Gerakan Tolak Omnibus Law Jawa Timur Kembali Suarakan Tolak UU Cipta Kerja

21 October 2020 17:17
Gerakan Tolak Omnibus Law Jawa Timur Kembali Suarakan Tolak UU Cipta Kerja
GETOL Jatim unjuk rasa meminta batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja berlangsung di gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya. (Awin D/Trans89.com)
.

SURABAYA, TRANS89.COM – Ribuan massa dari mahasiswa, serikat pekerja/buruh dan LSM tergabung di Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur (Jatim) dipimpin Safikudin unjuk rasa meminta batalkan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja berlangsung di gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya, Selasa (20/10/2020).

Tuntutan GETOL disampaikan Safikudin, meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pembatalan UU Cipta Kerja.

“Usut tuntas tindakan represi terhadap masa aksi di seluruh Indonesia dan tuntaskan dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM),” pinta Safikudin.

Ia mengecam surat himbauan sosialisasi perkulihan daring (online) dan UU Cipta Kerja oleh Kementerian Pendidikan dan Kebuayaan (Kemendikbud) yang dianggapnya tidak demokratis karena melarang mahasiswa berekspresi menyampaikan pendapat.

“Wujudkan independensi dunia pendidikan. Sahkan segera RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Cabut UU Transaksi Elektronik (ITE),” kecam Safikudin.

Dirinya meminta untuk dijalankan reforma agraria sejati sebagai syarat pembangunan industri nasional yang mandiri dan berdaulat.

“Hal itu dilakukan tanpa harus bergantung pada investasi asing, dan wujudkan demokrasi sejati,” pinta Safikudin.

Menurut dia, mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR RI atas disahkannya UU Cipta Kerja yang melanggar konstitusi dan demokrasi.

“Untuk itu, kami meminta pemerintah segera menerbitkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja, karena UU Cipta Kerja tanpa proses yang panjang dan cacat hukum sejak awal, sebab pada Senin 5 Oktober 2020, disetujui keberadaannya oleh DPR RI bersama Pemerintah RI di bawah kendali rezim Jokowi,” tutur Sfikudin.

Safikudin mengemukakan, dampak dari pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi mimpi buruk dan berdampak bagi keberlanjutan kehidupan rakyat Indonesia, sebab didalam aturan tersebut sarat kepentingan segelintir elit.

“Secara masif dan sistematis melalui mufakat oleh penguasa, mulai dari pengesahan RUU pertambangan, mineral dan batubara (Minerba) tidak disahkan bersama RUU PKS hingga disahkannya revisi UU di Mahkamah Konstitusi (MK), semuanya satu paket untuk kepentingan yang berkuasa,” ujar Safikudin.

Ia menjelaskan, persetujuan UU Cipta Kerja pada dasarnya sangat berbahaya bagi kehidupan rakyat dari berbagai sektor, mulai dari buruh, petani, nelayan, masyarakat pinggiran, perempuan dan masyarakat adat.

“Di saat semua orang bahu membahu melawan wabah Covid-19, pemerintah dan DPR RI dengan santainya menciptakan UU jahat yang siap melumat kehidupan rakyat, aneka deregulasi yang akan menyengsarakan rakyat,” jelas Safikudin.

Safikudin mengungkapkan, hal itu mulai dari kluster ketenagakerjaan, di mana dalam kluster tersebut ada beberapa aturan yang diubah dan dihapus, seperti aturan terkait upah yang sangat fleksibel dan mutitafsir, di dalam pasal 888 dikemukakan upah berdasar satuan waktu dan hasil.

“Juga pada pasal 88C menekankan bahwa upah ditetapkan oleh gubernur dalam bentuk upah minimum provinsi (UMP), sementara upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditentukan gubernur atas pertimbangan atau syarat tertentu,” ungkpanya.

Lanjut Safikudin, masih banyak masalah dalam UU Cipta Kerja, salah satunya hak pengelolaan lahan (HPL).

“Dalam UU pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, HPL telah menimbulkan kekacauan penguasaan tanah, karena merupakan wujud penyimpangan hak menguasai dari negara,” tambahnya.

Hingga pukul Pukul 17.45 WIB, massa aksi kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian membuarkan diri. (Awin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya