Tolak Omnibus Law, Ribuan Massa Aliansi Kutim Bergerak Geruduk Kantor DPRD

17 October 2020 02:47
Tolak Omnibus Law, Ribuan Massa Aliansi Kutim Bergerak Geruduk Kantor DPRD
Ribuan masa dari berbagai elemen buruh dan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Kutim Bergerak unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja berlangsung di gedung DPRD kompleks perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Kabupaten Kutim, Kaltim. (Mas Ole/Trans89.com)
.

KUTAI TIMUR, TRANS89.COM – Sekitar ribuan masa dari berbagai elemen buruh dan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Kutim Bergerak dipimpin Hartolah M Sennang unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-undnang (UU) Cipta Kerja berlangsung di gedung DPRD kompleks perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (15/10/2020).

Gabungan Aliansi Kutim Bergerak itu dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dipimpin Ridwan, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dipimpin Andreas Pong, Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nanang Gufron, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dipimpin Hasan Putra, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dipimpin Azis.

Massa aksi berkumpul di Simpang Tiga Jalan Sukarno Hatta dan kantor LBH Kutim di Gang Milenium kemudian ke Simpang Tiga Jalan Pendidikan lalu bergerak menuju kantor DPRD Kabupaten Kutim.

Orasi Hartolah M Sennang, mengatakan tolak UU Omnibuslaw, karena UU Omnibuslaw adalah UU yang dalam pembuatannya tidak sesuai Kkonstitusional.

“Bisa dikatakan bahwa UU tersebut adalah inkonstitusional, dan DPR adalah dewan penghianat rakyat,” kata Hartolah.

Sebanyak 60 orang perwakilan massa diterima anggota DPRD Kutim. Hartolah mendesak lembaga esksekutif/pemerintah serta legislatif/DPRD Kutim untuk bersama-sama menolak pengesahan dan pemberlakukan UU Cipta Kerja.

“Penyampaian penolakan tersebut dilakukan melalui konfrensi pers secara terbuka dan virtual (online),” ujar Hartolah.

Ia meminta Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

“DPRD memberikan draf opsi kesepakatan dari Anggota DPRD Kutim menyikapi tuntutan dari Aliansi Kutim Bergerak,” pinta Hartolah.

“DPRD Kutim berkomitmen terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja dan akan meneruskan aspirasi buruh dan mahasiswa Kabupaten Kutim menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja ke DPR RI dan Presiden RI, serta meminta pemerintah mengeluarkan Perppu sesegera mungkin,” kata Pelaksanatugas (Plt) Ketua DPRD Kutai Timur, Asti Mazar.

“Untuk itu, kami akan menyiapkan redaksi secara khusus bersama tuntutan dari massa aksi, agar bisa disampaikan langsung ke pemerintah pusat,” ujar Asti.

Walau Kalau pihaknya belum menerima naskah UU Cipta Kerja asli yang telah disahkan oleh DPR-RI, namun ia pastikan (tuntutan) akan tersampaikan.

“Selaku pimpinan akan menunjuk salah satu komisi terkait untuk bersama-sama perwakilan buruh dan mahasiswa menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat,” sebut Asti.

Untuk itu, dirinya meminta jangan ada keraguan dari pihak buruh dan mahasiswa, apakah aspirasi dari massa aksi akan tersampaikan atau tidak.

“Kami telah berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi tersebut (Omnibus Law) sampai terdengar di pemerintah pusat,” tegas Asti. (Ole/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya