Buruh Kembali Geruduk Kantor DPRD Jawa Timur Tolak Omnibus Law, Minta Aspirasinya Diteruskan Ke Presiden dan DPR RI

24 October 2020 01:50
Buruh Kembali Geruduk Kantor DPRD Jawa Timur Tolak Omnibus Law, Minta Aspirasinya Diteruskan Ke Presiden dan DPR RI
FSP LEM SPSI Jatim unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, berlangsung di kantor DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura, Kota Surabaya. (Awin D/Trans89.com)
.

SURABAYA, TRANS89.COM – Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Timur (Jatim) dipimpin Ali Muchsin unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja, berlangsung di kantor DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Kamis (22/10/2020).

Agenda tuntutan, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Tolak penurunan kualitas komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dalam Peaturan Menteri Tenagakerja Kesehatan (Permenaker) nomor 18 tahun 2020, tentang perubahan atas Permenaker nomor 21 tahun 2020, tentang kebutuhan hidup layak. Naikkan upah minimum kabupatem/kota (UMK) tahun 2021 di Jatim Rp650.000.

Orasi Ali Muchsin mengatakan, unjuk rasa kami ini di kantor DPRD Provinsi Jatim sebagai tindak-lanjut unjuk rasa 6-8 Oktober 2020, dengan tuntutan permintaan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pembatalan UU Cipta Kerja.

“Anggota DPR masa kecil kurang bahagia, kalau ada rapat harusnya didapatkan di kantor DPR, ternyata tidak pernah dirapatkan di kantor DPR, hanya hotel ke hotel, itu menandakan kurangnya bentuk kepedulian,” kata Ali.

Menurut dia, anggota dari DPRD Provinsi Jatim bisa mengaspirasi orasi buruh untuk membantu aspirasi dengan tegas dari bawah ke Jakarta, agar Omnibus Law bisa digagalkan, dimana penyebab utama serikat pekerja atau buruh tetap melakukan aksi unjuk rasa karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga negara.

“Hal tersebut dapat di buktikan dari kronologis mulai dari pembuatan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja sampai dengan disahkannya menjadi UU Cipta Kerja khususnya klasterr ketenagakerjaan sebagai domain utama serikat pekerja atau buruh,” tutur Ali.

Ia menyebutkan, sebagai pengurus serikat pekerja atau buruh, relatif menguasai baik substansi maupun proses pembuatan UU, srta serikat pekerja atau buruh melanjutkan aksi unjuk rasa disebabkan oleh beberapa faktor dari dampak UU Omnibus Law.

“Faktir itu terkait hitungan upah berdasar waktu atau hasil, formulasi dan penetapan UMK, pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan di bayar pengusaha dan 6 bulan di bayar BPJS Ketenagakerjaan,” sebut Ali.

Dirinya menerangkan, termasuk perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT) atau kontrak seumur hidup, outsourcing tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing padahal sebelumnya outsourcing di batasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di permudah, serta soal waktu kerja.

“Kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia (RI) untuk mengevaluasi para pembantu Presiden maupun birokrat atas prosedur dan proses pengurangan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan musyawarah untuk mufakat dan memohon kepada Presiden untuk segera menerbitkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja,” terang Ali.

13 orang perwakilan massa aksi dipimpin Ali Muchsin laksanakan mediasi di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Jatim diterima Ketua DPRD Provinsi Jatim, Kusnadi, anggota DPRD Jatim Hari Putri Lestari dan Lilik Hermawati.

Ketua DPRD Provinsi Jatim, Kusnadi mengatakan aspirasi dari FSP LEM SPSI Jatim yaitu menerbitkan Perppu dan membatalkan UU Omnibus Law dan press release akan dikirim ke pemerintah pusat dan DPR RI pada hari Jumat, 23 Oktober 2020.

“DPRD Provinsi Jatim akan mengirimkan surat dinas ke DPR RI. Dari jajaran pimpinan DPRD Provinsi Jatim sampai anggota mendukung dan meminta elemen masyarakat bersama kelompok buruh berjuang untuk menolak Omnibus Law, sebab kewenangan-kewenangan DPRD Provinsi Jatim juga akan dikurangi apabila Omnibus Law tidak dicabut,” kata Kusnadi.

Mediasi selesai, perwakilan kembali bergabung dengan massa aksi depan DPRD Jatim, Ali Muchsin menyampaikan hasil pertemuan dengan Ketua dan Anggota DPRD Jatim.

“Aspirasi kita yaitu meminta Presiden menerbitkan Perppu dan membatalkan UU Omnibus Law dan press release akan dikirim ke pemerintah pusat dan DPR RI pada hari Jumat, 23 Oktober 2020,” paparnya. (Awin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya