Di DPRD Sulawesi Selatan, Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI Minta Omnibus Law Dicabut

18 October 2020 16:47
Di DPRD Sulawesi Selatan, Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI Minta Omnibus Law Dicabut
Anak NKRI unjuk rasa menolak atas disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja meminta untuk di cabut, berlangsung depan kantor DPRD Provinsi Sulsel Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. (Andre S/Trans89.om)
.

MAKASSAR, TRANS89.COM – Ratusan massa dari berbagai elemen tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak) NKRI dipimpin Ustad Syaiful Al Ayubbi unjuk rasa menolak atas disahkannya Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja meminta untuk di cabut.

Aksi Anak NKRI ini berlangsung depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Jumat (16/10/2020).

Pantauan dilapanagan, peserta aksi menggunakan kendaraan pickup warna putih dengan nomor polisi (nopol) DD 8052 KN untuk digunakan sebagai panggung orasi.

Masssa aksi mebawa spanduk bertuliskan, Anak NKRI Kota Makassar, tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja/Cilaka, bubarkan BPIP, selamatkan NKRI.

Tuntutan massa aksi, Ustad Syaiful Al Ayubbi, mengatakan kami meminta sikap DPRD Provinsi Sulsel untuk membatalkan UU Cipta Krja, dan mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pembatalan UU Cipta Kerja.

“Kami mendesak pemerintah pusat untuk membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP),” kata Syaiful.

Ia menyerukan kepada aparat penegak hukum serta peserta aksi demo untuk sama-sama menjaga suasana kondusif dan tidak bertindak represif serfta anarkis.

“Kami menolak perlakuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (IT) yang membungkam suara-suara rakyat, karena bertentangan dengan UU yang melindungi hak warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat,” terang Syaiful.

Massa aksi diterima Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Aslinda menyampaikan aspirasi yang bapak dan ibu sekalian hari ini kami akan teruskan Ke DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya berharap perjuangan kita tidak terprovokasi, jaga keamanan dan ketentraman. Kami harap semoga para penguasa dapat memberikan solusi dan jalan keluar terhadap UU Omnibus Law ini. PKS menolak keras UU Omnibus Law dan akan fax apa yang menjadi tuntutan dari Anak NKRI,” paparnya.

Selanjutnya peserta aksi membacakan petisi Anak NKRI. (Andre/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya