Tolak Omnibus Law, Ribuan Mahasiswa Geruduk Kantor Walikota Ternate

15 October 2020 03:31
Tolak Omnibus Law, Ribuan Mahasiswa Geruduk Kantor Walikota Ternate
Ribuan mahasiswa dari elemen HMI, IMM, PMII, Samurai, Garuda dan Aliansi Cipayung Plus unjuk rasa tolak Omibus Law UU Cipta Kerja, berlangsung depan kantor Walikota Ternate, Malut. (Aripin/Trans89.com)
.

TERNATE, TRANS89.COM – Ribuan mahasiswa di Ternate dari elemen seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dipimpin Safrudin Taher, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dipimpin Julkarnain Pina, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Samurai dan Garuda dipimpin Risky Kasibit dan Yulia Pihang, Aliansi Cipayung Plus dipimpin Julfani Tuwo unjuk rasa.

Para mahasiswa mengangkat isu penolakan serta pencabutan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja berlangsung depan kantor Walikota Ternate, Maluku Utara (Malut), Selasa (13/10/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan pamflet bertuliskan, turunkan Jokowi, HMI menggugat DPR, tolak Omnisbus Law jangan cintaku, cabut UU Cilaka dan UU salah ketik, jangan turunkan harga mahar turunkan saja DPR, anggota DPR positif corona Amin, DPR Jokowi bacot, Ombibus Law bangsat, Jokowi sahe tobobo, DPR wakil rakyat atau wakil bangsat, Puan Mahrani berhati iblis, IMM menolak Omnibus Law DPR bacot, cabut UU Cipta Kerja.

Orasi Julkarnani Pina mengatakan, pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada rapat paripurna DPR, Senin 5 Oktober lalu, di tengah wabah pandemi adalah bentuk penghianatan pemerintahan Jokowi terhadap rakyat Indonesia.

“UU yang bakal membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mengentas kemiskinan ini malah disahkan dengan terburu-buru, tertutup, dan tidak ada keterlibatan rakyat,” kata Julkarnain.

Menurut dia, protes rakyat selama ini tak pernah didengarkan, aspirasi hanya dianggap angin lalu, mata hati dan telinga ditutup rapat-rapat di tengah rakyat menghadapi ancaman surutnya ekonomi akibat Covid-19.

“Rezim Jokowi yang kekuasaan politiknya diisi oleh kacung-kacung dan elit pebisnis, dengan terang-terangan memperlihatkan keberpihakan mereka terhadap investasi dan pemodal raksasa,” tutur Julkarnain.

Ia menyebutkan, konsekunsınya, Omnibus Law mencerabut kehidupan kaum tani, buruh, nelayan, mahasıswa, perempuan dan sekuluh rakyat Indonesia.

“Paket kebijakan ini lebih pada mempreteli hak asasi manusia (HAM), menindas secara keji, ekspolitasi dan perampasan sumber daya akan sekejam era Orde Baru, bagaimana tidak, bila kekuasaan telah disentralistik dengan kewenangan dibawah kendali presiden,” sebut Julkarnain.

Dirinya menjelaskan, UU ini anti terhadap lingkungan hidup dan bakal terjadi deregulasi aturan, liberalisasi sektor pertanian dengan tidak ada perlindungan terhadap petani, tidak ada perlindungan dan pemenunhan hak-hak buruh perempuan, hak warga dan lainnya, hingga mencederai negara demokrasi dengan mengabaikan prosedur pembentukan UU.

“Kami mencatat belum ada Omnibus Law saja, kerusakan hutan dan perampasan ruang hidup di Maluku Utara terus meningkat. Ekspansi kapitalisme terutama industri-industri ekstaktif sudah lebih dulu memfasilitasi kejahatan melalui proyek mercusuar nasional dan internasional,” jelas Julkarnain.

Julkarnain mengungkapkan, setidaknya sejak tahun 2017 ada 313 izin usaha pertambangan yang bakal merampok secara besar-besaran di kepulauan rempah-rempah ini (Malut).

“Penindasan dan pengabaikan hak buruh sudah terjadi, misalnya menguak buruknya kondisi kerja sesaat aksi protes buruh di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) 1 Mei lalu,” ungkapnya.

Selain itu, kata Julkarnain, pembuangan limbah tailing di Obi dan perampasan tanah di Gane, Halmahera Selatan, pemiskinan di Teluk Kao, perampasan tanah di Galela hingga ekspolitasi hutan di Wasile, Halmahera Timur.

“Di Ternate sendiri, banyak terjadi kasus yang kerap ditutup-tutupi, misalnya di Hotel Said Bela Ternate, hampir ratusan buruh dirumahkan dan upahnya dipotong, pengusaha juga mengabaikan UU,” katanya.

Dirinya mengemukakan, ketenagakerjaan dengan mempekerjakan buruh pada status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak hingga bertahun-tahun, perusakan hutan, menurunya komoditi unggulan petani, anjloknya harga kopra, pala dan cengkeh.

“Termasuk pengangguran meningkat, tingginya anak putus sekolah, hingga kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, serta tidak ada ruang aman bagi perempuan di tempat-tempat publik termasuk di lingkungan kampus,” ujar Julkarnain.

Ia menyampaikan, bayangkan, sebagian kecil dari banyaknya persoalan yang disebutkan ini terjadi saat Omnibus Law belum sah jadi UU, belum diketok palu sidang pengesahaannya di gedung dewan penghianat rakyat, namun sekarang justru akan makin memperparah keadaan.

“Rakyat akan menghadapi kenyataan pelik dimana keserahakan dan kerakusan oligarki punya payung hukum sendiri melalui Omnibus Law. Oleh karenanya, mosi tidakl percaya terhadap DPR dan pemerintah yang mendzolimi rakyat adalah wajib hukumnya. Saatnya rakyat tidak lagi menggantungkan harapan kepada kekuatan elit politik borjuis saat ini,” papar Julkarnain.

Tak lama kemudian keadaan memanas, massa aksi melakukan tindakan anarkis yaitu melempari aparat kepolisian dengan batu mengakibatkan aparat kepolisian melakukan tindakan tegas untuk mendorong masa dan membubarkan serta menangkap massa yang terindikasi melakukan pelemparan batu.

Massa aksi yang anarkis berhasil didorong mundur dan dibubarkan, tetapi masih ada sebagian massa yang tetap berada depan kantor Walikota Ternate. Pihak kepolisian melakukan imbauan kepada massa aksi untuk membubarkan diri. (Aripin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya