Pjs Bupati Majene Pimpin Apel Deklarasi Wujudkan ASN Netral di Pilkada

24 October 2020 16:21
Pjs Bupati Majene Pimpin Apel Deklarasi Wujudkan ASN Netral di Pilkada
Pjs Bupati Majene, Muh Natsir pimpin apel deklarasi dalam rangka mewujudkan ASN yang netral di pilkada serentak Majene tahun 2020, berlangsung di pondopo Rujab Bupati Majene Jalan Andi Tenno, Lingkungan Cillallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulbar. (Ibrahim/Trans89.com)
.

MAJENE, TRANS89.COM – Penjabatsementara (Pjs) Bupati Majene, Muh Natsir pimpin apel deklarasi dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang netral di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Majene tahun 2020.

Apel dekalrasi tersebut berlangsung di pondopo rumah jabatan (Rujab) Bupati Majene Jalan Andi Tenno, Lingkungan Cillallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (23/10/2020).

Hadir di giat tersebut, Penjabat (Pj) Sekda Majene Masriadi Nadi Atjo, Wakapolres Majene Kompol Jufri Hamid, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Majene, Komisoner KPU dan Bawaslu majene..

Sambutan Pjs Bupati Majene, Muh Natsir, mengatakan hari ini adalah merupakan aktualisasi daripada tugas dan wewenang pejabat bupati berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagr) nomor 3.703 tanggal 5 Oktober 2020, dimana di antara 6 tugas dan wewenang pejabat bupati, salah satunya menjaga netralitas ASN.

“Untuk menjaga netralitas ASN merupakan hal yang penting yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam pelaksanaan pilkada. Untuk itu, menjadi kewajiban saya untuk mengambil langkah-langkah praktik agar ASN selalu menjunjung tinggi netralitas,” kata Natsir mantan Sekda Kabupaten Pasangkayu ini.

Ia mengingatkan kepada para kepala OPD, camat, lurah dan kepala desa (Kades) untuk berperan aktif mengawasi dan memantau bawahannya, karena sudah ada sanksi bagi yang melanggar sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) atai ASN.

“Kita harus mampu mengendalikan diri untuk tidak memposting di media sosial (medsos) hal-hal yang berbau politis, karena hal ini memang kelihatan sepele, akan tetapi tetap mempunyai konsekuensi meskipun kita itu bukan kampanye. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam bermedsos,” pesan Natsir.

Menurut dia, dalam pasal nomor 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum (pemilu) menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI/Polri, Kades, perangkat atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 3.

“Hal itu dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp12 juta, dan di PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN,” tutur Natsir.

Dirinya menjelaskan, pasal 4 menyebutkan setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

“Saya meminta kepada segenap para kepala dinas (Kadis), camat lurah dan kades untuk menjaga netralitas dalam pilkada, netral dalam arti jangan ikut-ikutan berpolitik dan memihak kepada salah satu pasangan calon (paslon),” jelas Natsir.

Natsir mengungkapkan, agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten dan integrasi tinggi, amankan doktrin Bhinneka Karya Abdi Negara, walaupun melaksanakan tugas di berbagai bidang karya dan beragam, tetapi tetap dalam satu pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara.

“Kita tampilkan organisasi kedinasan yang netral dan profesional dengan berpedoman kepada anggaran dasar,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang baik ini hari ini, Natsir mengemukakan, kepada aparat penegak hukum Kapolres, Dandim, Kajari dan Bawaslu agar betul-betul memantau dan mengawasi ASN yang berani melanggar dan tidak taat hukum terhadap aturan-aturan yang telah ada, dan diproses secara hukum sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku

“Saya tidak mengharapkan dan tidak boleh dibiarkan praktek-praktek pasca pilkada yang terima itu (hasil) ada istilah balas jasa dan balas dendam, karena hal ini akan merugikan posisi kita selaku ASN yang tentunya akan mengedepankan profesionalisme dan normatif dalam pelaksanaan tugas,” pungkasnya. (Ibra/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya