Ketua KPU Saksikan Penandatanganan Pakta Integritas Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu

28 October 2020 01:01
Ketua KPU Saksikan Penandatanganan Pakta Integritas Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu
Salah satu saksi, Ketua KPU Pasangkayu Syahran Ahmad tandatangani penandatanganan pakta integritas paslon pilkada serentak Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, berlangsung di ruang pola kantor bupati Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Sarwo Kartika Roni/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Rapat koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Pemda Pasangkayu dengan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Pasangkayu, dan penandatanganan pakta integritas paslon pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Kabupaten Pasangkayu tahun 2020.

Selain itu, juga kepatuhan terhadap protokol kesehatan menuju pilakda yang aman, damai dan sehat, berlangsung di ruang pola kantor bupati Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar, Selasa (27/10/2020).

Nampak hadir, mewakili Pemprov Sulbar Darno Majid, Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo, Asisten I Setda Kabupaten Pasangkayu Abdul Wahid, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Pasangkayu Sigit Yudoyono, Kabag Ops Polres Pasangkayu AKP Iswan Mulyanto, Kasi Datun Kejari Pasangkayu Jul Indra Nasution, Ketua KPU Pasangkayu Syahran Ahmad, Ketua Bawaslu Pasangkayu Ardi Trisandi, calon bupati nomor urut 1 Muhammad Saal, calon bupati nomor urut 2 Abdullah Rasyid, dan calon wakil bupati nomor urut 3 Herny Agus.

Sambutan Darno Majid mengatakan, sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.

“Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, dan makin mempererat persatuan serta kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas sebagai perwujudan keadilan sosial, kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Menurut Darno, keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di daerah, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh buah politik nasional.

“Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020, dilaksanakan di 4 kabupaten di Provinsi Sulbar, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pasangkayu dengan memasuki jabatan tanggal 17 Februari 2020,” tutur Darno.

Ia menjelaskan, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020, tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-2019 dan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan Covid-19 di daerah.

Makam Pemprov Sulbar telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulbar nomor 40 tahun 2020, tanggal 31 agustus 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus corona,” jelas Darno.

Sementara Abdul Wahid, menyatakan Pemda Pasangkayu memberikan energi penuh kepada penyelenggara pilkada, baik KPU dan Bawaslu dalam penyelenggara pilkada di tengah pandemi Covid-19.

“Untuk itu dibutuhkan kolaborasi kuat dalam menyukseskan pilkada 2020 yang aman dari Covid-19 bagi penyelenggara dan pemilih. Pemda Pasangkayu berikan dukungan pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati yang bersumber dari APBD sebesar Rp29.000.000.000, dan telah terealisasi 100% kepada KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim,” ujar Wahid.

Dirinya mengemukakan, Satgas Covid-19 Kabupaten Pasangkayu telah mengeluarkan rekomendasi kepada setiap calon terkait dengan pelaksanaan tahapan kampanye dengan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat.

“Hal itu untuk mengawal ketentraman dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan tahapan pilkada melalui deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap gangguan Trantibmas. Serta mengatasi setiap potensi konflik, untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam pelaksanaan Pilkada,” ujar Wahid.

Dirinya mengungkapkan, Pemda Pasangkayu juga membentuk desk pilkada yang bertugas untuk memantau, menginventarisir, mengantisipasi, memberikan saran penyelesaian masalah dan melaporkan informasi mengenai perkembangan dan permasalahan persiapan pelaksanaan pilkada secara berjenjang dan rutin setiap hari.

“Pemda Pasangkayu juga berikan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memfasilitasi proses distribusi logistik pilkada tepat waktu, melalui kerjasama dengan instansi terkait,” ungkap Wahid.

Selanjutnya penandatanganan fakta integritas untuk taat dan disiplin terhadap protokol Kesehatan oleh masing-masing paslon bupati dan wakil bupati peserta pilkada Kabupaten Pasangkayu.

Dilanjutkan pemberian masker secara simbolis sebanyak 5.000 lembar oleh PemprovSulbar kepada Pemda Kabupaten Pasangkayu. (Sarwo/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya