Oknum Anggota DPRD Majene Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, APP Majene Geruduk Kantor DPRD

13 November 2020 01:40
Oknum Anggota DPRD Majene Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, APP Majene Geruduk Kantor DPRD
APP Majene unjuk rasa di monumen perjuangan depan pusat pertokoan dan kantor DPRD Kabupaten Majene, Sulbar. (Ibrahim/Trans89.com)
.

MAJENE, TRANS89.COM – Aliansi Penggerak Perempuan (APP) Majene dipimpin Hamratul Imamah unjuk rasa di monumen perjuangan depan pusat pertokoan dan kantor DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (12/11/2020).

Massa berkumpul di Sekretariat HMI MPO Majene kemudian bergerak menuju titik aksi di monumen perjuangan depan pusat pertokoan Majene.

Sementara Aliansi Pergerakan Perempuan Majene merupakan gabungan beberapa organisasi dari HMI, PMII, GMNI, SEMUT, IMM, LMND, GMKI dan SPP, atas dugaan korban pelecehan seksual anggota panwascam Sendana.

Orasi Hamratul Imamah mengatakan, di Indonesia setiap dua jam terdapat tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, dimana catatan Komnas Perempuan menunjukan kekerasan seksual di tahun 2019 tercatat sebanyak 431,471 kasus.

“Bahkan laporan secara langsung ke Komnas Perempuan mencapai 1.419 laporan dan tidak jarang kasus hanya di selesaikan di meja perdamaian,” kata Hamratul.

Menurut dia, hingga saat ini hak-hak korban kekerasan seksual belum terlindungi terutama hak fasilitas perlindungan atas keadilan dan pemulihan.

“Tindakan kejahatan seksual yang dikenal baru ini terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota Komisi III DPRD Majene Fraksi PSI berinisal R terhadap salah satu anggota Panwascam Sendana berinisial JM (31),” tutur Hamratul.

Massa aksi kemudian menuju kantor DPRD Kabupaten Majene, dan massa aksi diterima Ketua DPRD Majene Salmawati Djamado, menyampaikan sebelumnya kami meminta maaf dikarenakan anggota DPRD Kabupatden Majene saat ini tidak ada di tempat dikarenakan ada kegiatan.

“Kami persilahkan kepada adik-adik sekalian untuk menyampaikan aspirasi di ruangan ini. Dan meminta waktu agar bisa mengumpulkan para anggota DPRD Majene untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dikarenakan saat ini para anggota DPRD tidak berada di tempat,” papar Salma.

Menurut dia, terkait dengan indikasi pelecehan seksual yang dilakukan oknum anggota DPRD Majene kami akan memanggil yang bersangkutan.

“Yang bersangkutan akan kami panggilm dan segera membuat pernyataan permohonan maaf,” tutur Salma.

Tanggapan Hamratul menuntut agar DPRD Majene untuk ikut mendukung pengesahan RUU PKS. Dan ada pelecehan seksual (verbal) yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Majene terhadap Panwascam Sendana, Kabupaten Majene.

“Kami menuntut kepada Ketua DPRD Majene agar meminta pelaku untuk membuat pernyataan permohonan maaf kepada korban dan seluruh masyarakat Majene. Kami juga menuntut pihak kepolisian agar memproses secara hukum oknum anggota DPRD Majene yang melakukan pelecehan seksual dan mendesak ketua DPRD Majene agar memberikan sanksi,” tegas Hamratul. (Ibra/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya