Pembangunan Pemukiman Berlian Residens Diduga Langgar RT-RW, POLICY Geruduk Kantor Bupati dan DPRD Polman

18 November 2020 01:16
Pembangunan Pemukiman Berlian Residens Diduga Langgar RT-RW, POLICY Geruduk Kantor Bupati dan DPRD Polman
POLICY kembali unjuk rasa terkait adanya pembangunan pemukiman di area Kelurahan Madatte yakni Berlian Residens, berlangsung depan kantor Bupati Jalan Manunggal dan kantor DPRD Jalan Andi Depu, Kabupaten Polman, Sulbar. (Aaron/Trans89.com)
.

POLEWALI MANDAR, TRANS89.COM – Puluhan massa dari Polewali Mandar Public Transparancy (POLICY) kembali unjuk rasa terkait adanya pembangunan pemukiman di area Kelurahan Madatte yakni Berlian Residens diduga tidak memenuhi syarat ketentuan perundang- undangan atau tidak layak untuk dibangun.

Aksi lanjutan tersebut dipimpin Aco Andi Salamin depan kantor Bupati Jalan Manunggal dan kantor DPRD Jalan Andi Depu, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (17/11/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, sikapi setiap pelanggar beri sanksi.

Orasi Aco Andi Salamin, mengatakan kami akan melakukan upaya hukum apabila pembangunan BTN Berlian Residens terus dilanjutkan pembangunannya.

“Kami harap pemerintah daerah (Pemda) yang ada didalam (kantor bupati) untuk menerima mengadakan audiensi. Pemda tempat kita mengadu, tidak ada satupun pejabat yang hadir,” kata Aco.

Menurut dia, Bupati Polman dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah melakukan perkosaan Undang-undang (UU) tentang renncana tata ruang dan rencana wilayah (RT-RW).

“Mereka (pemda) sendiri yang membuat itu, dia sendiri yang melanggar. Kalau memang BTN Berlian Residens ada izinnya kenapa tidak ada RT-RW,” tutur Aco.

Massa aksi kemudian menuju kantor DPRD Polman, Aco Andi Salamin menyatakan, anggota DPRD tidak hadir karena menurut keterangan dari staf DPRD, bahwa mereka saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polres Polman oleh KPK RI.

“Kepada anggota DPRD yang ada didalam untuk keluar menemui kami. Kami ingin minta penjelasan dari DPRD Kabupaten Polman terkait pembangunan BTN Berlian Residens,” ujar Aco.

Aco membacakan tuntutan, mengeluarkan surat pembatalan izin BTN Berlian Residens atau membongkar bangunan untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). Dan meminta Bupati Polman unuk mencopot Kepala Dinans (Kadis) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang tidak paham fungsinya.

“Kami meminta DPRD Kabupaten Polman dalam hal ini Komisi III untuk melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dalam jalannya pemerintahan daerah, yakni memanggil OPD teknis serta pengembang Berlian Residens untuk mempertanyakan mengapa sampai detik ini tidak mematuhi UU,” demikian Aco. (Aaron/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya