Di Solo, Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Surakarta Minta UU Cipta Kerja Dicabut

30 October 2020 00:17
Di Solo, Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Surakarta Minta UU Cipta Kerja Dicabut
Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Surakarta minta pencabutan UU Omnibus Law berlangsung di Perempatan Ngarsopuro, Banjarsari, Kota Surakarta, Jateng. (Arif Faisal/Trans89.com)
.

SURAKARTA, TRANS89.COM – Ratusan massa dari Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Surakarta (Sodara) menyikapi pencabutan UU Omnibus Law dipimpin Putri Lestari, berlangsung di Perempatan Ngarsopuro, Banjarsari, Kota Surakarta/Solo, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (28/10/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, atasi virus tolak Omnibus Law, DPR ingkar janji, keadilan telah mati, mosi tidak percaya, suara rakyat di tolak dukun bertindak, #omnibuslawmerugikanrakyat, #DPRgagal, #bubarkanDPR, #DPRgaksayangrakyat, #DPRselingkuhdenganpengusaha, #nekngenesoposingsayangkaroaku.

Selanjutnya, rakyat dikebiri investor dilindungi, #cabutomnibuslaw, #hidupburuh, #hidupnelayan, #belamasyarakat, #hiduppetani, #hiduprakyatyangtertindas. Sumpah pemuda 2020 turun kejalan sampai Omnibus Law batal, #mositidakpercaya, #tolakomnibuslaw, ing ngarso obral janji madyo ora kerso mburi sing ngapusi. Ada yang tegak tapi bukan keadilan, panjang umur perjuangan, #tolakomnibuslaw, #jegalsampaigagal.

Orasi Laila Windi mengatakan, hari ini karena aksi kita damai maka kepada bapak-bapak polisi juga bisa berdamai dan kita tidak akan berhore-hore.

“Kita di sini akan merenung dan menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia, suara-suara para pemuda, apakah kalian sepakat,” kata Laila.

Orasi Romadhon menyatakan, kawan-kawan hari ini kita di sini merasakan rasa yang sama, yaitu rasa ketidakadilan yang ada di dalam negeri ini.

“Hari ini kita disini tidak ingin berbuat onar dan anarkis, hanya ingin berorasi, jadi mohon pengertiannya bapak polisi,” ujar Romadhon.

Menurut dia, kita menyuarakan suara suci yang berasal dari hati rakyat, di tempat ini ketika kita menyuarakan suara rakyat di tutupi border-border yang seolah-olah menutupi suara kita.

“Kita turun di sini tidak ada kepentingan apapun kecuali membela rakyat, katanya DPR yang mewakili kita di gedung hijau busuk itu mereka hanya membuat suatu peraturan Undang-undang (UU) di sebut Omnibus Law atau omnibusuk, karena yang ada di situ banyak aturan yang hanya menindas rakyat,” tutur Romadhon.

Ia menyebutkan, kita lihat lagi sebelum Omnibus Law ini di sahkan, ada banyak peraturan yang telah di siapkan untuk menyokong Omnibus Law.

“Seperti UU KPK di revisi, mineral dan batubara (minerba) belum di sahkan, hanya UU yang menyengsarakan rakyat, sedangkan UU masyarakat adat dan PKS tidak di sahkan, sekarang hanya ada satu kata, lawan,” sebut Romadhon.

Orasi Hamzah menyampaikan, kawan-kawan semua dari berbagai elemen massa yang ada di sini, hari ini kita berdiri di sini lelah tidak di bayar dan tidak mendapat apa-apa, hanya untuk menuntut keadilan yang katanya DPR RI sekarang sudah berubah namanya menjadi dewan pengkhianat rakyat, dewan penipu rakyat dan dewan pembunuh rakyat Indonesia.

“92 tahun sumpah pemuda, sumpah hanya tinggal sumpah, sekarang hanya di tambah dewan perwakilan yang harusnya mewakili aspirasi dari masyarakat Indonesia, tapi rakyat hanya di jadikan alat politik,” papar Hamzah.

Dirinya mengemukakan, ketika di butuhkan (DPR) mereka datang berduyun duyun menjanjikan banyak hal, tapi ketika dia (DPR) dipilih, dia berselingkuh dengan mengesahkan berbagai macam UU yang merugikan rakyat Indonesia, mulai dari UU KPK, minerba sampai Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru-baru ini di sahkan.

“UU Cipta Kerja seperti yang kita ketahui bersama mulai dari pembentukannya sudah cacat secara prosedural, pembuatan yang tergesa-gesa tidak memperhatikan hak dari masyarakat Indonesia untuk menyatakan pendapat,” ujar Hamzah.

Hamzah mengatakan, mulai dari kluster ketenagakerjaan, pendidikan, merugikan kawan-kawan semua, katanya negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, tapi apa Pancasila hanyalah simbol yang menempel di kelas-kelas.

“Apakah Tuhan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menyiksa buruh dan menyengsarakan rakyat Indonesia, oleh karena itu hanya ada satu kata kawan-kawan, lawan. Mari kita nyantikan yel-yel untuk desak rezim Jokowi-Amin beserta jajarannya untuk segera mencabut UU Cipta Kerja,” katanya.

Orasi Arif Nur Faudin menyebutkan, kami di sini bukan untuk merusak apapun, tapi hanya untuk menyuarakan apa yang mesti kami suarakan.

“Pemimpin yang sudah kita percayai memberikan janji-janji, tapi nyatanya hari ini mengkhianati kita, mereka tidak pernah memikirkan rakyatnya, hanya keuntungan pribadi dan uang yang mereka pikirkan,” sebut Arif.

Ia menjelaskan, sejak kecil kami pernah di ceritakan 10 orang pemuda dapat mengguncang dunia, tapi bagaimana kita mengguncang dunia kalau negara kita sudah di rusak seperti ini, jadi jelas siapa yang ingin merusak bangsa ini, bukan kami atau rakyat, jadi bapak polisi bisa simpulkan sendiri.

“Pemerintah sudah tidak bisa kita andalkan, mereka tidak memikirkan kita lagi, dan yang pasti mereka telah lupa siapa yang berdaulat di bangsa ini, dan siapa yang harus di makmurkan dan di cerdaskan di bangsa ini, itulah kebusukan dari rezim saat ini, hanya satu kata yang kita kumandangankan, lawan, hidup rakyat dan buruh, perjuangan ini belum selesai dan tidak akan pernah berhenti,” jelas Arif.

Orasi Zakky Musthofa mengatakan, kami melakukan aksi dalam rangka untuk menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta kerja dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap DPR.

“Beberapa pakar telah mengkritisi perihal ketok palu pemerintah untuk mengesahkan UU Cipta Kerja. Beberapa daerah juga menyuarakan adanya mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Hal tersebut menjadi parameter ketidaksesuaian kebijakan yang telah disahkan untuk mensejahterakan rakyat,” katanya. (Arif/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya