FSPMI Cirebon Raya Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja dan Kenaikan UMK

03 November 2020 17:25
FSPMI Cirebon Raya Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja dan Kenaikan UMK
Ratusan massa dari FSPMI Cirebon Raya dalam rangka menuntut pencabutan UU Cipta Kerja dan naikan UMK tahun 2021, belangsung depan kantor DPRD Jalan Siliwangi Kota Cirebon, Jabar. (Dani Setiawan/Trans89.com)
.

CIREBON, TRANS89.COM – Ratusan massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya dalam rangka menuntut pencabutan Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan naikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021.

Aksi massa FSPMI Cirebon Raya dipimpin Asep Feddy Hartono, Moh Machbub, Agus Riyanto, Rano Sudibyo dan Apendi berlangsung depan kantor DPRD Jalan Siliwangi Kota Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Senin (2/11/2020).

Orasi Asep Feddy Hartono menyampaikan tuntutan, meminta Presiden mengeluarkan Peratura Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Kami juga meminta pimpinan DPR RI untuk mengeluarkan legislatif review yang membatalkan Omnibuslaw UU Cipta Kerja,” pinta Asep.

Selain itu, kata Asep, meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan gubernur se-Indonesia untuk menaikan dan menetapkan upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK dan UMSK).

“Penderitaan buruh belum makin lengkap, belum selesai permasalahan Omnibus Law yang menyengsarakan buruh, sekarang muncul Surat Edaran (SE) Menaker, bahwa UMK tahun 2021 tidak naik, dan meminta agar UMK Cirebon dinaikan,” kata Asep.

Depan dedung DPRD Kota Cirebon, massa aksi ditemui Walikota Cirebon Nasrudin Azis didampingi Sekda Kota Cirebon, Agus Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Handaru Jadi Kalamullah, Kadisnaker Abdul Sukur dan Kapolres AKBP Syamsul Huda.

Nasrudin Azis mengatakan, dalam posisi seperti ini, selaku Walikota yang mendapat mandat dari rakyat merasa sangat prihatin dan dalam situasi kebingungan, karena tahu bagaimana kondisi para buruh di lapangan.

“Beberapa hari ini kami terus berdiskusi dengan Forkopimda untuk membahas apa yang kami lakukan untuk menyelamatkan nasib buruh,” kata Nasrudin.

Dirinya mengemukakan, pada prinsipnya apa yang disampaikan para buruh akan diteruskan ke pemerintah, baik ditingkat provinsi maupun pusat.

“Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dan DPRD Kota Cirebon siap meneruskan aspirasi para buruh dan telah menyiapkan draf untuk diteruskan ke pemerintah daerah dan pusat serta akan menyerahkan langsung draft tersebut langsung ke pemerintah provinsi dan pusat,” ujar Nasrudin. (Dani/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya