Buruh di Tabalong Kembali Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di Kantor DPRD

10 November 2020 00:17
Buruh di Tabalong Kembali Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di Kantor DPRD
Ratusan massa FSP-KEP Tabalong unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja berlangsung di kantor DPRD Jalan Jenderal Ahamd Yani, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalsel. (Ari Bagas Yusuf/Trans89.com)
.

TABALONG, TRANS89 COM – Ratusan massa dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP-KEP) Tabalong unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Massa aksi dipimpin Syahrul, Maradoni, Rahmat Barito, Lukman Hakim dan Suhardi berlangsung di kantor DPRD Jalan Jenderal Ahamd Yani, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (9/11/2020)..

Massa aksi membawa spanduk dan pamflet bertuliskan, Dewan Pimpinan Cabang FSP KEP Kabupaten Tabalong meminta cabut Omnibus Law Cipta Kerja dengan menerbitkan Perppu, keluarkan klsater ketenagakerjaan dari Omnibus Law Cipta Kerja, pekerja buruh bersatu tidak dapat dipisahkan, diam ditindas atau bangkit melawan.

Massa aksi berkumpul depan kantor Bupati Tabalong di Taman Giat Tanjung untuk lakukan apel pengecekan dan pembagian pita warna merah serta pemasangan bendera, spanduk dan pamflet.

Massa kemudian bergerak dari titik kumpul di Taman Giat Tanjung menuju kantor DPRD Tabalong dengan menggunakan 2 dan 4. Setibanya di kantor DPRD Tabalong, massa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan lagu Mars FSP KEP.

Dealapan perwakilan massa diterima Ketua DPRD Tabalong Mustafa, dan penyampaian Syahrul mengatakan, buruh jelas menolak Omnibus Law Ketenagakerjaan dan segera cabut dan batalkan.

“Omnibus Law tidak ada keberpihakan kepada buruh atau pekerja. Segera merevisi Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menakr) nomor M/11/HK.04/X/2020, tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19. Berharap pemerintah daerah menaikkan upah minimum di Tabalong,” kata Syahrul.

Tanggapan Ketua DPRD Tabalong, Mustafa menyatakan DPRD Tabalong akan memfasiltasi tuntutan para pengunjuk rasa untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

“Hasil pertemuan akan dibawa untuk dibahas dengan pihak Dians Tenagakerja (Disnaker) Kabupaten Tabalong,” ujar Mustafa. (Ari/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya