Gamhas Aksi di Kantor Walikota Ternate Tolak Omnibus Law dan Reklamasi Pantai

27 October 2020 15:09
Gamhas Aksi di Kantor Walikota Ternate Tolak Omnibus Law dan Reklamasi Pantai
Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial unjuk rasa menolak Omnibus Law dan reklamasi pantai di wilayah Provinsi Malut, berlangsung depan kantor walikota Ternate. (Aripin/Trans89.com)
.

TERNATE, TRANS89.COM – Puluhan mahasiswa tergabung di Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) dipimpin Rumansa Upara unjuk rasa menolak Omnibus Law dan reklamasi pantai di wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut), berlangsung depan kantor walikota Ternate, Senin (26/10/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan pamflet bertuliskan, tolak reklamasi di Maluku Utara, cabut Omnibus Law, desak presiden keluarkan Perppu, stop represif terhadap mahasiswa, stop reklamasi, stop penggusuran tanah rakyat, ikan dan lamun juga butuh kasih sayang pemerintah stop reklamasi, pak peecaya Tuhan tapi pak hancurkan ciptaan Tuhan.

Orasi Rumansa Upara, mengatakan reklamasi pantai akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik, entah karena dampak keuntungannya atau dampak kerugian yang akan terjadi.

“Reklamasi pantai juga suatu hal yang lumrah ditelinga masyarakat, hanya saja kehadiran reklamasi pantai banyak menuai dampak yang buruk berdasarkan kajian-kajian ekologi,” kata Rumansa.

Menurut dia, persoalan reklamasi yang jelas ada hubungannya dengan kelestarian lingkungan atau ekologi, ada beberapa para ahli yang mengemukakan teori ekologi misalnya eugene pusum.

“Praktek reklamasi ini sangat berdampak pada ekosistem pulau-pulau kecil khususnya Ternate daerah kepulauan yang sebagian besar pesisir telah ditimbun, ini bisa kita lihat di beberapa kawasan di Kota Ternate yang sudah tidak lagi tumbuh mangrove,” tutur Rumansa

Ia menjelaskan, sekarang praktek reklamasi pantai coba dibangun kembali oleh pemerintah kota (pemkot) di kawasan Sangadji dan dampak ini akan terus berlanjut, sebab bicara pembangunan bukan perihal manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan lingkungan.

“Ini sudah jelas dan dalam pengkajian ekologi serta juga ekonomi ini tidak terdampak positif keseluruhan bagi masyarakat setempat,” jelas Rumansa.

Dirinya mengemukakan, praktek reklamasi pantai menjanjikan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan, namun realita yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

“Persaingan ekonomi antara masyarakat setempat dan orang-orang yang memiliki saham besar akan terjadi ketika yang dijanjikan pemkot (Ternate) tidak dapat dibuktikan dengan jelas,” ujar Rumansa.

Olehnya itu, Rusman mengungkapkan, kami Gamhas dengan tegas agar pemerintah lihai dalam melihat situasi dan mampu membedakan apa yang semestinya dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

“Tuntutan kami tolak reklamasi pantai, tolak Omnibus Law, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) PKS, stop penggusuran lahan, stop represif terhadap mahasiswa, stop represif terhadap pers, dan kami mendesak presiden keluarkan Peraturan Pememrintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU Cipta Keja,” ungkapnya. (Aripin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya