Forum BEM Kalimantan Selatan Aksi di DPRD Provinsi Tolak Omnibus Law Hingga Larut Malam

18 October 2020 02:13
Forum BEM Kalimantan Selatan Aksi di DPRD Provinsi Tolak Omnibus Law Hingga Larut Malam
Ribuan Forum BEM Kalsel kembali aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja berlangsung depan kantor DPRD Provinsi Kalslel Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin. (Ari Bagas Yusuf/Trans89.com)
.

BANJARMASIN, TRANS89.COM – Ribuan Forum BEM Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali aksi tolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja dipimpin Ahdiat Zairullah, berlangsung depan kantor DPRD Provinsi Kalslel Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Kamis (15/10/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, reformasi dikorupsi, keadilan cuma sebatas mimpi basah, pergerakan akan terus berlanjut jika presiden tidak mengeluarkan Perppu, #mositidakpercaya, tolak Omnibus Law.

Sekitar pukul 14.50 WITA, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rachmat Hendrawan dan Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel Czi M Leo Pola Ardiansyah Saragih menemui massa aksi.

Pukul 17.45 WITA, Kapolresta Rachmat Hendrawan mengimbau massa untuk membubarkan diri karena batas waktu yang sudah ditentukan dalam penyampaian pendapat dimuka umum sampai pukul 18.00 WITA yang sesuai diatur UU yang berlaku.

Pada pukul 17.48 WITA, Wakil Rektor III Universitas Lambung Mangkurat (Unalam) Banjarmasin Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Muhammad Fauzi dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Islam (UIN) Antasari, Nida Mufidah menemui mahasiswa aksi untuk berikan nasehat dan imbauan, sementara Korlap Forum BEM Kalsel, Ahdiat Zairullah memberikan tanggapan, Dan mahasiswa masih tetap bertahan depan kantor DPRD Kalsel.

Hingga pukul 22.00 WITA, massa aksi tetap bertahan depan kantor DPRD Kalsel dan rencananya akan bermalam sampai tuntutannya mahasiswa ingin menelpon Presiden Jokowi, Kapolri, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terpenuhi.

Kapolresta Banjarmasin, Rachmat Hendrawan, mengatakan kami menyampaikan silahkan adik-adik mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan baik dan sopan.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afita juga menyampaikan silahkan adik-adik melakukan aksi tetapi tetap menjaga keamanan dan ketertiban tanpa ada kerusuhan.

Ahdiat Zairullah mengatakan, kawan-kawan hari ini kita kembali hadir untuk melakukan aksi turun dijalan, hari ini mari kita selesaikan tuntutan kita secara tuntas, karena beberapa hari yang lalu tuntutan kita belum tuntas, makanya kita tuntaskan pada hari ini.

“Kami menyampaikan dengan adanya pemberitaan di media, DPRD Provinsi Kalsel gagal total atas penyampaian aspirasi dari kita ke Jakarta,” kata Ahdiat.

Ia menjelaskan, kami tidak percaya kepada DPR RI dan DPRD Kalsel, karena DPRD Kalsel tidak berani berargumen dengan Presiden RI.

“Maka dari itu, kita hari ini melakukan aksi kembali, karena kami sudah tidak percaya lagi dengan DPRD Prov Kalsel dan DPR RI,” jelas Ahdiat.

Menurut dia, kita hari ini tidak mau mendengar lagi kepada DPRD ketika DPRD tidak berhasil bertemu dengan Jokowi, maka kita ubah tuntutan kita.

“Kantor DPRD Kalsel hanya sebagai taman kanak-kanak yang hanya merebutkan kekuasaan saja tetapi tidak bisa menyampaikan aspirasi rakyatnya,” tutur Ahdiat.

Ahdiat mengemukakan, masih banyak UU yang bermasalah dan perlu kita kupas, apalagi yang saat ini Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sangat merugikan rakyat.

“Tuntutan kami hari ini adalah meminta Presiden Jokowi datang ke Kalsel dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” ujar Adhit.

Dirinya meminta kepada teman-teman media agar diliput dan disampaikan berita ini kepada Presiden Jokowi, bahwa hari ini mahasiswa Kalsel melakukan aksi, dan apabila tuntutan mahasiswa tidak terpenuhi akan menimbulkan kegentingan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kita mahasiswa Kalsel turut berkontribusi karena ada penindasan di wilayah-wilayah lainnya. Kami akan melakukan mimbar bebas dan terbuka untuk melakukan aspirasi dan orasi disini,” tegas Adhiat.

Perwakilan UIN Banjarmasin, Sahril juga menolak Omnibus Law yang sudah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 kemarin.

“Indonesia ini bukan hanya milik Jakarta ataupun kota-Kota besar di Indonesia, milik pengusaha, milik orang-orang berdasi, melainkan Indonesia ini milik rakyat Indonesia,” ujar Sahril.

Dirinya mengatakan, kami akan terus memperjuangkan tuntutan sampai tuntutan kita ini didengar oleh Presiden Jokowi dan dikeluarkannya Perppu pembatalan Omnibus Law yang sudah disahkan.

“Kita hari ini sepakat untuk mogok disini, sampai tuntutan kami disetujui oleh Presiden Jokowi,” kata Sahril.

Penyampaian Anggota DPR RI Fraksi PDIP daerah pemilihan (Dapil) Kalsel, Rifkinizami Karsa Yudha kepada pihak media karena mahasiswa tidak menerima dialog dan pejelasan, mengatakan kami datang dengan etikad baik DPR RI ke Kalsel mewakili DPR RI dari dapil Kalsel untuk menyampaikan penjelasan kepada adik-adik mahasiswa, tetapi adik-adik mahasiswa tidak mau menerima penjelasan dari kami.

“Yang penting perlu diketahui oleh masyarakat Kalsel, kenapa Omnibus Law UU Cipta Kerja dibuat, bahwa ada pasal maupun ayat yang dikritik oleh masyarakat atau adik-adik mahasiswa mari kita kaji secara intelektual dengan cara dialogis yang baik dan benar,” papar Rifkinizami.

Dirinya mengatakan, sebagai anggota DPR RI dapil Kalimantan Selatan akan siap memperjuangkan revisi UU Cipta Kerja yang disahkan dan sekarang bolanya ada ditangan Presiden.

“Kami datang disini tidak diundang untuk ingin berdialog dan memberikan penjelasan kepada adik-adik mahasiswa, namun tetap adik-adik mahasiswa menolak karena ini katanya panggungnya adik-adik mahasiswa. Perlu dipahami semua pihak bahwa DPR RI tidak menutup diri pada aksi hari ini,” kata Rifkinizami.

Ia menjelaskan, tapi yang perlu kita jaga hari ini kita kontrol bersama aksi-aksi adik mahasiswa, jangan sampai aksi hari ini panggung tanpa pesan.

“UU ini sudah disahkan, jadi pilihannya cuma 2, yang pertama dengan cara judicial review melalui Mahkamah Konstitusi (MK) atau mau lewat kami lagi, dan kami membuka diri akan merevisi, tetapi tolong dibuka kembali dan dibaca undang-undangnya,” jelas Rifkinizami.

Dirinya menyampaikan, saat inikan UU belum dinomorin, belum dicantumin dilembaran negara dan belum ditanda tangani oleh Presiden, jadi masih bisa direvisi, karena kita tidak mungkin melawan rakyat.

“Jadi proses pembuatan UU itu setelah dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, kemudian di paripurnakan di DPR lalu dikirim ke Presiden untuk ditanda tangani oleh Presiden, kemudian dibuat dilembaran negara,” papar Rifkinizami.

Ia menyebutkan Presiden menegaskan diminta seluruh provinsi di Indonesia mereview permasalahan pasal dan ayat yang dianggap bermasalah, tetapi dengan cara yang intelektual, jangan asal ngomong lalau UU ditolak.

“UU ini dibuat ada 79 undang-undang dan 2000 sekian ayat dan pasal, yang membahayakan dan mengganggu investasi itu kita rubah. Dulu nelayan kita harus mengurus 10 perijinan sekarang cukup 1 aja,” sebut Rifkinizami.

Lanjut Rifkinizami, di Kalimantan Selatan kita mau membikin PLTU saja susah karena investor tidak mau ada yang masuk, karena berbelit-belitnya birokrasi.

“Sentralisasi untuk hal-hal yang memang lebih dari 20 tahun diambil oleh pusat, contoh pertambangan provinsi dan kabupaten seenaknya mengeluarkan SIUP atas tanah hutan, masa yang seperti ini kita biarkan terus. Jadi saran kami, kita baca dan pahami dulu permasalahan yang ada di pasal dan ayatnya, lalu bersama-sama berdebat secara berbasis intelektual untuk permasalahan yang perlu diperbaiki,” terang Rifkinizami.

Wakil Rektor III Unalam Banjarmasin, Muhammad Fauzi, mengatakan kami sepakat seperjuangan dan dalam seperjuangan itu harus mengikuti aturan bahwa menyampaikan aspirasi batas sampai pukul 18.00 WITA.

“Harus kita sadari sekarang, kita dalam musim Covid-19. Jadi saya mohon kepada adik-adik semuanya bisa menyadari itu semuanya. Saya yakin, yang disampaikan adik-adik semuanya ini bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat,” kata Fauzi.

Ia menyebutkan, sebagai elektual yang ada, marilah kita taat kepada peraturan dan marilah adik-adik semuanya kembali menuju rumah masing-masing

“Sebagai orang tua adik-adik semuanya, Bapak harapkan adik-adik semuanya bisa menaati aturan dan menjaga kesehatan,” pesan Fauzi.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Antasari, Nida Mufidah, mengatakan yang adik-adik semuanya sudah sampaikan tentang aspirasinya, masih ada waktu 3 bulan lagi untuk menunggu jawabannya.

“Saya yakin, aksi ini merupakan aksi damai yang dilakukan adik-adik semuanya, marilah kita semuanya pulang bersama-sama. Saya disini sebagai orang tua mahasiswa mengimbau kepada adik-adik semuanya ayo kita pulang bersama-sama dengan damai dan rapih,” ajak Nida.

Muhammad Fauzi kembali menyampaikan, anak-anakku semuanya, bagaimana caranya kita mengakhiri kegiatan ini, karena hari ini merupakan malam Jumat, yang mana di Kalsel itu selalu menghormati malam Jumat.

“Maaf, bapak tadi meninggalkan tempat ini karena bapa melaksanakan shalat dulu, sekarang bapak kembali lagi untuk mengimbau adik-adik semuanya supaya bisa menyelesaikan aksi ini.,” paparnya.

Nida Mufidah juga kembali mengatakan dirinya tua dan adik-adik semuanya masih muda dan belum pernah mengalami apa yang pernah kami lakukan serta bagaimna caranya menghargai orang tua.

“Marilah kita pulang bersama-sama dengan tertib dan aman, yang penting kita sudah menyampaiakan aspirasi kita semuanya,” kata Nida.

Ia menyampaikan hargailah pengguna jalan ini, karena jalan ini merupakan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat.

“Saya yakin masyarakat akan bangga kepada mahasiswa jika sudah menormalkan lagi lalulintas. Niat akhir adalah untuk selesai dengan baik, tidak akan ada konflik, karena kita melaksanakan aksi ini dengan baik,” papar Nida.

Tanggapan Ahdiat Zairullah, mengatakan yang bertahan disini diharapkan tidak akan ada tindakan anarkis dan kriminal.

“Saya minta maaf kepada Wakil Rektor III Unalam Banjarmasin Muhammad Fauzi, karena saya sudah membelakangi Bapak. Saya bisa berdiri disini karena saya dipilih oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan Selatan, sehingga saya bisa berdiri tegak disini,” katanya.

Penyampaian Kapolda Kalsel, Irjen Pol Niko Afinta, mengatakan dirinya adalah saksi demokrasi di Jakrata dan sekarang menjabat jadi Kapolda Kalsel.

“Saya bisa menjamin kepada adik-adik tidak akan ada anggota saya yang akan membuat kekerasan kepada adik-adik semuanya. Saya ingin menyaksikan gimana cara adik-adik semuanya dalam penyampaikan aspirasi. Penyampaian adik-adik semuanya sudah disampaiakan semuanya, dan tidak semua pasal tidak selalu merugikan,” kata Niko.

Tanggapan Ahdiat Zairullah mengatakan, dalam pembentukan UU itu harus ada prosesnya, tetapi sekarang dalam pembentukan UU tidak jelas prosesnya. Dan kami lebih baik adu otak dengan bapak, bukan adu otot, karena kami tidak punya apa-apa.

“Kami harapkan kepada Bapak Presiden RI datang ke Kalimantan Selatan untuk menjelaskan ini semuanya. Kenapa rapat dengar pendapat (RDP) dilakukan setelah disahkannya UU, seharausnya RDP dilakukan sebelum UU disahkan. Maka dari itu kami ingin mendengar langsung dari Presiden RI, karena hanya Presiden RI lah yang bisa menjelaskan tuntutan kami,” imbuh Ahdiat.

Penyampaian perwakilan Aliansi Pekerja Buruh Banua Kalsel, Sumarlan, mengatakan kami atas nama Aliansi Buruh Banua Kalimantan Selatan juga melakukan perjuangan yang sama menolak Omnibus Low yang sudah disahkan.

“Perlu kami sampaikan, buruh menolak Omnibus Law sejak awal tahun 2020 dan juga kami diajak vicon oleh Kapolda Kalsel. Memang didalam UU banyak merugikan buruh, kami juga sudah memaparkan pasal 13 dan juga kami menyampaiakan dalam rapat paripurna,” kata Sumarlan.

Ia menyebutkan, setelah adik-adik mahasiswa melaksanakan aksi menolak Omnibus Law yang mana ada 11 klaster, kami juga buruh akan melaksanakan aksi yang sama. Dan khusus untuk pekerjaan, kami siap berdialog sampai tuntas dan juga dalam rapat kemarin sudah kami sampaiakan bahwa buruh meminta draft aslinya.

“Pada tanggal 8 oktober 2020, adik-adik melaksanakan aksi disini yang mana kami buruh melaksanakan juga di Jakarta. Aliansi Serikat Buruh akan memperjuangkan juga seperti adik-adik mahasiswa yang sekarang ini diperjuangkan, tetapi tetap menjaga keamanan dan tetap menjaga fasilitas umum serta jangan ada pengrusakan fasilitas umum yang ada,” sebut Sumirlan.

Penyampaian Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Firmansyah, mengatakan dirinya mengerti bahwa adik-adik ingin mengatakan pendapatnya masing masing, dan kami tahu adik-adik semuanya ini adalah orang orang yang berpendidikan yang mana tahu aturan.

“Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan baik dan tidak ada kekerasan, yang mana aspirasi adik-adik semuanya sudah disampaikan juga oleh elemen-elemen bersangkutan. Untuk suara adik-adik semuanya sudah disampaiakan oleh elemen yang menyampaiakan aspirasi kemarin di Jakarta. Tuntutan sudah di aspirasikan oleh adik-adik semuanya dan buruh juga sudah menyampaiakan aspirasi yang adik-adik sampaikan,” katanya.

Tanggapan Ahdiat Zairullah, mengatakan, kalau buruh sudah menyampaikan aspirasinya ke Jakarta dan kami mahasiswa tidak pernah ke Jakarta, kami tidak pernah ikut gabung dengan buruh, kami juga meminta kepada bapak-bapak semuanya jangan membubarkan barisan kami, karena kami tidak pernah membubarkan barisan orang lain.

“Dari tadi saya disini cuma duduk-duduk saja, dan kami disini berbicara tentang kewarganegaraan, bukan warga keagamaan. Saya meminta kepada bapak-bapak jangan sampai membubarkan barisan kami,” tegas Ahdiat.

Hingga pukul 22.00 WITA, massa masih bertahan depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel sampai tuntutannya terpenuhi dengan jumlah mahasiswa yang masih bertahan sekitar 300 orang. (Ari/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya