FPPS Seram Bagian Timur Aksi di Pendopo Bupati dan Kantor DPRD, Ini Tuntutannya

29 November 2020 02:09
FPPS Seram Bagian Timur Aksi di Pendopo Bupati dan Kantor DPRD, Ini Tuntutannya
Front Pemuda Peduli Demokrasi Seram Bagian Timur unjuk rasa depan pendopo bupati dan kantor DPRD Kabupaten SBT, Maluku. (Arthur GJ/Trans89.com)
.

SERAM BARAT TIMUR, TRANS89.COM – Front Pemuda Peduli Demokrasi (FPPD) Seram Bagian Timur (SBT) dipimpin Sahaka Rumau unjuk rasa depan pendopo bupati dan kantor DPRD Kabupaten SBT, Maluku, Jumat (27/11/2020).

Orasi Sahaka Rumau, meminta kepada penjabatsemnetara (Pjs) bupati SBT untuk segera menganulir surat keputusan (SK) pelaksanatugas (Plt) para kepala desa (Kades) yang tidak melalui rekomendasi camat sebagai salah satu syarat yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan dan peraturan daerah (Perda).

“Kami meminta pejabat bupati segera mengaktifkan kembali 6 enam Plt Kades sesuai kesimpulan dari pada telaah bagian hukum yang mengantarkan SK pembatalan yang dikeluarkan oleh pejabat bupati, karena dianggap catat hukum, serta mengingatkan kepada pejabat bupati untuk tidak salah menafsirkan balasan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)” pinta Sahaka.

Ia mengutuk keras penjabat bupati atas rencana pergantian Plt Kades, karena kebijakan tersebut tidak substansial dan tidak prinsipil, serta menyalahi ketentuan perundang-undangan, sehingga memicu kegaduhan di tengah kehidupan masyarakat SBT menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kami menduga jikalau penjabat bupatiSBT, Hadi Sulaiman tidak netral dalam menjalankan tugasnya,” tegas Sahaka.

Pjs Bupati SBT, Hadi Sulaiman didampingi Inspektorat SBT, Nazarudin Tianotak dan Asisten 1 SBT, Ai Wokanubun menemui perwakilan 6 orang massa aksi.

Pernyataan sikap FPPD SBT akan dibacakan Ikbal Wattimena, namun sebelum membacakan pernyataan sikap, Ikbal menyatakan kepada pjs bupati BST yang sungguh tidak kami hormati, dan bersamaan dengan pernyataan itu, pjs bupati SBT langsung menyampaikan bahwa kalian tidak hormati kami, sehingga Pjs Bupati BST kembali ke pandopo meninggalkan perwakilan massa aksi.

Selanjutnya pembacaan pernyataan sikap FPPD SBT, Ikbal Wattimena mengingatkan kepada penjabat bupati SBT agar dapat menjamin ketentraman dan stabilitas birokrasi menjelang pilkada 2020 dengan tidak membuat keputusan-keputusan yang inkonstitusional, dan penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi terhadap stabilitas keamanan di Kabupaten SBT.

“Kami meminta kepada penjabat bupati untuk segera menganulir SK Plt Kades yang tidak melalui rekomendasi camat sebagai salah satu syarat yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang (UU) dan Perda,” ujar Ikbal.

Dirinya meminta penjabat Bupati segera mengaktifkan kemball 6 Plt Kades sesuai hasil telaah Bagian Hukum yang menyatakan SK pembatalan yang dlkeluarkan oleh penjabat bupati dlanggap cacat hukum dan mengingatkan pula kepada penjabat bupati untuk tidak salah menafsirkan surat balasan Kemendagri.

“Kami mengutuk keras penjabat bupati atas rencana pergantian Plt Kades, karena kebijakan tersebut tidak substansial, tidak prinsipil, dan menyalahi ketentuan UU, agar tidak ada kegaduhan ditengah kehidupan masyarakat SBT menjelang pilkada,” terang Ikbal.

Menurut dia, jika hari ini tidak diindahkan, maka penjabat bupati tidak netral menjalankan tugasnya, dan kami akan datang dengan ribuan massa untuk meminta pertangungjawaban penjabat Bupati melalui tindakan hingga masalah ini terselesaikan.

“Pernyataan-pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti,” tutur Ikbal.

Kemudian massa aksi menuju kantor DPRD Kabupaten SBT untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan, Sahaka mengatakan, kami menuntut anggota DPRD agar segera menekan pjs bupati SBT untuk membatalkan semua kebijakan yang bertentanagan dengan UU yang meresahkan masyarakat Kabupaten SBT.

“Mekanisme pengangkatan Plt Kades oleh bupati sudah diatur ketentuannya dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014, tentang peraturan UU nomor 6 tahun 2014, tentang desa pada Pasal 40 ayat (3) yang mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kades, tapi bukan membatalkan SK bupati defenitif,” kata Shaka.

Lanjut Sahaka, pjs bupati SBT jangan memaksa kehendaknya untuk pengapsahan birokrasi dalam kurun waktu 10 hari masa baktinya selesai, jangan sampai ada indikasi politik didalamnya, untuk itu selaku pemuda peduli demokrasi yang tentunya sangat berharap bahwa dalam momentum ini jangan lagi ada kegaduhan di Kabupaten SBT.

“Beberapa SK yang dibatalkan dan diterbitkan SK yang baru lagi, semestinya Pjs dan Sekda BST harus menjaga kodisi ini biar aman, dan jangan membuat kita masyarakat berkelahi hanya karena politik dengan pembatalkan dan menerbitkan SK tanpa melalui camat,” sambungnya. (Arthur/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya