Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Polman Aksi Tolak Omnibus Law di Kantor Bupati Serta DPRD

16 October 2020 01:52
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Polman Aksi Tolak Omnibus Law di Kantor Bupati Serta DPRD
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Polman kembali unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja depan kantor bupati Jalan Manunggal dan DPRD Jalan Andi Depu, Kabupaten Polman, Sulbar. (Aaron/Trans89.com)
.

POLEWALI MANDAR, TRANS89.COM – Sejumlah massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Polman (AMMP) dipimpin Ridwan unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja depan kantor bupati Jalan Manunggal dan DPRD Jalan Andi Depu, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (14/10/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, #mositidakpercaya, #cabutuuciptakerja, #tolakomnibuslaw, #freedom (kebebasan). Perkuat otonomi daerah.

Orasi Ridwan membacaka selebaran, mengatakan berangkat dari visi Indonesia 2045 yang kemudian menghendaki menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia sebagai negara yang berpendapatan tinggi pada tahun 2040, maka untuk itu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 6% dalam lima tahun dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 4,1%.

“Dari hal tersebut, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari midle income trop (trop pendapatan menengah) di tahun 2036. Namun pada kondisi saat ini, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan besar, semisal kondisi perekonomian global yang kini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian, tentu dinamika geopolitik diberbagai belahan dunia sangat mempengaruhi landskap ekonomi Indonesia. (NA UU Cipta Kerja dan pidato politik Jokowi),” kata Ridwan.

Ia menyinggung soal apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, salah satunya mengenai Omnibus Law yang mana digadang-gadang sebagai regulasi yang pro terhadap rakyat, namun pada kenyataannya (bahkan) dalam proses perumusannya pun tidak mencerminkan keberpihakannya kepada rakyat, bahkan terkesan tergesah-gesah dalam pengesahannya.

“Pada dasarnya, Omnibus Law merupakan konsep dalam perumusan sebuah peraturan perundang-undangan yang bentuknya merubah pasal-pasal dari beberapa regulasi induk menjadi suatu peraturan tunggal. Omnibus Law juga merupakan payung hukum, dimana berbagai macam Rancangan Undang Undang (RUU) di dalamnya, hal itulah yang kemudian membuatnya mengalami penggemukan klaster,” ujar Ridwan.

Menurut dia, wacana Omnibus Law UU Cipta Kerja yang katanya akan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan adalah merupakan kebohongan besar, karena sejatinya, misi dari Omnibus Law sendiri justru untuk menarik investasi sepleksibel mungkin, dengan demikian kita bisa tahu kepada siapa dan untuk apa regulasi ini dibuat.

“Menjadi pengetahuan bersama juga bahwa proyek ini merupakan rangkaian agenda turunan dari lingkaran-lingkaran setan ekonomi global seperti IMF, World Bank, WTO, dan lain-lain, untuk semakin menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan di era revolusi industri era 4.0,” tutur Ridwan.

Dirinya mengemukakan, terkhusus kita di Sulawesi Barat, semenjak diputuskannya Kalimantan sebagai ibu kota negara (IKN) baru, secara tidak langsung itu menegaskan posisi Sulawesi Barat sebagai poros ekonomi Indonesia. Dan tidak menutupkemungkinan beberapa tahun ke depan kita akan kehilangan kehidupan dan penghidupan terlebih jika Omnibus Law diterapkan.

“Omnibus Law salah satu bentuk contoh bagaimana negara memperlihatkan ketidakberpihakannya pada rakyat, sebaliknya justru kepada korporasi dan ekonomi global. Omnibus Law yang jauh hari telah menerima penolakan dari berbagai elemen pun tidak diindahkan, pemerintah justru semakin tancap gas melanjutkan agenda penghianatan terhadap rakyatnya,” ujar Ridwan.

Ia mengungkapkan, gumpalan penolakan dari berbagai daerah dan berbagai elemen rakyat pun semakin massif dan kontinyu, terlebih rentetan aksi massa yang sama-sama menuntut pencabutan UU Cipta Kerja di tanggal 5, 6, 7, 8 dan 9 Oktober kemarin.

“Walau pun sebelum semassif sekarang, serikat-serikat buruh di Indonesia sudah menegaskan penolakannya terkait Omnibus law. Finalisasi UU Cipta Kerja yang tetap berjalan mulus menunjukkan aspirasi rakyat tidak menjadi hal yang patut diperhatikan oleh pemerintah. Justru saat tengah menghadapi gejolak penolakan, negara dan instrumennya (dalam hal ini aparat) memperlihatkan sikap semena-mena dan beringas dengan melakukan tindak represif dan dugaan kriminalisasi terhadap aktivis,” ungkap Ridwan.

Rdiwan menyebutkan, publik akhir-akhir ini juga semakin dibuat gamang oleh pemerintah dan DPR RI, bagaimana tidak, ada banyak naskah UU Cipta Kerja yang berseliweran di media sosial (medsos) dengan ragam versi, namun kemudian dari kongres yang dilakukan DPR RI pada 13 Oktober 2020 bahwasanya UU masih diperbaiki, lantas apa yang disahkan pada tanggal 5 Oktober kemarin.

“Selain itu, belum lagi penangkapan kepada orang yang dianggap penyebar hoax UU Cipta Kerja, dan pertanyaan dasarnya apa, toh aparat juga ternyata tidak memegang darftnya, hal demikian akan menimbulkan tanda tanya besar, apakah setelah disahkan berpotensi mengalami perubahan?” tanya Ridwan.

Lanjut Ridwan, semua hal itulah yang kemudian menjadi penegasan bahwa bagaimana semua elemen rakyat tertindas merajut kembali persatuan dan perlawanannya, menentukan common enemy atau musuh bersama sebagai bentuk dari semakin dewasanya gerakan masyarakat.

“Mari melanjutkan dan meninggikan tensi perlawanan di setiap daerah secara kontinyu, untuk itu kami HMPS Matematika, HMJ PPKN, HMTI, UT, HMI, IB, Rumah Realis, STM dan individu atau partikel bebas yang tergabung dalam AMMP menyerukan penolakan terhadap Omnibus Law,” seru Ridwan

Kabag Humas Pemda Polman Aco Musadad menemui massa aksi, menyampaikan terkait kehadiran adik-adik hari ini dengan tuntutan menolak Omnibus Law, dan jika memang Omnibus Law tidak didukung rakyat tentu pemerintah daerah wajib untuk menolaknya.

“Tadi pagi saya membaca berita bahwa DPR akan memberikan draf Omnibus Law kepada pemerintah sebanyak 800 halaman, dimana isi dari UU Omnibus Law itu sekitar 400 halaman dan penjelasannya sekitar 350-an halaman. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk mengkaji pasal per pasal,” papar Aco.

Ia menerima tuntutan AMMP untuk kemudia akan kami teruskan kepada pimpinan, agar segera kami lakukan pengkajian secara bersama-sama dengan melibatkan unsur LSM, mahasiswa dan DPRD.

“Jika dalam kajian tersebut ditemukan pasal yang merugikan rakyat, tentu Kabupaten Polman akan menyatakan sikap. Tentu juga kami akan komunikasikan dengan pemerintah pusat, dimana kita mempunyai perwakilan daerah yang berada di pusat, agar suara kita dapat diterima dengan baik,” ujar Aco.

Sementara Ridwan berikan tanggapan, lagi-lagi hari ini kami kecewa, karena Bupati Polman tidak menemui kami. Dan sangat mengherankan jika saat ini baru akan melakukan pengkajian, sebab aksi penolakan ini sudah kami suarakan jauh hari sebelumnya.

“Kemudian Omnibus Law UU Cipta Kerja sejak diusulkan kami anggap sudah tidak sesuai prosedur yang kemudian pada pengesahannya,” ujar Ridwan.

Ridwan menambahkan, pemerintah terkesan sangat terburu-buru dimana situasi negara kita saat ini seharusnya pemerintah lebih fokus terhadap penanganan Covid-19.

“Kami menuntut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman untutk segera malakukan kajian terhadap Omnibus Law, dan kemudian segera menyikapi dengan menyatakan sikap penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja ini,” tambahnya.

Massa aksi kemudian menuju gedung DPRD Kabupaten Polman untuk melanjutkan aksi dengan pemyampaikan tuntutan yang sama.

Ridwan meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Polman untuk menemui massa aksi dan menagih pernyataan sikap masing-masing fraksi menolak Omnibus Law, serta meminta masuk ke ruang rapat paripurna untuk menunggu sampai salah satu anggota DPRD menemuinya.

Sekwan DPRD Kabupaten Polman Abdul Jalal menemui massa aksi dengan penyampaian, anggota DPRD Kabupaten Polman hari ini seluruhnya sedang tidak berada di kantor.

“Kami mempersilahkan massa aksi untuk memasuki ruang rapat paripurna dengan catatan tidak melakukan aksi pencoret-coretan lagi, karena ruang rapat paripurna sudah dalam tahap renovasi,” pesannya. (Aaron/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya