Aksi Buruh Tolak Omnibus Law di Kantor Gubernur dan DPRD Sulawesi Selatan

11 October 2020 03:55
Aksi Buruh Tolak Omnibus Law di Kantor Gubernur dan DPRD Sulawesi Selatan
Ratusan massa gabungan sejumlah elemen buruh unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar. (Slamet Untung Imam Santoso/Trans89.com)
.

MAKASSAR, TRANS89.COM – Ratusan massa gabungan sejumlah elemen buruh dipimpin Abd Muis, Ardiansyah, Sibali dan Agus Toding unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja di kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar, Kamis (8/10/2020).

Elem buruh yang tergabung dari Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Sulsel, NIBA KSPSI, Serikat Pekerja Claro Makassar (SPCM), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Gabungan Serikat Buruh Nusantara (GSBN), dan Gabungan Serikat Buruh Mandiri Indonesia (GSBMI).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Omnibus Law klaster ketenagakerjaan sangat merugikan pekerja/buruh, KSPSI Sulsel. Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja Sulawesi Selatan menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak berpihak pada pekerja, buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak berpihak pada pekerja, DPD KSPSI Provinsi Sulsel.

Massa aksi diterima anggota DPRD Provinsi Sulsel, Andi Januar Jauri dan Rismawati Kadir Nyampa, keduanya dari Fraksi Demokrat

Tanggapan Andi Januar Jauri Darwis, menyampaikan kalau partai kami menolak UU Omnibus Law karena merugikan masyarakat luas apalagi pekerja.

“Kami sebagai anggota dewan memahami untuk membatalkan UU ini, sehingga apa yang diperjuangkan kami bisa sampaikan di pusat. Untuk membatalkan UU harus ada nilai konkret dari publik,” papar Januar.

Rismawati Kadir Nyampa, menuturkan kami telah diberikan tugas untuk menerima aspirasi, dan secara kelembagaan DPRD Provinsi Sulsel terkhusus dari Partai Demokrat menolak tentang UU Omnibus Law dan telah diteruskan ke DPR RI.

“Mudah-mudahan gejolak dan aspirasi ini dapat menggagalkan perencanaan UU yang merugikan buruh, sehingga UU tersebut dapat dicabut kembali. Mari kita kawal secara bersama-sama,” tutur Rismawati.

Kooridnator massa aksi menyerahkan pernyataan sikap kepada anggota DPRD Provisni Sulsel, selanjutnya anggota DPRD Sulsel selaku pihak penerima aspirasi meninggalkan massa aksi.

Massa kemudian menuju Kantor Gubernur Sulsel dan tiba depan pintu masuk halaman Kantor Gubernur Sulsel untuk menyampaikan tuntutan yang sama.

Massa aksi diterima Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulsel Andi Hasdullah, didampingi Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Sulsel Ansyar dan Kabid Hubungan Industrial Disnaker Sulsel Akhriyanto dengan tanggapan, aspirasi penolakan UU Omnibus Law atau Cipta Kerja dari rekan-rekan buruh/pekerja kami terima.

“Aspirasi akan kami teruskan ke pimpinan dan ke pusat (Jakarta). Kami akan kawal aspirasi rekan-rekan agar mendapat respon dari pusat,” paparnya.

Selanjutnya tim penerima aspirasi dari Pememrintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menerima pernyataan sikap dari massa aksi. (Santoso/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya