BEM Malang Raya Kembali Aksi Tolak Omnibus Law

27 October 2020 00:22
BEM Malang Raya Kembali Aksi Tolak Omnibus Law
BEM Malang Raya kembali unjuk rasa menolak pengesahan Omnimbus Law UU Cipta Kerja depan kantor DPRD dan Balaikota Malang, Jatim. (Adhitya/Trans89.com)
.

MALANG, TRANS89.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung di BEM Malang Raya dipimpin Mahmud kembali unjuk rasa menolak pengesahan Omnimbus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja depan kantor DPRD dan Balaikota Malang, Jawa Timur (Jatim), Senin (26/10/2020).

Massa bekumpul disamping stadion Gajahyana menuju depan gedung DPRD dan Balaikota Malang melalui rute Jalan Tangkuban Perahu-Jalan Semeru-Jalan Kahuripan-Jalan Tugu.

Orasi Mahmud mengatakan, ramainya reaksi publik dalam memberikan respon terhadap setiap kebijakan apapun, baik positif atau negatif memberikan sinyal baik bagi alam demokrasi dalam tataran society (masyarakat), tidak untuk pemerintahan.

“Rakyat bermimpi besar, betapa sejuknya alam negeri ini, saat kekuasaan mengerti apa yang di kehendaki rakyatnya tanpa rakyat harus berteriak, parlemen menjadi singa yang buas terhadap kebijakan yang serba dzalim, dan rakyat yang teduh hidup dengan keluarganya penuh dengan cinta kasih tanpa ada kekhawatiran finansial dan kelaparan,” kata Mahmud.

Menurut dia, tapi itu hanya mimpi, saat mata terbangun, realita menunjukan lain, rakyat justru disuguhkan produk politik dengan jelmaan regulasi payung (Omnibus Law) UU Cipta Kerja, dimana UU ini sangat erat dengan nuansa politik yang membuat rakyat tidak berkutik.

“Perlu diketahui bahwa politik sercara konsep diartikan oleh beberapa ahli sebagai strategi, alat, kekuasaan dan lain sebagainya. Dialektika antara hukum dan politik harus dianggap sudah selesai, karena UU memang lahir dari proses politik. Politik sebagai siasat atau strategi, tentu merupakan cara yang hidden (rahasia),” tutur Mahmud.

Ia menjelaskan, pernahkah Jose Mourinho menjelaskan ramuan strategi terhadap pers? Atau pernah mendengar bagaimana Pep Guardiola menjelaskan strateginya meramu tikitaka, itulah strategi, karena UU dilahirkan cenderung memiliki hidden agenda, dalam UU tujuannya A atau dengan cara A.

“Bisa jadi, ternyata cara yang A itu menghasilkan tujuan B (tujuan lain). Itulah mengapa kontrol legislasi begitu penting dalam setiap negara demokratis. Jika rakyat sudah membunuh kecurigaannya terhadap proses legislasi, mungkin itulah hari terakhirnya mendapat kebijakan yang arif dan bijaksana dari kekuasaan,” jelas Mahmud.

Dirinya mengemukakan, berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UUP3), terdapat 5 tahapan proses legislasi, yakni tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

“Sejak mulai dari proses perencanaan, Presiden Jokowi telah menyampaikan akan menerbitkan Omnibus Law pada saat pidato presiden di hadapan MPR saat pelantikan untuk periode kedua. Sejak saat itu Presiden dengan bangganya mempromosikan metode ini di hadapan beberapa tamu negara sahabat,” ujar Mahmud.

Kemudian, kata Mahmud, memasuki tahap penyusunan yang juga diawali dengan terbitnya surat presiden (Surpres)), pembahasan pun nyaris luput perhatian publik, lantaran rapat-rapat lebih sering diselenggarakan di hotel, sementara warga sedang fokus dengan pandemi, dan kebalikannya anggota dewan juga seakan tak peduli dengan Covid-19.

“Lalu sekonyong-konyong dewan merasa sudah cukup dengan proses pembahasan dan beranjak pada proses selanjutnya, yakni tahap pengesahan di sidang paripurna. Sidang yang awalnya dijadwalkan tanggal 8 Oktober, itu pun dimajukan jadi tanggal 5 Oktober 2020 tanpa alasan yang crystal clear (jelas) yang diungkapkan ke publik,” katanya.

Ia mengungkapkan, bahkan proses pengesahan pun diwarnai dengan adanya aksi walk out oleh sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat, lantaran pimpinan sidang yang tidak akomodatif terhadap interupsi koleganya sendiri, apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa tidak ada satu anggota DPR pun, termasuk anggota Badan Legislasi (Baleg) yang merasa memegang versi mutakhir dari UU yang mengulas perubahan dari 79 UU ini.

“Kini rakyat kembali disuguhi dengan fakta bahwa paling kurang ada 5 versi UU yang bertebaran di media sosial (medsos) sebagai sarana yang saat ini paling dipercaya oleh masyarakat. Sehingga oleh sebab itu, BEM Malang Raya menilai bahwa proses pembentukan UU saat ini bukan lagi kotor, namun sudah sangat jorok,” ungkap Mahmud.

Dirinya menyebutkan, hal ini disebabkan karena perumusan UU dengan metode Omnibus tidak dikenal dalam UU tentang UUP3, padahal pada tahun 2019, pembentuk UU sempat melakukan amandemen UUP3 dimaksud, namun sayangnya momentum tersebut tidak digunakan untuk merancang metode Omnibus, agar terbentuk payung hukum bagi metode yang sama sekali baru dalam sejarah perundang-undangan di negeri ini.

“Adanya Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian nomor 378 tahun 2019, Satgas ini bertugas untuk melakukan konsultasi publik Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja dan Perpajakan serta melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan regulasi hasil konsultasi publik,” sebut Mahmud.

Mahmud menegaskan, problemnya satgas ini dipimpin oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan melibatkan sejumlah pengusaha. Maka tak heran jika kemudian publik mencurigai adanya konflik kepentingan dari para pengusaha tersebut untuk terlibat mempengaruhi substansi dalam materi pengaturan UU dimaksud.

“Dalam proses pembahasan anggota dewan yang terhormat ini juga terkesan bermain petak umpet sepanjang proses pembahasan, pada oembicaraan tingkat 1 rajinnya anggota dewan yang menggelar 64 kali rapat yang dilakukan nonstop Senin-Minggu, pagi hingga malam dan bahkan juga di masa reses, ini juga patut dicurigai, karena terkesan tidak ingin diketahui publik, sehingga partisipasi masyarakat yang dikehendaki oleh UUP3 pun tercederai,” tegasnya.

Ia menerangkan, padahal resesnya anggota dewan adalah masa yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan fungsi representasi dengan mengadakan pertemuan dengan konstituen masing-masing. Dan lagi-lagi akibatnya aspirasi masyarakat yang seharusnya bisa terakomodasi dengan baik melalui kegiatan anggota dewan di masa reses inipun kembali menjadi korbannya.

“Rapat paripurna untuk mengesahkan UU yang sangat kontroversial ini juga terkesan terburu-buru. Karena awalnya rapat paripurna terjadwal pada tanggal 8 Oktober 2020. Namun tanpa ada penjelasan, tiba-tiba last minute (menit terakhir) rapat dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober 2020. Yang paling menyedihkan, tak satu pun anggota dewan yang pegang naskah final UU Cipta Kerja,” terang Mahmud.

Alasannya, kata Mahmud, kabarnya karena naskahnya masih dalam perbaikan, lalu apa yang diketuk untuk disahkan saat sidang paripurna itu?

“Sepanjang Republik ini berdiri, rasanya baru kali ini terjadi praktik dimana anggota dewan celingukan pada saat sidang paripurna pengesahan RUU menjadi UU, lantaran tidak pegang naskah final dari suatu RUU,” katanya.

Mahmud membeberkan, puncak dari segala kontroversi ini adalah adanya beberapa versi naskah yang justru mencuat setelah RUU tersebut, katanya dinyatakan telah disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020, setidaknya ada beberapa versi, yakni 1.028, 905, 1.052, 1.035, 812 dan 1.187 halaman.

“Maka ini sangat tidak berdasar manakala Polri menjadikan beberapa aktivis sebagai tersangka penyebaran hoaks. Karena tak ada satu pun warga yang mengetahui secara pasti versi yang mana yang dianggap sebagai the final version (versi akhir) dari RUU dimaksud. Karena itu, sangat beralasan apabila ada yang terpikir bahwa penangkapan sejumlah aktivis itu tak lain adalah semacam presidential prank (lelucon presiden),” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, kata Mahmud, kami BEM Malang Raya menyatakan sikap, mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) mencabut UU Cipta Kerja, segera setelah RUU tersebut resmi menjadi UU, seraya memastikan agar partai koalisi pendukung pemerintah yang ada di DPR RI untuk tidak lagi melakukan proses legislasi yang ugal-ugalan yang mengamputasi partisipasi rakyat semacam saat ini sefrta di masa yang akan datang.

“Kami mendukung penuh setiap penyampaian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dalam bentuk apapun sebagai perwujudan dari kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan, dengan tetap memperhatikan koridor hukum,” kata Mahmud.

Lanjut Mahmud, manakala presiden enggan untuk menerbitkan Perppu pencabutan UU Cipta Kerja, maka kepada warga masyarakat agar bersiap-siap untuk menempuh jalur konstitusional dengan menjadi pemohon dalam pengujian formil maupun materil terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mari tetap menjaga akal sehat untuk senantiasa bersikap kritis terhadap setiap kejanggalan yang dilakukan oleh pemerintah maupun DPR RI,” tambahnya.

Massa aksi ditemui Walikota Malang, Sutiaji dan Wakil Walikota Malang, Sofyan Edy Jarwoko, ucapkan terimakasih atas apresiasi kepada teman-teman mahasiswa yang sudah menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja.

“Perlu diketahui, Pememrintah Kota (Pemkot) Malang sudah berkoordinasi dengan pusat tentang UU Cipta Kerja, namun sampai saat ini UU Cipta Kerja belum turun,” ucap Sutaji.

Menurut Sutaji, rencana awal bulan November 2020, kita akan mengundang semua elemen, baik mahasiswa maupun pakar ahli tata kelolah negara, dalam hal ini bisa memberikan aspirasi dengan alasan penolakan UU Cipta Kerja dengan diberikan catatan.

“Catatan itu dalam surat yang bisa dikirim ke pusat, dimana dipusat ditanggapi atau tidak itu adalah putusan pusat, karena walikota hanya bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Malang,” imbuhnya. (Adhitya/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya