Aksi Damai Aliansi Mahasiswa Papua Tolak Otsus Jilid II di Yogyakarta

13 October 2020 02:56
Aksi Damai Aliansi Mahasiswa Papua Tolak Otsus Jilid II di Yogyakarta
Aliansi Mahasiswa Papua unjuk rasa menolak UU Otsus Jilid II berlangsung di titik Nol Kilometer Jalan Pangurakan, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta. Hamka/Trans89.com)
.

YOGYAKARTA, TRANS89.COM – Sejumlah massa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dipimpin Yunitha Panggowe unjuk rasa menolak Undang-undang (UU) Otonomi khusus (Otsus) Jilid II dan dugaan penembakan pendeta di Papua.

Para pengunjuk rasa star dari Asrama Kemasan I Jalan Kusumanegara, Muja Muju, Umbulharjo long march menuju tempat aksi di titik Nol Kilometer (Km) Jalan Pangurakan, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Sabtu (10/10/2020).

Massa aksi mebawa spanduk dan poster bertuliskan, tolak Otsus Jilid II dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua (Papua Barat) sebagai solusi demokratis. Free west Papua (Papua Barat merdeka), tolak Otsus Jilid II dan kembalikan penentuan kepada rakyat West Papua, Pepera 1969 tidak demokratis, buka ruang demokrasi seluas-luasnya di tanah West Papua dan Indonesia, kemerdekaan adalah hak segala bangsa termasuk West Papua, West Papua merdeka 1-12-1961 bukan 17-8-1965, tarik militer organik maupun non organik dari seluruh tanah Papua, tolak pemekaran di tanah West Papua, tutup Freeport berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua, tolak dan cabut Omnibus Law, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) perlindungan pekerja rumah tangga (PPRT) dan Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), apa kabar Nduga West Papua.

Massa aksi membagikan rilis sambil mebacakannya, Yunitha Panggowe, mengatakan Papua telah menjadi wilayah konflik sejak awal di aneksasi (penggabungan) ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1 Mei 1963.

“Indonesia mengklaim secara sepihak, bahwa wilayah Papua adalah bagian sah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun sejarah dengan tegas membuktikan sebaliknya, bahwa Papua bukanlah bagian dari Indonesia,” kata Yunitha.

Menurut dia, Papua telah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 1 Desember 1961, namun kemerdekaan itu hanya bertahan 19 hari setelah dikumandangkannya Tri Komando Rakyat (Trikora) oleh Soekarno dengan sikap angkuh dan dalih membebaskan wilayah Papua dari praktek kolonialisme Belanda, dan juga membentuk operasi Mandala dipimpin Jenderal Soeharto saat itu.

“Semenjak itu, berbagai propaganda dan operasi militer dilancarkan oleh pemerintah Indonesia di Papua, berbagai perjanjian antara Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat dilakukan tanpa melibatkan orang asli Papua (OAP), mulai dari New York agreement (persetujuan) hingga Roma agreement.

Ia menyebutkan, tujuan dari itu hanya untuk menegosiasikan kekayaan alam yang terdapat di wilayah Papua dan salah satu hasil negosiasinya adalah pencurian terbesar di muka bumi yaitu Freeport.

“Di saat yang sama, Indonesia mengirim militernya dalam jumlah banyak ke wilayah Papua, tujuannya untuk mendukung propaganda Indonesia di panggung internasional dan meneror serta membunuh orang Papua yang pro terhadap kemerdekaan Papua serta dengan tujuan untuk memenangkan penentuan pendapat rakyat (Pepera) act of free choice (tindakan pilihan bebas) pada 14 Juli 1969, kemudian dianggap orang Papua sebagai act of no choice (tindakan tidak ada pilihan),” sebut Yunitha.

Dirinya menjelalskan, pelaksanaan Pepera dilakukan secara tidak demokratis, dimana hanya 1.025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina di bawah tekanan todongan senjata, intimidasi dan teror untuk memilih integrasi dengan NKRI.

“Sehingga hanya 175 yang memberikan pendapat dari kurang lebih 800.000 orang Papua yang memiliki hak suara pada saat itu,” jelas Yunitha.

Ia mengungkapkan, gelombang protes dan penolakan atas hasil Pepera terus terjadi di wilayah Papua, namun pemerintah lewat militer yang telah dikirm ke wilayah Papua membungkam aspirasi dan perlawanan rakya Papua.

“Penolakan terus terjadi hingga masa berakhirnya kepemimpinan oritarian rezim Soeharto berhasil ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa pro demokrasi di Indonesia,” ungkap Yunitha.

Yunitha mengemukakan, orang Papua terus berjuang untuk memperoleh hak menentukan nasibnya sendiri dengan cara damai, seperti demonstrasi damai, namun selalu dibungkam.

“Semenjak Papua di aneksasi, berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi di Papua yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, baik dalam konteks operasi militer menghadapi gerakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), maupun tindakan terhadap pendukung kemerdekaan yang bergerak tanpa kekerasan,” ujar Yunitha.

Dirinya menjelaskan, berbagai dugaan kasus pelanggaran HAM seperti Biak berdarah (6 Juli 1998), Wasior berdarah (Juni 2001), Wamena berdarah (Oktober 2000 dan April 2003), Uncen berdarah (16 Maret 2016), Paniai berdarah (8 Desember 2014), Nduga (2 Desember 2018).

“Terakhir dugaan penembakan Pendeta Yeremia Zanambani oleh oknum TNI di Intan Jaya, Papua, merupakan salah satu dari banyak wilayah di Indonesia yang menuntut keadilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi dalam skala luas, namun tidak pernah mendapat penyelesaian oleh negara,” jelas Yunitha.

Ia menyampaikan, pada 26 Februari 1999, tim 100 utusan rakyat Papua bertemu dengan Presiden BJ Habibie untuk menyampaikan akar masalah di Papua, yaitu kesalahan sejarah terkait status politik dan menyampaikan kehendak rakyat Papua yang ingin merdeka dan berdaulat penuh setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

“Namun keinginan dan tekad bulat dari rakyat Papua untuk melepaskan diri dari pemerintah Indonesia justru dikhinati oleh cara bermain dua kaki elit politik lokal di Papua yang menghambat kepada elit Jakarta dengan kompromi politik, yang kemudian mengeluarkan gula-gula berupa Undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Papua. OTSUS di Papua yang mulai goyah pasca lengsernya Soeharto,” papar Yunitha.

Wacana Otsus serta pemekaran daerah, kata Yunitha, memungkinkan adanya kucuran dana puluhan triliun rupiah, posisi-posisi baru dalam pemerintahan dan kekuasaan serta peluang investasi di bumi Cenderawasih (Papua) momentum ini menjadi peluang bagi elit-elit lokal di Papua untuk memanfaatkan situasi ini dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

“Mereka berlomba untuk merebut akses ekonomi politik, melebarkannya melalui jejaring suku dan marga di birokrasi dan pertarungan untuk jabatan di sentral pemerintah daerah yang membuat kondisi perpecahan antar rakyat dan memicu konflik horizontal,” kata Yunitha.

Menurutnya, Otsus dan pemekaran daerah adalah bagian dari politik kolonial Indonesia untuk memecah belah persatuan rakyat Papua agar mudah untuk ditaklukan dan dikuasai, Otsus juga tak mampu melindungi tanah dan hutan milik rakyat Papua dari serbuan investasi.

“Rakyat Papua khusunya perempuan Papua dijauhkan dari tanah dan hutan yang adalah sumber kehidupan mereka. Otsus yang berjalan selama 19 tahun telah terbukti tidak membawa perubahan apapun bagi rakyat Papua, sebaliknya semakin membawa kehancuran dan penderitaan bagi Rakyat Papua,” tutur Yunitha.

Ia menyebutkan, kondisi obyektif yang dialami rakyat Papua jauh dari kata sejahtera, berbagai dugaan pelanggaran HAM masih terus terjadi sampai hari ini, hak-hak dasar OAP tidak terpenuhi, kondisi kesehatan dan pendidikan yang begitu buruk, angka kematian ibu dan anak yang terus meningkat, arus migran yang begitu kuat, sehingga berdampak pada marginalisasi OAP.

“Militerisme yang semakin massif di Papua, kriminalisasi aktivis, tindakan-tindakan diskriminasi rasial terhadap OAP dan pembungkaman ruang demokrasi menjadi bukti kuat bahwa Otsus telah GAGAL di Papua,” sebut Yunitha.

Dirinya menegaskan, berdasarkan fakta sejarah dan rentetan peristiwa pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua sejak Papua di aneksasi oleh Indonesia hingga sekarang, kami AMP menuntut, berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua, tolak Otsus jilid II, bebaskan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat, dan tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua.

“Selain itu, usut tuntas dan adili pelaku dugaan pelanggaran HAM di Papua, tolak pemekaran dan pembangunan Kodim, Rindam, Polres, Polsek, Mako Brimob dan
pos-pos militer di seluruh wilayah Papua, tutup PT Freeport, BP LNG Tangguh, dan seluruh perusahaan yang mengeksploitasi dan merusak alam di seluruh tanah Papua,” tegas Yunitha.

Lanjut Yunitha, hentikan kriminalisasi terhadap aktivis, cabut SK Rektor adanya drop out (DO) terhadap 4 mahasiswa Universitas Khairun Ternate, cabut Omnibus Law, sahkan RUU PKS dan PPRT.

“Buka akses jurnalis seluas-luasnya di Papua, buka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua dan Indonesia, stop kekerasan terhadap perempuan Papua,” tambahnya.

Masa aksi kemudian meninggalkan titik Nol Km menuju Asrama Kemasan I Jalan Kusumanegara, Muja Muju, Umbulharjo dengan long march. (Hamka/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya