Forum Mahasiswa Muhammadiyah Bersatu Tolak Omnibus Law dan Desak DPRD Ternate Surati Presiden Mengeluarkan Perppu

15 October 2020 03:18
Forum Mahasiswa Muhammadiyah Bersatu Tolak Omnibus Law dan Desak DPRD Ternate Surati Presiden Mengeluarkan Perppu
Forum Mahasiswa Muhammadiyah Bersatu unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja desak DPRD Kota Ternate surati Presiden untuk mengeluarkan Perppu, berlangsung depan kantor DPRD Kota Ternate, Malut. (Aripin/Trans89.com)
.

TERNATE, TRANS89.COM – Ratusan mahasiswa dari Forum Mahasiswa Muhammadiyah Bersatu dipimpin Sahri Lasut unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan desak DPRD Kota Ternate surati Presiden untuk mengeluarkan Perppu, berlangsung depan kantor DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Selasa (13/10/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, cabut UU Omnibus Law, #mositidakpercaya.

Orasi Sahri Lasut mengatakan, tepat pada tanggal 5 Oktober 2020, pemerintah dan DPR RI menghiananti rakyat Indonesia atas disahkannya UU Cipta Kerja, padahal isi UU Cipta Kerja sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan cita-cita kemerdakaan rakyat Indonesia serta revolusi 17 Agustus 1945.

“Beberapa anggota DPRRI dari partai politik (psrpol) busuk memang tidak bisa di harapkan oleh rakyat, dengan nyata dan jelas mereka menipu rakyat dan turut menindas rakyat, karena menghendaki kemauan elit oligarki nansional oleh parpol kepentingan modal asing dan rezim Jokowi-Amin,” kata Sahri.

Ia menyebutkan, seperti disampaiakan oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyiro Muqadas mengkritik pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan dia menilai disahkannya RUU itu menggambarkan devisot moral pemerintah dan DPR RI.

“Oleh karena itu, kami mahasiswa Univeritas Muhamadiyah Maluku Utara menilai rezim Jokowi dan DPR RI tidak memihak kepad arakyat Indonesia dan amanat konstitusi bangsa yang di perjuangkan pendahulu termasuk para pendiri muhamadiyah seperti KH Ahmad Dahlan,” Sahri.

Dirinya mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), mendesak Presiden menindaklanjuti PP Muhamadiyah pencabutan UU Omnibus Law.

“Selain itu, meminta hentikan kriminisasi terhadap gerakan aktivis, sahkan RUU PKS, wujudkan pendidikan gratis masa pandemi, hentikan perampasan tanah rakyat, mendesak untuk penundaan pilkada dalam masa pandemi, dan DPRD Kota Ternate secepatnya menyurat ke pusat aka dikeluarkannya Perppu,” tegas Sahri.

Massa aksi ditemui Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heni Sutan Muda, menyampaikan agar supaya mahasiswa memberikan waktu kepada DPRD Kota Ternate untuk adakan diskusi internal dewan untuk menyurati Presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Omnibus Law dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

“Secara kolektif atas nama DPRD Kota Ternate berjanji, besok akan membahas dan menyurat ke Presiden, agar segera mengeluarkan Perppu dan mencabut UU Omnibus Law,” papar Heni.

Oleh karena itu, ia mengajak mahasiswa bersama-sama mendorong agar kebijakan ini segera direspon oleh Presiden dengan mencabut UU tersebut, dimana kita punya satu tujuan, yakni menjadikan Indonesia yang lebih maju dan berkembang.

“Apa yang menjadi keinginan dan tuntutan mahasiswa akan segera ditindaklanjuti, sehingga Rabu besok akan mengeluarkan sikap melalui surat kepada Presiden agar secepatnya mengeluarkan Perppu dan membatalkan UU Omnibus Law,” ujar Heni

Massa aksi kemudian bergerak menuju kantor Walikota Ternate untuk bergabung dengan massa lainnya. Sementara aparat Kepolisian memberikan imbauan kepada massa aksi agar membubarkan diri. (Aripin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya