Aliansi Balikpapan Bergerak Tolak Omnibus Law di Kantor DPRD

18 October 2020 02:04
Aliansi Balikpapan Bergerak Tolak Omnibus Law di Kantor DPRD
Aliansi Balikpapan Beregerak tolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja berlangsung depan kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Kaltim. (Mas Ole/Trans89.com)
.

BALIKPAPAN, TRANS89.COM – Ratusan massa Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) gabungan dari Uniba, Universitas Mulia , Stikom, Poltek, dan STT Migas, GMNI, GMKI,HMI, LMND, PMII dipimpin Fahri dan Rafsyan unjuk rasa tolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja berlangsung depan kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (15/10/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan pamflet bertuliskan, maaf mengganggu perjalanan anda sedang perbaikan reformasi #mositidakpercaya, jegal sampai gagal, tolak Omnibus Law, tolak dan cabut Omnibus Law, gedung ini di segel oleh rakyat, siap BO Omnibus Law di batalkan, mahasiswa bersama rakyat, tolak Omnibu Law urus virus lihat rakyat yang tidak terurus, kampanye cara rakyat, bikin aturan tanpa rakyat, dewan penasihat rakyat, tolak Omnibus Law dar perempuan yang melawan, #koalisimerah.

Massa aksi berkumpul dititik simpang tiga Balikpapan Center kemudian menuju Kantor DPRD Kota Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu.

Massa aksi menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid At-Taqwa sebagai bantuan perbaikan kerusakan pagar Masjid At-Taqwa yang terjadi pada aksi tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp1.632.700.

Selanjutnya massa lakukan teatrikal sidang parlemen jalanan depan Kantor DPRD Kota Balikpapan.

Orasi Fahri mengatakan, kami mahasiswa bergerak turun kejalan berjuang atas nama rakyat untuk menolak dan mencabut UU Omnibus law.

“Omnibus Law hanya untuk kepentingan oknum dan penguasa, bisa saja kedepanya kita akan tertindas,” kata Fahri.

Menurut dia, UU Omnibus Law membunuh kaum minoritas kaum buruh, nelayan dan petani.

“Telah meninggalnya hati nurani DPR yang telah mendukung investor asing dan tidak mendukung aspirasi rakyat,” tutur Fahri.

Ia menyebutkan, telah ada surat edaran pembungkaman untuk mahasiswa yang isinya melarang menyuarakan keadilan bagi rakyat.

“Di kota Balikpapan bukan tidak memiliki sumber daya alam (SDA), namun akan keberadaan SDA tersebut saat ini masih di lindungi oleh Peraturan Walikota (Perwali) dan apabila UU Omnibus Law disahkan maka akan habis SDA tersebut,” sebut Fahri.

Dririnya megemukakan, bagaimana kaum buruh kita akan sengsara dengan tidak di beri pesangon apabila UU Omnibus Lau di sahkan. Dan pemerintah sekarang anti kritik dan masukan dari rakyat dimana rakyat dapat membaca draf UU Omnibus Law sekitar 100 lembar.

“Saat ini pemerintah lagi mencari oknum yang telah meyebarkan berita hoax soal isi draf UU Omnibus Law, namun bukanya mendengarkan aspirasi rakyat. Kami hari ini telah dihianati oleh DPR dengan disahkannya UU Omnibus Law,” ujar Fahri. (Ole/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya