia Rp5 miliar, jalan kompleks kantor bupati Rp8 miliar. Anggaran pembangunan infrastruktur untuk pulau Kaledupa, Tomia, Binongko tetap ada anggarannya,” ungkapnya. (Rony/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya