Dihadapan Bupati dan Ketua DPRD Lima Puluh Kota, Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tolak Omnibus Law

11 October 2020 15:57
Dihadapan Bupati dan Ketua DPRD Lima Puluh Kota, Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tolak Omnibus Law
Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di kantor Bupati Lima Puluh Kota, Jalan Raya Negara Sarilamak, Bukit Limau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumbar. (Rizaldi/Trans89.com)
.

LIMA PULUH KOTA, TRANS89.COM – Ratusan mahasiswa dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dipimpin Renol Paskah Hasibuan unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja di kantor Bupati Lima Puluh Kota, Jalan Raya Negara Sarilamak, Bukit Limau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (8/10/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, kantor DPRD kami segel karena kami kecewa #mosi tak percaya, RIP demokrasi #mosi tak percaya, tolak Omnibus Law #UUCiptaKerja, UU mu lebih kejam dari pada undangan mantan, DPR cuek, wakil rakyat dipilih oleh rakyat dan seharusnya merakyat bukan malah menyesengsarakan rakyat, ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan, kami pikir kami yang mati rasa rupanya pemerintah juga.

Orasi Syarul Gunawan ucapkan takbir Allahu Akbar, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, kami datang disini menyuarakan aspirasi buruh dan pekerja di tanah air sendiri, hari ini kita menyaksikan betapa banyak pelanggaran-pelanggaran ketidakadilan terhadap rakyat.

“Ketika dulu mencalonkan diri pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka mereka datang didepan rumah kita untuk mendapatkan suara hingga duduk di kursi dewan dan bupati, namun alangkah mirisnya di negara agraria ini yang banyak Petani, namun tidak mendapatkan hak-hak yang layak,” ucap Syahrul.

Untuk itu, ia menolak UU Omnibus Law, menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan peraturan pertambangan yang mengancam kelestarian sumber daya alam (SDA), baik jangka panjang serta laksanakan reformasi agraria sejati.

“Menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman bebas diskriminatif dan dapat memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh,” tegas Syahrul.

Dirinya juga menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, pekerja outsourcing serta dikebirinya hak-hak buruh dalam bentuk cuti yang tidak kerja jelas dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

“Menolak sektor pendidikan dimasukan dalam Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah menghentikan praktek legalitas kriminalisasi serta mewujudkan demokratisasi pendidikan,” tegas Syahrul.

Orasi Randi juga ucapkan takbir, Allahu Akbar, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, kita punya harapan, kita sebagai rakyat Indonesia harus memperjuangkan hak saudara-saudaraku, jangan sampai kita kalah, negara ini adalah negara demokrasi.

“UU Omnibus Law adalah UU sapu jagad raya, hak-hak buruh dan pekerja telah di sapu penuh di seluruh Indonesia,” ujar Randi.

Ia meminta secara tegas pernyataan sikap Bupati dan Ketua DPRD Limapuluh Kota untuk menolak keras UU Omnibus Law karena bertentangan dengan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law UU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi,” tegas Randi.

Orasi Wakil Presma NKM-PPNP, Ilham Apreza, menyebutkan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh Indonesia, tolak UU Omnibus Law.

“Pada tanggal 5 Oktober 2020, anggota DPR-RI telah mensahkan UU Omnibus Law. Pasal-pasal dalam draf tersebut banyak yang tidak berpihak kepada buruh dan pekerja kita,” sebut Ilham.

Dirinya menilai miris sekali keputusan DPR RI bersama pemerintah ditengah pandemi Covid-19 menambah kesengsaraan rakyat.

“Kami hadir disini untuk mendesak Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi agar menemui kami, membantu menyuarakan aspirasi penolakan UU Omnibus Law dengan menyurat ke Presiden RI. Kami tidak akan kembali sebelum keinginan kami tercapai,” ujar Ilahm.

Ia mendesak Bupati Limapuluh Kota untuk segera mengirim surat ke Presiden RI agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) pembatalan UU Omnibus Law khususnya Cipta Kerja.

“Mendesak pemerintah untuk membatalkan UU Omnibus Law, dan menuntut DPRD Limapuluh Kota untuk segera menyatakan sikap terhadap penolakan UU Omnibus Law,” desak Ilham.

Masa aksi di temui Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra beserta 3 anggota lainnya menyatakan, beberapa hari yang lalu tepat pada tanggal 5 Oktober 2020, telah disahkan UU Omnibus Law.

“Kemarin telah kami lakukan audiensi dengan perwakilan adik-adik mahasiswa Politani dan telah sepakat untuk menentukan sikap bahwa DPRD Limapuluh menolak UU Omnibus Law. Kami mengajak Bupati untuk hadir ditengah-tengah kita saat ini, namun beliau sedang ada kegiatan yang bersamaan, sehingga tidak dapat hadir,” ujar Deni.

Ia mengungkapkan, kami akan mengirimkan surat pernyataan kepada pemerintah pusat khususnya Presiden RI terkait sikap penolakan UU Omnibus Law, dan adik-adik mahasiswa telah menyuarakan hak-hak buruh dan pekerja, kami sangat berterimakasih.

“Aspirasi rekan-rekan mahasiswa semua kami terima dan teruskan pada pembahasan rapat berikutnya di DPRD bersama Pemkab Limapuluh Kota. Saya sangat apresiasi kepada adik-adik mahasiswa atas santunnya dalam pelaksanaan aksinya dengan dibuktikan dengan tidak adanya anarkis. Silahkan kembali ke rumah masing-masing dan percayakan tuntutan adik-adik kepada kami,” pinta Deni.

Tak lama kemudian Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi menemui massa aksi ucapkan terimakasih atas aksi yang dilaksanakan mahasiswa karena tidak anarkis dan selalu menjaga protokol kesehatan Covid-19.

“Saya mendukung dan setuju terhadap penolakan UU Cipta Kerja ini bila hal itu yang terbaik kita lakukan. Saya adalah seorang Bupati yang siap dicaci dan dihina karena itulah resiko jabatan,” ucap Irfendi.

Selanjutnya penandatanganan surat pernyataan sikap Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi disaksikan mahasiswa dan Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra beserta 3 anggota DPRD lainnya.

Kemudian deklarasi bersama penyampaian pernyataan sikap Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra beserta 3 anggota DPRD lainnya dan mahasiswa. (Rizaldi/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya