Aliansi Mahasiswa Kalukku Kembali Turun Kejalan Tolak Omnibus Law

22 October 2020 00:38
Aliansi Mahasiswa Kalukku Kembali Turun Kejalan Tolak Omnibus Law
Aliansi Mahasiswa Kalukku kembali unjuk rasa tolak Omnibus UU Cipta Kerja di perempatan Jalan Trans Sulawesi Desa Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulbar. (Galang/Trans89.com)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kalukku dipimpin Muhammad Aco Wahib kembali unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja di perempatan Jalan Trans Sulawesi Desa Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (21/10/2020).

Massa aksi membawa pamflet bertuliskan, Kalukku melawan, cabut Omnibus Law kawan. Sejarah bangsa adalah sejarah penghianatan. Bubarkan saja DPR karena tidak mampu jadi wakil rakyat. Judicial review (peninjauan kembali) jalan di tempat. Diam ditindas, bangkit melawan. Cintai rakyat. Omnibus Law cacat dalam kandungan. Hapus alat pelindung dewan (APD).

Orasi Muhammad Aco Wahib mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dimana Rancangan UU tersebut pertama kali diajukan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019, saat dirinya dilantik untuk masa jabatan periode kedua.

“Ini adalah waktu yang sangat singkat untuk membahas UU yang sangat besar yang mengubah 79 UU,” kata Aco.

Menurut dia, akademisi, serikat pekerja, dan kelompok masyarakat yang bekerja pada masalah lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) telah mengkritik Omnibus Law, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan, hak masyarakat adat dan pekerja.

“Banyaknya polemik yang diciptakan oleh Omnibus Law kemudian mendapatkan pembenaran, padahal dalam proses perijinan khususnya tentang analisis dampak lingkungan (Amdal) akan berkurang dan dipermudah,” tutur Aco.

Ia menjelaskan, Omnibus Law secara tidak langsung akan berpengaruh pada segala aspek masyarakat, yakni kalangan buruh, nelayan, petani, dan lain sebagainya.

“Masyarakat adat yang memiliki tanah adat akan tergusur, sebab Omnibus Law tidak mengatur dengan jelas tentang masyarakat adat. Omnibus Law juga berpotensi menyingkirkan hak masyarakat dan pengelola alam yang berkelanjutan,” jelas Aco.

Dirinya mengemukakan, konflik sangat rawan terjadi seperti yang dialami oleh suku di Kalimantan dan Papua yang menolak investasi di tanah adat mereka, karena dinilai tidak cocok untuk masyarakat.

“Sungguh sangat ironis ketika Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Perekonomian RI) mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 378 Tahun 2019 yang menunjuk 127 orang menjadi anggota satuan tugas bersama pemerintah serta kamar dagang dan industri Indonesia untuk konsultasi publik atas Rancangan UU Omnibus Law,” ujar Aco. (Galang/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya