GMNI Ternate Peringati Hari Pahlawan Minta Omnibus Law Dicabut

11 November 2020 15:31
GMNI Ternate Peringati Hari Pahlawan Minta Omnibus Law Dicabut
GMNI Ternate peringati Hari Pahlawan dan meminta cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja berlangsung depan RRI dan kantor Walikota Ternate, Malut. (Aripin/Trans89.com)
.

TERNATE, TRANS89.COM – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ternate dipimpin Hayatullah K peringati Hari Pahlawan dan meminta cabut Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja berlangsung depan RRI dan kantor Walikota Ternate, Maluku Utara (Malut), Selasa (10/11/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan pamflet bertuliskan, sahkan RUU PKS, menuntut Pemkot Ternate mendorong pencabutan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menuntut Pemkot Ternate dari keberpihakan tenaga kerja di Kota Ternate, menuntut Pemerintah Kota Ternate menindak badan usaha nakal di Kota Ternate.

Massa juga membagikan selebaran dan dibacakan Hayatullah K, menyampaikan hadirnya UU Cipta Kerja sehingga hal ini menjadi persoalan yang dinilai darurat, sebab UU cipta Kerja adalah UU yang sangat dinilai akan menindas kehidupan rakyat khususnya tenaga kerja.

“Karena pertanyaannya bagi rakyat Indonesia saat ini apakah RUU Cipta Keria merupakan sebuah konstruksi hukum yang rasional, bagaiamana nilai rasionalitas dan jaminan kedepannya?” tanya Hayatullah.

Ia menyebutkan, jika dicermati substansi UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari 11 kluster pembahasan dan 1.200 pasal yang coba menyederhanakan dan mengsingkronkan 79 UU yang berlaku hanya bertujuan untuk mempermudah izin investasi, penghapusan pesangon, dan tidak menjamin hak-hak perempuan seperti cuti haid dan hamil, kemudahan PHK, sistem kerja yang tidak tetap dan pemberian upah per jam yang tidak sesuai hak pekerja.

“Disisi lain, UU Cipta Kerja juga akan merusak lingkungan yang tentunya akan menjadi dampak besar bagi daerah yang kemudian itu wilayahnya berdekatan dengan perusahaan preindustrian seperti di wilayah Malut,” sebut Hayatullah.

Menurut dia, model hukum yang rasional, demokratis dan partisipatoris adalah model hukum yang mengabdi pada pencapaian keadilan subtantif. Pembuatan hukum apapun termasuk UU Cipta Kerja harus mengabdi pada tujuan ini, namun nampaknya secara formil (prosedural) terdapat proses yang sengaja diabaikan.

“Akan tetapi minimnya ketiadaan partisipasi publik yang meluas dan tidak adanya transparansi, padahal tujuan utama negara hukum secara formil adalah pembuatan hukum (UU) harus mendapat persetujuan rakyat. Ini sekali lagi proses yang terlewatkan dalam hiruk pikuk pembentukan UU Cipta Kerja ini,” tutur Hayatullah.

Dirinya menjelaskan, pengkajian kami ada beberapa pasal yang dinilai merugikan buruh atau pekerja, yaitu pasal 88 B dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil.

“Selain itu, penghapusan pasal 91 UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, berbunyi pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Hayatullah.

Hayatullah mengemukakan, menghapus pasal 91 UU Ketenagakerjaan adalah keteledoran yang akan berujung pada kurangnya kepatuhan setiap badan usaha terhadap pembayaran upah minimum, apalagi selama ini pemerintah pusat hingga daerah termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dinilai gagal untuk menegakan pasal-pasal untuk menjamin hak-hak tenaga kerja seperti BPJS, pasangon, THR, dan pembayaran upah dibawah standar upah minimum oleh setiap badan usaha di Kota Ternate sesuai perintah UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Dari beberapa poin pasal di atas kiranya menjadi hal yang sangat urgen untuk disikapi, bahwa UU Cipta Kerja ini menurut hemat kami harus benar-benar di cabut oleh pemerintah saat ini, karena dianggap sangat merugikan rakyat khususnya tenaga kerja,” demikian Hayatullah. (Aripin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya