Wagub Sulbar Ikuti Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Virtual Dibuka Langsung Presiden Jokowi
MAMUJU, TRANS89.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Barat (Sulbar), Enny Anggraeny Anwar ikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) pengadaan barang/jasa pemerintah melalui virtual (online) yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di ruang oval lantai III kantor gubernur Sulbar Jalan Abdul Malik Pattan Endeng, Kabupaten Mamuju, Rabu (18/11/2020).
Presiden Jokowi menyampaikan, belanja pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi, namun berdasarkan laporan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto hingga hari ini masih ada pengadaan untuk proses konstruksi.
“Ini konstruksi loh ya. Masih dalam proses itu Rp40 triliun. Lha terus ngerjainnya kapan, pengerjaannya kapan, tinggal sebulan. Ingat, tanggal 22 kita tutup, masuk ke libur panjang akhir tahun,” papar Presiden Jokowi langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar).
Ia menegaskan, sudah saatnya melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa.
“Jadi harus memiliki bukan hanya sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan dan akuntabel, tapi juga meningkatkan value for money (nilai uang) dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat atau masyarakat.
“Karena itu, LKPP harus melakukan banyak terobosan dan berani melakukan banyak terobosan,” tegas Jokowi melalui siaran pers Dinas Kominfo Sulbar.
Menurut dia, terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern, bangun sistem pengadaan yang real time (tepat waktu) melakukan transformasi ke arah 100% e-procurement.
“Manfaatkan teknologi untuk peningkatan kapasitas pengolahan data pengadaan, agar lebih cepat,” tutur Jokowi.
Dirinya juga menekankan, dengan bantuan teknologi terkini, sehingga bisa memonitor secara langsung nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
“Apa lagi dalam kondisi pandemi seperti ini, sangat penting sekali pengadaan dipercepat. Mempercepat alarm peringatan perlu diberikan, karena banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama,” tegas Jokowi.
Lanjut Jokowi, bahkan dalam situasi krisis seperti ini dalam kondisi yang darurat seperti masih bekerja dengan channel (saluran/jalur) yang ordinary (biasa), ini biasa-biasa saja, normal-normal saja, belum ganti channel yang extraordinary (luar biasa).
“Jadi harus mengubah standar operasional prosedur-nya (SOP) dari normal ke shortcut (jalan pintas) yang penuh dengan terobosan, akibatnya realisasi belanja yang sudah dianggarkan terlambat,” sambungnya. (Adhy/Nis)
