PMII dan GMNI Kembali Tolak UU Cipta Kerja di Balaikota Malang

25 October 2020 00:07
PMII dan GMNI Kembali Tolak UU Cipta Kerja di Balaikota Malang
Ratusan mahasiswa dari PMII Kota Malang dan GMNI Malang Raya unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja depan Balaikota Jalan Tugu, Klojen, Kota Malang, Jatim. (Adhitya/Trans89.com)
.

MALANG, TRANS89.COM – Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Malang dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Malang Raya unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Pengunjuk rasa dipimpin Sena Kogam dan Azis Sudrajad depan Balaikota Jalan Tugu, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), Jumat (23/10/2020).

Massa aksi membaa spanduk dan poster bertuliskan, tolak Omnibus Law rakyat tidak percaya, hanya ada satu kata lawan, tolak Omnibus Law, menagih janji, gagalkan Omnibus Law, UU Cilaka bikin rakyat celaka, gunakan akal sehatmu, terbitkan Perppu.

Orasi Sena Kogam, mengatakan banyak penolakan mengenai mengenai Omnibus Law, yang mana dipandang sebagai solusi yang akan menyelamatkan kepentingan rakyat, namun dalam proses penyusunan tidak transparan dan akuntabel, hal ini menunjukkan regulasi di pemerintahan tidak berpihaknya terhadap rakyat.

“Omnibus Law tidak jarang digunakan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi maupun dalam hal penyederhanaan akan peraturan perundang-undangan namun pada perjalanannya Omnibus Law itu berjalan tak sesuai konsep awalnya, namun justru menjadi UU yang berisi penuh kontroversi,” kata Sena.

Menurut dia, UU Cipta Kerja sudah mengalami disintegrasi target dan celakanya secara resmi disahkan pada hari 6 Oktober 2020.

“Intinya kami menolak UU Cipta Kerja ini karena merugikan kaum buruh dan rakyat,” tutur Sena

Pembacaan pernyataan sikap PMII Kota Malang dan GMNI Malang Raya, Azis Sudrajad, menyampaikan PC PMII Kota Malang dan DPC GMNI Malang Raya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja sudah mengalami disorientasi target, mengatasi tumpang tindih (overlapping) regulasi maupun dalam hal menyederhanakan peraturan perundang-undangan.

“Namun pada perjalanannya, Omnibus Law justru berjalan tak sesuai konsep awalnya, justru menjadi UU yang berisi penuh kontroversi,” papar Azis.

Ia menyebutkan, PC PMII Kota Malang dan DPC GMNI Malang Raya menemukan sangat banyak pasal yang penuh kontroversi dalam berbagai bidang, seperti kesejahteraan pekerja, hak-hak pekerja, lingkungan hidup (LH), holtikultura, perikanan, peternakan, dan agraria.

“PC PMII Kota Malang dan DPC GMNI Malang Raya dengan ini menolak UU Cipta Kerja, karena muatan didalam pasalnya berpotensi merugikan masyarakat luas, serta menuntut pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU Cipta Kerja,” sebut Azis.

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Djarwoko didampingi Kapolresta Malang Kota, Sekda Kota Malang Wasto menemui massa aksi.

Sofyan menyampaikan kKita harus sepakat Kota Malang harus betul-betul kita jaga keamanannya.

“Kami Pemda adalah bagian dari pemerintah pusat, kami siap menerima dan memperjuangkan aspirasi dari teman-teman semua, namun sebelumnya akan saya laporkan kepada Walikota Malang agar bisa diteruskan ke pusat. Dan ucapkan terima kasih kepara pengunjuk rasa karean sudah berjalan lancar dan tertib,” paparnya. (Adhitya/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya