Aliansi Mahakam Aksi Tolak Omnibus Law dan Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di Kantor Gubernur Kaltim

23 October 2020 00:59
Aliansi Mahakam Aksi Tolak Omnibus Law dan Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di Kantor Gubernur Kaltim
Aliansi MAHAKAM unjuk rasa dengan agenda aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, berlangsung depan kantor gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda. (Mas Ole/Trans89.com)
.

SAMARINDA, TRANS89.COM – Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam) unjuk rasa dengan agenda aksi penolakan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Ratusan massa aksi dipimpin Selo, Idham dan Sayid Farhat berlangsung depan kantor gubernur Kalimantan Timru (Kaltim) Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Rabu (21/10/2020).

Massa aksi bergerak dari titik kumpul di taman Samarinda menuju titik aksi depan kantor gubernur Kaltim dengan melakukan long march berjalan kaki.

Pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan, suara rakyat suara Tuhan. #mositidakpercaya, tolong dengar suara rakyat, #UMKTmenggugat, #cabut Omnibus Lawuuciptakerja, #cabutuuyang merugikan rakyat, tolak Omnibus Law sahkan RUU PKS, tolak persatuan dengan borjuis manapun, cabut Omnibus Law dengan mogok nasional, lawan represif aparat terhadap gerakan rakyat.

Poster bertuliskan, tolak Otsus jilid II, semua (partai) borju adalah penipù, cabut Omnibus Law, buruh-rakyat bersatu, menolak ditunggangi PD-PKS-KAMI. Cabut Omnibus Law dengan mogok nasional, cabut Omnibus Law sahkan RUU Pengahpusan Kekerasan Seksual (PKS), sikat sindikat serikat, Omnibus Cilaka, waras mau ciptakan lapangan kerja, kok mau bunuh yang sedang bekerja.

Orasi Sayid Farhat, mengatakan bapak ibu pejabat, aparat penegak hukum yang ada didepan kami, mungkin pengesahan Omnibus Law tidak berdampak langsung, tapi berdampak pada orang tua kami, keberlangsungan kehidupan rakyat Kaltim, keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.

“Kami disiñi bukan untuk ricuh, tapi kami (ingin) Omnibus Law di ùbah dan diganti menjadi UU yang pro rakyat, pro buruh,” kata Sayid.

Menurut dia, kami datang dengan damai, kami datang untuk berdiskusi, kami membawa aspirasi rakyat, jangan pukuli kami, jangan tembak kami dengan gas air mata.

“Kami meminta Kaltim menolak Omnibus Law. Kami tidak akan mundur sampai Omnibus Law ditolak. Hari-hari ini adalah hari mendung bagi demokrasi kita, karena persekongkolan jahat investor-investor,” tutur Sayid.

Kemudian massa aksi lakukan penutupan 1 jalan depan kantor gubernur Kaltim, sambil membagikan selebaran yang berjudul ‘Gagalkan Omnibus Law dengan Mogok Nasional, Tolak Persatuan dengan Borjuis Manapun’.

Tiga orang perwakilan massa yakni Suhardi, M Akbar dan Elga Eka diterima oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan melakukan pertemuan di Lantai II ruang rapat Tepian 1 kantor gubernur Kaltim.

Hadir di pertemuan itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi, Sekretaris DPRD Kaltim M Ramadhan, Kepala Disnakertrans Kaltim Suroto, Kepala Biro Hukum Kaltim Rojani, Wakasat Binmas Polresta Samarinda AKP Ngatiran, Kasatpol PP Kaltim Rudi S.

Penyampaian Suhardi meminta agar tuntutannya diterima, karena kemarin waktu kami meminta Wagub untuk menandatangani tuntutan kami di tolak, sehingga kami meminta kepada Wagub untuk memberi jalan keluar, agar tuntutan kami sampai ke pusat.

“Kami juga sudah membuat draf-draf yang menyangkut UU Omnibus Law yang bisa menyengsarakan masyarakat banyak,” pinta Suhardi.

Tanggapan Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan kami atas nama Pemprov Kaltim berterima kasih kepada mahasiswa yang telah memberikan masukan kepada kami, dan disini tidak ada yang salah, karena keputusan di ambil dengan cepat.

“Sebenarnya gubernur dan saya kemarin waktu di DPRD, kami sudah bersedia untuk berdiskusi, tetapi karena sesuatu hal, diskusi tidak dapat di langsungkan,” kata Hadi.

Dirinya mengemukakan, kita kemarin baru saja melaksanakan deklarasi untuk menciptakan kondusifitas di Provinsi Kaltim, kami siap menyalurkan aspirasi mahasiswa ke pusat, dan kami tidak ada mempunyai tujuan untuk menyuarakan aspirasi para mahasiswa.

“Kami berharap nantinya pemerintah pusat dapat menerima aspirasi ini, sehingga apa yang di mau masyarakat dapat terwujud semuanya,” ujar Hadi.

Pertemuan selesai, selanjutnya Wagub akan menerima aspirasi depan kantor gubernur Kaltim dengan di saksikan oleh massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat.

Hadi Mulyadi menemui massa aksi untuk menerima aspirasi yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat, menyampaikan atas nama pribadi dan Pemprov Kaltim serta atas nama masyarakat, kami bangga kepada kalian, karena kalian perduli terhadap dengan masyarakat dan perduli kepada bangsa ini.

“Saya tadi sudah menerima 3 perwakilan Aliansi Mahakam, dimana mereka sudah menjelaskan tentang pasal-pasal yang harus di rubah, dan nantinya ini akan kami serahkan kepada (pemerintah) pusat,” papar Hadi.

Lanjut Hadi merasa bangga dengan mahasiswa, karena datang dengan damai dan berdoa agar 20 tahun ke depan kalian-kalianlah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kami.

“Nantinya kami akan menyampaikan aspirasi mahasiswa tentang UU Omnibus Law tanpa kami kurangi sedikitpun dan tanpa melebih-lebihkan kepada pemerintah pusat,” tambahnya.

Selanjutnya Hadi Mulyadi meninggalkan massa aksi menuju ke dalam kantor gubernur Kaltim diikuti 3 perwakilan massa untuk menandatangani lembar tuntutan diruangan tepian 1 lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim.

Ketiga perwakilan massa masih menunggu hasil tanda tangan gubernur Kaltim sebagai bukti bahwa Pemprov Kaltim akan menyampaikan aspirasi massa aksi. (Ole/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya