Rapat Paripurna Pandangan Fraksi DPRD Pasangkayu Tentang Rancangan APBD Tahun 2021 dan Ranperda Penegakan Protokol Kesehatan

20 October 2020 17:30
Rapat Paripurna Pandangan Fraksi DPRD Pasangkayu Tentang Rancangan APBD Tahun 2021 dan Ranperda Penegakan Protokol Kesehatan
Rapat paripurna pandangan fraksi DPRD Pasangkayu terkait rancangan APBD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021 dan Ranperda penegakan hukum protokol kesehatan dipimpin langsung Ketua DPRD Pasangkayu Alwiaty bersama Wakil Ketua DPRD Arwi di ruang paripurna DPRD Jalam Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Sarwo Kartika Roni/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Rapat paripurna pandangan fraksi DPRD Pasangkayu terkait rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pasangkayu tahun 2021 dan rancangan peraturan daerah (Ranperda) penegakan hukum protokol kesehatan dipimpin langsung Ketua DPRD Pasangkayu Alwiaty bersama Wakil Ketua DPRD Arwi.

Rapat paripurna di hadiri Sekda Kabupaten Pasangkayu Firman, Kasi Datun Kejari Pasangkayu Jul Indra D Nasution, Kabag Ren Polres Pasangkayu Kompol Zakaria, anggota DPRD dan pejabat eselon II Lingkup Pemkab Pasangkayu berlangsung di ruang paripurna DPRD Jalam Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (20/10/2020).

Pandangan fraksi diawali oleh Fraksi Nurani Membangun, Mirwan melihat jumlah kasus penderita Covid-19 di Kabupaten Pasangkayu, ada gejala fluktuasi kategori zona berubah-ubah, dari hijau dan sekarang kembali menjadi merah.

“Ini menandakan Kabupaten Pasangkayu berpotensi menyebarkan virus. Maka dari itu, dibutuhkan upaya penanggulangan secara bersama yang jauh lebih serius oleh pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen terkait memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini,” ujar Mirwan.

Ia mengatakan, terkait upaya penanganan secara bersama ini dibutuhkan kepastian hukum, aturan yang jelas dan mengikat semua, sehingga tidak terjadi perbedaan pandangan dalam memutus mata rantai penyebarannya.

“Kami dari Fraksi Nurani Membangun berterima kasih kepada pemerintah daerah telah menyiapkan Ranperda ini,” kata Mirwan.

Menurut dia, terkait dengan rancangan APBD tahun 2021, Fraksi Nurani Membangun berpendapat bahwa sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 64 tahun 2020, penyusunan rancangan APBD tahun 2021 haruslah sejalan dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan ekonomi dimasa pandemi ini.

“Sehingga perencanaan penganggaran dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Pasangkayu seharusnya mengacu pada kebijakan pemerintah pusat,” tutur Mirwan.

Dirinya mengemukakan, upaya penanganan pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kabupaten Pasangkayu itu beriorentasi dengan tujuan utama tentang pemulihan ekonomi, baik itu jangka pendek ataupun menengah.

“Setiap rupiah dianggarkan di rancangan APBD oleh Pemda Kabupaten Pasangkayu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mirwan.

Ia menyebutkan, rancangan APBD ini merupakan hal yang sangat penting, karena merupakan pedoman penggunaan anggaran pembangunan daerah, kesalahan penggunaan APBD dapat mengakibatkan kerugian negara serta menghambat kemajuan kesejahteraan masyarakat.

“Kami dari Fraksi Nurani Membangun menerima rancangan APBD tahun 2021 dan Ranperda tentang penegakan protokol kesehatan untuk dibahas lebih lanjut,” sebut Mirwan.

Fraksi Persatuan Indonesia, Yani Pepy Adriani, menyampaikan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), hal-hal yang harus dilakukan meliputi dengna mengoptimalisasikan pungutan PAD dengan melakukan pengkajian potensi dilapangan.

“Termasuk peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, dari segi ekstensi hasil dan klasifikasi pajak. Melakukan sosialisasi dengan wajib pajak, dan memperhatikan rasio pembelanjaan pengeluaran daerah agar lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” papar Yani.

Menurutnya terkait Ranperda penegakan hukum disiplin protokol kesehatan, Fraksi Persatuan Indonesia menyampaikan beberapa catatan.

“Catatn itu dengan diaktifkan kembali penjagaan posko perbatasan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, pemerintah harus siapkan sarana swab tes, Pemda Pasangkayu segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Sulawesi Tengah (Sulteng), karena untuk melintas disana (wilayah Sulteng) mewajibkan rapid tes,” tutur Yani.

Tanggapan Sekda Kabupaten Pasangkayu terkait pandangan fraksi DPRD, Firman mengapresiasi pandangan dari 7 fraksi-fraksi di DPRD Pasangkayu, dan pihaknya akan menjawab secara lengkap semua pandangan fraksi itu dalam bentuk tertulis.

“Saya berharap pembahasan kedua Ranperda itu ke depan berjalan baik dan lancar. Insya Allah Pemkab (Pasangkayu) tetap konsisten dan komitmen membangun kemitraan secara proporsional dan baik dengan DPRD Pasangkayu. Kami juga akan menjelaskan perubahan postur APBD, dikarenakan tidak adanya anggaran dana insentif daerah (DID),” urai Firman.

Fraksi Nurani Membangun diwakili Mirwan, Fraksi Golkar diwakili Nasruddin, Fraksi Terdepan diwakili Adi Kadir, Fraksi Gerindra diwakili Mirsat Abd Karim, Fraksi Nasdem di bacakan Jurana, Fraksi Persatuan Indonesia diwakili Yani Pepi Adriani, Fraksi PDI-P diwakili Nurlatif, dan ke ke 7 fraksi DPRD Pasangkayu menerima rancangan APBD tahun 2021, dan Ranperda tentang penegakan protokol kesehatan Covid-19. (Sarwo/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya