Geruduk Kantor DPRD, Aliansi Mahasiswa Situbondo Tolak Omnibus Law

12 October 2020 00:55
Geruduk Kantor DPRD, Aliansi Mahasiswa Situbondo Tolak Omnibus Law
Aliansi Mahasiswa Situbondo unjuk rasa menolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di kantor DPRD Jalan Kenanga, Kabupaten Situbondo, Jatim. (Awin D/Trans89.com)
.

SITUBONDO, TRANS89.COM – Ratusan mahasiswa tergabung di Aliansi Mahasiswa Situbondo dipimpin Ramaimun unjuk rasa menolakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di kantor DPRD Jalan Kenanga, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Jatim), Kamis (8/10/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, Aliansi Cipayung plus Situbondo tolak RUU Omnibus Law, Omnibus Law membunuhmu, DPR mati, dijajah di negeri sendiri, DPR makan tidur, tolak Omnibus Law, kami tidak butuh anggota dewan pengkhianat, DPR lebih berbahaya daripada corona.

Orasi Ramaimun mengatakan, kita semua akan masuk ke kantor DPR bertemu anggota dewan yang terhormat yang kerjanya duduk manis makan tidur, dan DPR RI pengkhianat rakyat.

“Saat ini bangsa yang sedang duka, anggota dewan telah menambah penderita rakyat. Kalian (DPR RI) hadir untuk mewakili rakyat, kalian bersumpah atas nama Tuhan, jangan sampai kotori hati nuranimu, jangan sakiti hati rakyat,” kata Ramaimun.

Ia menyebutkan, DPR Innalilahi wa Inna ilaihi Raji’un telah mati para perwakilan kita yang duduk di dalam gedung, kami datang untuk menolak RUU Omnibuslaw, karena menyengsarakan rakyat.

“UU Omnibus Law tolak. Kita sebagai mahasiswa merasa terpanggil atas pengkhianatan oleh anggota dewan, UU Omnibuslaw menguntungkan beberapa orang saja,” sebut Ramaimun.

Menurut dia, DPR dan pemerintah harusnya mementingkan keselamatan masyarakat dari pandemi Covid-19, dimana pasal 36 sudah dihapuskan padahal pasal ini untuk keselamatan rakyat.

“UU Omnibuslaw cacat secara hukum. Kita berhak keadilan, jangan mau di bodohi, kami mengutuk keras dewan penghianat rakyat. Mahasiswa tidak percaya terhadap DPR,” tutur Ramaimun.

Massa aksi ditemui Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi, ucapkan permintaan maaf sebelumnya, kita dipertemukan di jalan, oleh karena itu, kami sudah mendengar gagasan saudara-saudara yang mau di sampaikan kepada DPRD Situbondo.

“Kami mendengar terkait apa yang di bicarakan DPR RI atau pengesahan UU Omnibus Law, kami siap menyalurkan aspirasi rekan-rekan sesuai tupoksi kami,” ucap Edy.

Dirinya menyampaikan, apa yang kalian suarakan hari ini, kami ucapkan apresiasi sebagai suara rakyat.

“Kami telah merekomendasikan penolakan RUU Omnibus Law dan rekomendasi sudah di bawa oleh organisasi buruh,” papar Edy.

Lanjut Edy saat mediasi diruang DPRD dengan mahasiswa menyatakan, kami atas nama DPRD Kabupaten Situbondo mengapresiasi rekan-rekan mahasiswa.

“Perlu di ketahui oleh mahasiswa, bahwa kami telah menemui dari kelompok buruh yang ada di Situbondo, dan kami telah merekomendasikan pembatalan RUU Omnibus Law,” ujar Edy.

Ia berharap ke mahasiswa agar balance dalam melakukan aksi, agar para investor yang ada Situbondo tidak was-was.

“Kami dalam pembuatan RUU Omnibus Law kami tidak di libatkan, apabila mahasiswa membutuhkan kami, kami siap untuk membantu mahasiswa semuanya,” imbuh Edy.

Tanggapan Ramaimun, kami datang demi keadilan, kami kesini mempunyai harapan kepada anggota DPRD, dan kita sudah banyak persoalan di Indonesia terutama pandemi Covid-19, kami orang kecil apa yang di dapat selama masa pandemi.

“Kami tahu semua RUU Omnibus Law semuanya cacat hukum, saat ini yang di utamakan adalah masalah pandemi Covid-19,” terang Ramaimun.

Ramaimun mengungkapkan, kami disini membawa aspirasi dari beberapa sikap dari organisasi kemahasiswaan, menolak UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI dan pemerintah karena cacat prosedural.

“DPR dan pemerintah gagal dan tidak berkomitmen dalam menjalankan cita-cita dan tujuan negara yang terkandung dalam konstitusi UUD 1945 dan Pancasila,” ungkapnya.

Ramaimun juga mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mendahulukan keselamatan rakyat dengan memfokuskan terhadap penanganan pandemi Covid-19.

“Apa yang bisa mengikat agar anggota DPRD Situbondo bisa mendukung penolakan RUU Omnibus Law. Dan meminta adanya fakta integritas dari anggota dewan,” tegas Ramaimun.

Situasi memanas, massa aksi berbuat anarkis, sehingga aparat kepolisian membubarkan massa aksi. (Awin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya