Gabungan Elemen Buruh dan Mahasiswa Geruduk DPRD Jombang Tolak Omnibus Law

17 October 2020 02:33
Gabungan Elemen Buruh dan Mahasiswa Geruduk DPRD Jombang Tolak Omnibus Law
Ratusan massa dari berbagai elemen buruh dam mahasiswa unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di kantor DPRD Jalan KH Wahid Hasyim, Kabupaten Jombang, Jatim. (Fahmi S/Trans89.com)
.

JOMBANG, TRANS89.COM – Ratusan massa dari berbagai elemen buruh dam mahasiswa dipimpin Lutfi Mulyono unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja di kantor DPRD Jalan KH Wahid Hasyim, Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), Kamis (15/10/2020).

Aksi gabungan elemen dari Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Serikat Buruh Plywood Jombang (SPBJ), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja merampas sandang, pangan buruh. Buruh Indonesia menolak Omnibus Law SBPJ, GSBI tolak Omnibus Law Cipta Kerja cabut dan Batalkan UU Cipta Kerja. Buruh tidak butuh Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Orasi Lutfi Mulyono memint gagalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law, negara kami bukan kapitalis tapi negara hukum dan rakyatnya harus di sejahterakan.

“UU Cipta Kerja terlalu memaksakan kehendak yang mencampur adukkan UU spesial dengan UU KUHP perdata,” kata Lutfi.

Menurut dia, buruh hanya dikasih cuti tahunan dan cuti liburan, menghilangkan cuti hamil dan dengan terang-terangan menabrak takdir hamil melahirkan yang seharusnya diberikan kepada buruh wanita.

“Kami siap untuk melawan kepentingan kapitalis dan investor asing, kita yang punya negara harus siap dengan era globalisasi, namun sisi lain rakyat di kebiri. Kecerdasan Plokamator dan tokoh masyarakat dengan membuat rumusan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk kepentingan para buruh kenapa sekarang malah dihilangkan,” tutur Lutfi.

Peserta aksi ditemui Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, menyampaikan sebagai Ketua DPRD siap menerima aspirasi kita semua.

“Ibu Bupati akan ke kantor DPRD, bersama saya Ketua DPRD akan menemui dan menerima perwakilan yang telah ditunjuk dan silahkan masuk ke kantor DPRD,” papar Mas’ud.

Selanjutnya dilaksanakan pertemuan dan sebanyak 10 perwakilan massa dipimpin Lutfi Mulyono yang dihadiri, Bupati Jombang Munjidah Wahab, Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho, Asisten Pemkab Jombang, Kepala Disnaker Pemkab Jombang Purwanto.

Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremiucapkan terima kasih atas pelaksanaan aksi damai dan tidak anarkis.

“Intinya, kami mendukung aspirasi dari rekan-rekan demi kesejahteraan buruh, dan kami siap menandatangani jika ada nota kesepakatan,” ucap Mas’ud.

Ketua DPC Sarbumusi Jombang, Luthfi Mulyono menyebutkan merasa ada pencampur adukan peraturan di dalam UU Cipta kerja.

“Justru ini akan merusak tatanan hukum yang sudah ada, dan masukan kami tidak ada yang diakomodir oleh pusat (pemerintah/DPR RI). UMK dihilangkan, UU yang lama sudah bagus hanya supervisi penegakan hukum yang harus di kawal,” sebutnya.

Dilanjutkan penandatangan nota kesepakatan menolak UU Cipta Kerja oleh Ketua DPRD dan Bupati Jombang. (Fahmi/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya